Home » Anambas » HNSI KKA Menilai Pansus Nelayan DPRD KKA Tidak Menjalankan Komitmen

HNSI KKA Menilai Pansus Nelayan DPRD KKA Tidak Menjalankan Komitmen

SAMUDERAKEPRI.CO.ID, ANAMBAS – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan anambas (KKA) mengelar konferensi pers terkait dengan penolakan atas penyampaian Panitia Khusus  nelayan DPRD KKA di Dirjen Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan di Kementerian Kelauatan dan Perikanan,  di gedung Posyandu Melati, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan. Selasa (6/3/2018).

Dedi Syahputra sekretaris DPC HNSI KKA menilai pansus nelayan DPRD KKA tidak menjalankan komitmen bersama dan mengakomodir sesungguhnya atas tuntuan DPC HNSI KKA dan Nelayan.

“ini terjadi pembohongan publik, karena Pansus Nelayan DPRD KKA dengan lantang mengatakan kepada Masyarakat Nelayan akan bersama-sama DPC HNSI KKA menyikapi persoalan tersebut di kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dan banyak pokok-pokok persoalan yang sesungguhnya tidak dilihat Pansus Nelayan DPRD KKA seperti proses perizinan, pengawasan, penindakan, pencegahan dan legalitas hukum atas persoalan jaring lonceng atau Muro ami” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPC HNSI KKA mengungkapkan bahwa sudah terjadi pembohongan publik

“artinya dari awal mereka mengatakan akan melibatkan bersama DPC HNSI KKA supaya sesuai dengan tuntutan nelayan, tapi kita menilai pansus nelayan hanya melihat 2 (dua) persoalan yaitu keresahan masyakarat atas adanya ABK Kapal dilingkungan masyarakat dan pelanggaran wilayah tangkap dilaut.

Lanjuntnya, pansus nelayan belum ada memanggil instansi terkait untuk melihat peroses perizinan dan persoalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“kita merasa kecewa, persoalan belum selesai sudah ke provinsi dan terlihat tergesa-gesa”

Muslimin Ketua Unit Siantan, mengatakan dari awal pansus nelayan sudah berkomitmen bersama-sama dengan HNSI untuk membenahi persoalan ini dari bawah dan sampai keatas tapi kenyataan separuh jalan mereka sudah berubah haluan.

“kita sangat kecewa dengan kejadian saat ini, kami tidak di upamakan oleh mereka untuk bersama-sama sampai masalah nelayan ini selesai, itu komitmen awal”

Menurut muslimin, Tujuan DPC HNSI bukan untuk mengintervensi kerja pansus DRPD KKA, HNSI KKA ingin hadir bersama-sama dan menyampaikan solusi-solusi atas persoalan nelayan di kabupaten kepulauan anambas.

“mudah-mudahan dengan adanya konferensi pers ini, supaya masyarakat nelayan tahu bahwa DPC HNSI KKA sudah bekerja, tapi Pansus nelayan DPRD KKA yang tidak komitmen dan seruis atas persoalan nelayan.

Hal senada disampaikan Edy Londo, wakil ketua HNSI KKA mengatakan, dengan tidak adanya komitmen Pansus Nelayan DPRD KKA kepada HNSI dan nelayan,  DPC HNSI KKA dan nelayan akan mengambil sikap sendiri.

Menurut Edi Londo banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan dari tuntutan DPC HNSI KKA dan nelayan.

“kita berbuat demi kebaikan nelayan kedepan, tapi timbul tanya atas sikap pansus nelayan DPRD KKA tidak sesuai dengan komitmen awal dan seperti maen kucing-kucingan kepada DPC HNSI KKA,”

Supardi umar wakil ketua DPC HNSI KKA, mengatakan menolak rekomendasi dan penyampian pansus nelayan DPRD karena tidak melibat  DPC HNSI KKA.

“apapun rekomendasi pansus DPRD KKA kami tolak, keinginan DPC HNSI KKA bersama kita bersama-sama dan saling memperkuat, agar tuntas persoalan nelayan. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: