Home » Anambas » Dedi Syahputra : Pansus Nelayan DPRD Anambas Masih Banyak Kelemahan Dan Tidak Fokus Terhadap Substansi Persoalan

Dedi Syahputra : Pansus Nelayan DPRD Anambas Masih Banyak Kelemahan Dan Tidak Fokus Terhadap Substansi Persoalan

SAMUDERAKEPRI.CO.ID, ANAMBAS – Panitia Khusus (Pansus) Nelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) diharapkan mengakomodir pokok-pokok persoalan nelayan yang disampaikan melalui DPC HNSI KKA.

“Tujuan pembentukan Pansus Nelayan DPRD KKA untuk menghimpun seluruh persoalan didukung dengan fakta, data, dan keterangan ahli sehingga melahirkan rekomendasi yang komperhensif bertujuan menyudai persoalan nelayan yang akan diserahkan kepada pemerintah eksekutif untuk dilaksanakan,” jelas Dedi Syahputra, Sekretaris DPC HNSI KKA.

Menurut Dedi, Pansus DPRD harus bekerja dengan Cermat dan Cerdas agar melahirkan rekomendasi yang kuat, supaya 7 tuntutan nelayan bisa direalisasikan.

“untuk melahirkan rekomendasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan nelayan di Anambas, semestinya Pansus nelayan DPRD KKA melibatkan peran aktif DPC HNSI KKA sebagai wadah dalam menampung dan menyuarakan persoalan nelayan,” ungkapnya.

Diakui Dedi, dalam perjalanan DPC HNSI KKA melihat Pansus Nelayan DPRD KKA masih banyak kelemahan dan tidak fokus terhadap substansi persoalan, karena belum menyentuh terhadap persoalan-persoalan perizinan, pengawasan, penindakan dan koordinasi kepada instansi terkait, evaluasi kinerja pemerintah daerah di sektor perikanan, konsultasi dan koordinasi pansus nelayan DPRD KKA seharusnya bukan hanya kepihak pemerintah semata, tetapi juga harus kepada instansi terkait, TNI-POLRI, PSDKP, Syahbandar dan instansi lainnya sehingga kedepan rekomendasi yang diberikan itu mempunyai dasar dan kekuatan dengan data penunjang.

“kita harapkan Pansus Nelayan DPRD memperkuat tentang tuntuan nelayan, sesuai dengan peraturan kementerian kelautan dan perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) Nomor 71 tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan diwilayah Pengelolaan Republik Indonesia dan peraturan menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang surat laik operasi kapal perikanan, dengan begitu kita dapat mengetahui jelas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, siapa-siapa yang terlibat dalam pelenggaran dan berapa potensi kerugian, baik kerugian materi dan sosial yang dialami baik masyarakat dan pemerintah daerah serta apa langkah yang wajib diambil pemerintah kedepan,” Katanya.

Lanjutnya, selain memperkuat pansus nelayan DPRD KKA, DPC HNSI KKA juga memberikan solusi agar disektor perikanan dapat memberikan efek ekonomi terhadap masyarakat dan pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

“semoga pemerintah eksekutif dan legislatif hari ini serius hadir melihat persoalan nelayan, hal ini selaras dengan VISi-MISI Bupati dan Wakil Bupati KKA bahwa Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim terdepan dan berdaya saing, Maju dan Berakhlakul Karimah dan masuk dalam MISI Anambas Bermadah 2021 yaitu mengembangkan Perikanan dan Pariwisata sebagai basis  sektor maritim di KKA,”

Kabupaten kepulauan Anambas harus berdaulat dilaut, tentu nelayan KKA harus kuat dengan dukungan anggaran pemerintah daerah,  supaya tercipta nelayan KKA yang berdaya saing dan sejahtera.

“bicara perikanan, ini menyangkut puluhan ribu jiwa, bukan hanya nelayan dan pedagang ikan, disitu ada pelaku usaha kecil dan besar, ada jasa, dan lainnya, tentu ini harus jadi persoalan serius dan titik fokus untuk segera menyelesaikan persoalan nelayan sudah puluhan tahun, kalau bicara kewenangan laut dari 0-12 Mil sekarang berada di Provinsi, perlu diketahui implementasi UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah baru dijalankan pada tahun 2017, berarti selama ini pemerintah daerah sudah melakukan kelalaian dan pembiaran terhadap pelanggaran wilayah tangkap diperairan Anambas dan UU 23 Tahun 2014 tersebut hanya sebatas pengaturan tentu pemerintah daerah masih mempunyai tanggungjawab dan kebijakan,” jelas dedi.

Kita menilai, masih kurang sinergiritas antara pemerintah daerah KKA dan pemerintah provinsi kepri dalam pengembangan perikanan kabupaten kepulauan anambas.

“kita belum melihat dukungan pemerintah prov kepri untuk perikanan KKA, jangan hanya bicara Kepri mempunyai potensi laut yang besar di Anambas dan Natuna, tetapi tidak didukung dengan anggaran dan juga pemerintah daerah KKA harus jemput bola dalam program-program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,” harapnya.

Harapnya, Pemerintah Provinsi harus mempercepat pelatikan kepala cabang dinas kelautan dan Perikanan Kepri di Anambas, Mengoptimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Antang (P3), dan melakukan pengawasan yang berkesinambungan dan berkelanjutan tentu harus didukung dengan sarana pendukung, jumlah petugas dan anggran.

“Selain memaksimalkan pengawasan setelah cabang dinas DPK keprti terbentuk, kita harapkan, kapal-kapal besar diatas 30 GT dari luar nantinya menggurus Surat Laik Operasi di PSDKP KKA yang diatur dalam Permen-KP NO 1 Tahun 2017  dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar sesuai dengan ketentuan UU NO 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dengan begitu kita mudah melakukan pengawasan dan memonitoring jumlah kapal-kapal perikanan yang beroperasi di KKA, serta melakukan penindakan atas pelanggaran wilayah tangkap yang terjadi selama ini baik yang berizin apalagi yang tidak mengantongi izin. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics