Audit Korupsi Ketua DPRD Anambas Mengendap di BPKP Riau

  Tersangka Korupsi dana KONI, Amat Yani,
Tanjungpinang, Radar Kepri -Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau belum menerima kembali berkas atas nama tersangka tindak pidana korupsi, Amat Yani, ketua DPRD Kebupaten Kepulauan
Anambas (KKA) dari Polda Kepri. Padahal, Amat Yani sudah ditetapkan sebagai tersangka
korupsi dana koni sejak 19 Mei 2011 lalu.
Hal tersebut diungkap Kajati Kepri Elvis Johnny SH MH ketika dijumpai Radar Kepri pada Rabu (30/02) lalu di kantornya, Kejaksaan Tinggi Kepri, Senggarang. ”Berkasnya sudah kita terima,
sudah lama. Tahun lalu kalau saya tak salah. Tapi kita kembalikan ke polisi, karena b elum
lengkap. ”kata Elvis Johnny SH MH.
Mengenai petunjuk yang diberikan Kejaksaan untuk melengkapi berkas, Elvis Johnny SH enggan menjelaskan. ”Itu (petunjuk) sudah masuk materi. Tidak bisa saya sampaikan ke publik. Tapi ada beberapa petunjuk yang diberikan untuk dilengkapi. ”jelas Kajati Kepri.
Ditambahkan Kejati Kepri, beberapa bulan lalu pihak Kejaksaan telah mengirimkan surat
mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus tersebut. Polda Kepri belum melimpahkan lagi berkas tersangka Amat Yani, karena hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Riau belum sampai di Polda.
Sebagaimana ditulis media ini, Polda Kepri dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana KONI di KKA dengan tersangka H Amat Yani SE dan kawan-kawan. Telah menerbitkan Surat
Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dengan SPDP /10/V/2011 Ditreskrimum tertanggal 19 Mei 2011. Ditandatangani Wakil Direktorat Reserse dan Kriminal (Wadir Reskrim) Polda Kepri, waktu itu dijabat AKBB Wiyarso.
Menyikapi tak kunjung tuntasnya kasus dugaan korupsi Amat Yani dan kawan-kawan, Fadil Hasan 1 of 2 7/19/2013 11:32 PM

SH, Pembina LSM Fortaran kepada Radar Kepri mengatakan. Komitmen dan kesunggugan Brig jen (Pol) Jotje Mende dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi pejabat kelas “kakap ”ini tentu saja ditunggu masyarakat Kepri. ”Apakah kasus korupsi di korupsi pula oleh Polisi ?. P ertanyaan ini, harus dijawab dengan menuntaskan kasus tersebut hingga dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan di limpahkan ke pengadilan. ”sebut Fadil Hasan SH.
Pihaknya juga heran dengan lambatnya hasil audit dari BPKP Riau. ”Sudah lebih dari se-tahun. Tapi hasil audit tak juga selesai. Ada apa dengan BPKP Riau ?. ”heran Fadil Hasan.(irf an)


Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com