Humas Promosi & Kantor Lahan BP Batam Di Duga Bersinergi Melakukan Pembohongan Publik

Samuderakepri.co.id, Batam – Menurut keterangan dari sekian banyaknya investor/pelaku usaha tentang permasalahan lahan “Siapa bilang suasana dan kondisi Batam sehat dan nyaman berinvestasi…?” itu hanya kamuflase bualan anak kecil sebelumnya sering mendapat uang jajan untuk beli permen tapi bagi kami uang permen itu terbilang besar sebab bukti dokumen yang di janjikan berbulan-bulan bahkan bertahun tidak kunjung ada. Kalaupun ada harus di teliti jangan-jangan lahan bermasalah yang di sembunyikan seperti lahan Nongsa, Punggur Kabil, Piayu, Batu Aji sampai berujung aksi demo masyarakat  juga acara gugat menggugat. Dan pernah beberapa kali terjadi di dalam satu lokasi lahan terbit 3 PL. Pada saat ini di tambah lagi masalah proses Perizinan dan UWTO, IPH yang berlarut-larut dan cukup ribetlah…

Dan kalaulah benar lahan tidur mau di cabut atau di alihkan, di tertibkan kenapa tidak dari dulu ? Jangan pilih kasih lah, terapkan saja aturan itu dengan semestinya. Ini tidak, aturan dan peraturan kayak rolling door dan kebijakan bisa pula menjadi ketetapan dengan alasan kewenangan. Bahkan lahan pengganti dan lahan Hibah (katanya kebijakan) bisa di alihkan/diberikan pada pihak lain.

 

Namun saat ditanya tentang “Apakah BP Batam masih di perlukan atau tidak ?? narasumber menjawab “ Masalahnya bukan itu tapi ulah kepintaran oknum-oknum di dalamnya seakan-seakan disembunyikan dan dilindungi. Apakah ada orang yang mau rugi atau mengeluarkan biaya uang cuma-cuma…?

 

Diantara Penasehat Hukum BP Batam pada saat jeda sidang di PTUN maupun PN Batam menyampaikan “kami hanya melaksanakan perintah kerja untuk menangani kasus persidangan. Jadi lebih baik konfirmasi langsung ke Humas saja”.

 

Dan masih dalam konteks permasalahan lahan menurut keterangan tokoh masyarakat yang lebih dahulu tinggal/menetap di lokasi Kampung Tua Nongsa Teluk Mata Ikan bahkan di antara tim 9 OB/BP Batam mengungkapkan bahwa “Didalam area lokasi lahan yang di PL kan BP Batam (PT. ACK) yang berbatasan langsung dengan Kampung Tua ada perusahaan yang memilikinya dan sudah membayar UWTO 30 tahun. Apa namanya mengambil punya orang lain meskipun hanya sejengkal ? kalau BP Batam merasa sudah betul coba buka databasenya (PT. MB). Jangan terlalu serakah jadi orang, matipun di timbun tanah tidak ada yang bisa di bawa untuk menyogok malaikat di alam sana.

 

Direktur Promosi Humas BP Batam melalui “Lala” menyatakan bahwa “Data detail lahan tidak di kuasai Humas termasuk Hutan Lindung beralih fungsi, apalagi pemilik-pemilik lahan khususnya PNBP Cut & Fill maupun kawasan Hutan Mangrove dalam info yang beredar. Tapi permasalahan ini (PL ganda) tentu di jembatani langsung ke Kepala Kantor Lahan. Dan Humas Promosi BP Batam juga menyampaikan agar awak media  mengajukan proposal surat berlangganan. Apa maksudnya ya…?

 

Namun demikian Bidang Lahan (Kepala Kantor Lahan BP Batam) masih cukup sibuk dengan jadwal programnya yang super padat untuk memajukan Kota Batam yang sedang berkembang dalam keterpurukan,  bagaikan Dewa yang memiliki seribu pasang mata tertutup juga daun telinga yang besar tapi mungkin tersumbat.

 

Sangat patut di duga Humas Promosi dan Kantor Lahan BP Batam sangat ampuh bersinergi menyembunyikan aturan/data dan melakukan pembohongan publik. Khususnya Humas Promosi sangat professional dan bijak sehingga nama besar maupun citra BP Batam selaku pemangku amanat kewenangan telah tercoreng dan tercampak begitu saja melalui Kop Surat, Stempel Cap Tanda Tangan yang murah meriah (bukti surat No. B/1961/A5.3/3/2017). Alangkah baiknya Promosi Humas BP Batam agar memahami, meneliti lebih dahulu baru melayangkan surat.

 

Dan sudah seharusnya tim Audit BPK RI, tim Penyidik KPK RI melakukan tugas dan kewajibannya yang sangat mulia di bumi kartini ini untuk mengambil tindakan dan sanksi tegas terhadap permasalahan lahan serta tata cara (Area Lokasi di garap tanpa ijin) katanya sesuai aturan SOP (Sidang PTUN dan PN Batam). Apakah hal-hal yang telah terjadi bahkan gejolak di Batam dapat di benarkan atau di aminkan sehingga mengorbitkan pusaka predikat wajar tanpa pengecualian hanya untuk laju dan perkembangan Kota Batam…?   (Ricky Mora/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com