Diduga Ketua Pokja I DishubLH Kabupaten Anambas Terima Fee

Diduga Ketua Pokja I DishubLH Kabupaten Anambas Terima Fee

samuderakepri.co.id, Anambas – Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Definisi korupsi itu sendiri diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Definisi didalam pasal tersebut memuat unsur-unsur; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Faktor-faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktek korupsi, diantaranya adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti.
Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi pembuktiannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa.
Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.
Terdapat 3 (tiga) unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Pertama, menyalahgunakan kewenangannya, kedua, memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara.
Bila proses yang sedang berjalan, walaupun belum final/akhir, namun sudah ada indikasi atau “dugaan kuat” adanya penyimpangan bisa atau dapat dikategorikan pelanggaran terhadap UU Korupsi.
Hal ini terjadi dalam pelelangan pekerjaan 1. paket pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Putik Kec. Palmatak senilai Rp 899.767.000,00, 2. Paket pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Dusun Air Tang Kec.Siantan Timur senilai Rp 1.912.307.000,00, Paket pekerjaan Pembangunan T Pelabuhan Desa Munjan Tahap I Kec.Siantan Timur senilai Rp 499.849.000,00, milik Dinas Dishub Kabupaten Anambas di unit ULP dan Pokja Kabupaten Anambas lelangnya sarat dengan KKN dan terciumnya permainan monopoli dan permainan lelang yang curang yang akhirnya digagalkan/dibatalkan lelangnya dengan alasan yang tidak wajar.
Informasi ini diterima samuderakepri.co.id dari seorang kontraktor Rabu (26/04/2017, yang mengetahui praktik monopoli dan menyalahgunakan kewenangan oleh Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pengusaha ini kecewa setelah mengetahui ada permainan dari Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP yang menangani proses pelelangan paket proyek.
Disinyalir atas restu ULP dan Kepala Daerah sehingga Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas berani bersikap nekat untuk mengkondisikan dari awal pemenang lelang bahkan sampai berani sms ke salah satu anggota DPRD, dikarenakan proyek tersebut berasal dari dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Anambas.
Dengan gagalnya lelang tiga proyek, Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas yang diduga sudah terima fee dari Perusahan yang keluar sebagai calon pemenang, tentu saja perusahan yang sudah memberikan fee merasa tidak terima, bisa jadi untuk menganti uang yang sudah diterima oleh pokja, dengan adanya lelang proyek Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Air Biru Nilai HPS Rp 314.389.000,00.
Dengan cara mengunakan wewenangnya selaku Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas dia menangkan perusahan CV.ARYZKA JAYA, diketahui banwa Adi Ketua Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP sangat dekat dengan pemilik/pengurus dari perusahan calon pemenang lelang proyek.
Dokumen lelang dengan syarat-syarat yang tidak sesuai ketentuan undang-undang pengadaan barang dan jasa antara lain :
1)      Dokumen lelang yang mengunakan dokumen yang seharusnya untuk dokumen pelelangan konsultan.
2)      Diminta mengunakan Tim Lider (Tim Lider Hanya ada di Konsultan)
3)      Di minta (SKT) memakai Ijazah S1 atau DIII (Sedangkan Syarat untuk membuat SKT setara SMK.
4)      SBU yang di minta Pokja EL 001/003 Elektrikal, tetapi IUJK yang diminta oleh Pokja hanya SIPIL, sedangkan ini PEKERJAAN ELEKTRIKAL (Jelas sekali Pokja berpihak kepada calon pemeang CV.ARYZKA JAYA sejak dari awal dikarenakan perusahan calon pemenang tidak memiliki IUJK Listrik/Elektrikal).
Jelas sekali dari dokumen yang diminta Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP Anambas, untuk mengkondisikan memenangkan perusahan CV.ARYZKA JAYA kelihatan sekali ULP dan Dinas terkait sudah menyetujui dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja I Jasa Konstruksi DishubLH ULP.
Melihat kondisi yang terjadi dalam pelelangan jelas sudah Panitia lelang/Pokja mengikuti dokumen yang dimiliki perusahan CV.ARYZKA JAYA, bukan malah sebaliknya.
Pertanyaan rekanan di Aanwidzing tidak dijawab oleh Pokja sampai sekarang dan bahkan dari pengalaman kasus gagal lelang yg 3 paket sebelumnya di dinas yang sama juga dengan panitia pokja yg sama pun di Aanwijdingnya tidak dijawab juga sampai sekarang.
Adapun dalam kasus paket ini sebenarnya kalau panitia/pokja tidak ada indikasi KKN maka dokumen lelang yang keliru bisa saja di Adendum karena dalam hal administrasi kepemerintahan tidak ada yang tidak bisa diperbaiki (adendum).
“Sistemnya sudah bagus, tapi karena ada yang bermain jadi rusak. Kami minta pemda Kab. Anambas memecat dan mengefaluasi kinerja oknum-oknum yang bermain itu, terutama Ketua Pokja I ULP Kabupaten Anambas,” tandasnya.
Sekretaris Daerah, Satiar saat dikompirmasi samuderakepri.co.id, Rabu, ( 26/04/2017), “Mengatakan, “Terima kasih info bapak, nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada ULP untuk di kompirmasikan pak..!. Bersambung….(Red)
Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com