Bapedal Kota Batam Tertidur Pulas Dalam Kebijakan Kewenangan BP Batam

bapedaSamudera Kepri.co.id, Batam – Keindahan & kenyamanan tepian pantai yang selalu di kunjungi dan di gemari penduduk Kota Batam, kini telah sirna keindahannya disebabkan aktivitas-aktivitas disekitar aliran pantai tersebut.Seperti lokasi area pantai Tg.Bemban, pantai melayu Batu Besar Kec.Nongsa.Begitu juga dengan area lokasi bibir pantai lainnya yang sangat padat penduduknya terkena imbas dampak lingkungan yang meresahkan masyarakat setempat.Sungguh sangat mengenaskan, sampai saat ini
Suku Dinas Pemko Batam ( Bapedal Kota Batam ) yang lebih tau, menyadari dan sangat memahami bahayanya dampak lingkungan akibat dari aktivitas-aktivitas industri kecil maupun industri besar shipyard, reklamasi pantai dan galian pasir laut masih tetap berlangsung.

Berikut ini, hasil pantauan media dalam rapat hearing komisi I DPRD Batam, Masyarakat Nelayan Sambau dan sekitarnya, Dishub & Bapedal Kota Batam. Yuliandi, Dinda, perwakilan masyarakat nelayan menyampaikan sikapnya dengan tegas dan berapi-api. Selama ini masyarakat Kampung Nelayan yang hidupnya secara turun temurun bergantung pada habitat kehidupan laut merasa sangat terusik, sangat terganggu.Bahkan sangat dirugikan atas adanya aktivitas-aktivitas reklamasi pantai tanpa sosialisasi dan tanpa perasaan .Selalu saja masyarakat kecil kampung nelayan dijadikan korban atas kebijakan kewenangan OB/BP Batam maupun Bapedal Batam. Sudah cukup lama kami bersabar ,dipermainkan, ditindas oleh orang-orang pintar berpendidikan tinggi saling melempar tanggung jawab. Tapi apakah hukum di negeri ini hanya untuk menindas masyarakat kecil yang lemah saja dan masyarakat yang tidak punya pendidikan?kami sangat kecewa, Dendi Purnomo Kadis Bapedal Kota Batam tidak pernah hadir dalam rapat pertemuan apapun.
Harmidi anggota DPRD Batam komisi I sangat prihatin dan antusias menanggapi keluhan masyarakat Nelayan tersebut. Serta menghimbau & menekankan bahwa Negeri kita ini berazaskan hukum & memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dan kantor Dewan ini sebagai wadah aspirasi dari berbagai keluhan permasalahan masyarakat Kota Batam. Jadi bukan sebagai wadah atau tempat menghakimi siapapun.Akan tetapi khusus permasalahan masyarakat Nelayan ini harus diutamakan terlebih dahulu hak-haknya & tepat sasaran yang dibutuhkan.Jadi bukan main hantam saja meskipun memiliki kewenangan. Program pembangunan akan lebih maju bila mengikuti prosedur & aturan yang semestinya. Diharapkan Bapedal Batam melakukan sosialisasi terlebih dahulu & melibatkan unsur pemerintahan lainnya (Kelurahan) yang hingga saat ini tidak ada menerima surat pemberitahuan apa pun. Jangan mentang-mentang berada diatas melangkahi tingkat yang kecil.
Sementara itu, Muskaharudin mewakili Kadis Bapedal Batam yang tidak hadir menjelaskan bahwa ijin operasional reklamasi pantai PT.Batam Center Marina & PT.Silma ada namun sudah kadaluarsa.Dan yang menerbitkan ijin tersebut adalah BP Batam, jadi bukan Bapedal Batam.
Muskaharudin terlihat lesu di dalam rapat hearing tersebut.Dan hasil rapat hearing diputuskan untuk menghentikan sementara aktifitas reklamasi pantai hingga memenuhi prosedur persyaratan yang diperlukan.
Dan pada kesempatan lain, masyarakat Tanjung Riau Batam yang di wakili oleh Ramlimenyampaikan bahwa warga Masyarakat Tanjung Riau juga sangat kecewa atas cara kerja dan tanggapan Bapedal Kota Batam yang tidak mau peduli atas keluhan-keluhan penduduk setempat yang mengalami dampak lingkungan berkepanjangan. Sampai saat ini masyarakat setempat menghirup udara yang tidak biasanya ( tidak sehat ) akibat aktivitas industri Ballasting, serbuk-serbuk nikel atau biji besi dan suara mesin dengan efek getar yang sangat menggangu kenyamanan di waktu malam hari. Bagaimana kalau seandainya bapak-bapak Bapedal dan BP Batam mencoba untuk tinggal di area industri tersebut, meskipun hanya sekedar menginap satu atau dua malam saja?

Hasil pantauan media, Bapedal Kota batam terkesan acuh tak acuh dan cuek-cuek saja tanpa sedikitpun rasa prihatin dan berpikir sehat terhadap dampak lingkungan berkepanjangan yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas industri disekitar pemukiman penduduk setempat. Diduga telah terjadi tindakan manipulasi atau penyelewengan proses-proses kebijakan kewenangan didalamnya dan sebagai tempat berlindung Bapedal Kota Batam.Sampai kapankah hal itu akan berlangsung dan adakah rasa tangung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan? (Ricky Mora)


Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com