Home » Anambas » Ir. Agus Supratman : Perlunya Perubahan UU 23 Tahun 2014

Ir. Agus Supratman : Perlunya Perubahan UU 23 Tahun 2014

Kelautan Pasca UU 23 Tahun 2014

Oleh : Ir. Agus Supratman

Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

Ir. Agus Supratman

SAMUDERAKEPRI.CO.ID – UU No. 23/2014 tentang Pemda mengatur perluasan kewenangan Provinsi di sektor kelautan efektif berlaku pada tahun 2017. Artinya, setelah UU tersebut diundangkan pada tahun 2014, maka selayaknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, harus bijak dan mempercepat kegiatan sosialisasi serta menjelaskan secara detil perubahan sistim pembangunan kelautan ke tingkat pemerintah bawahan, sesuai dengan UU dimaksud, sebelum berlaku secara efektif, yaitu 2 tahun setelah diundangkan.

Minimnya sosialisasi dan penjelasan secara detil kepada masyarakat perikanan, sebelum masa efektif diberlakukan, ditambah lagi dengan proses Pileg, Pilkada dan mutasi jabatan struktural di kepemerintahan, baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah daerah, sudah dapat dipastikan, akan menambah semakin membuat dan menimbulkan kerancuan serta hilangnya komitmen pejabat untuk mengimplementasikan UU tersebut di daerah. Siapa dan bila rezim hukum tersebut diselenggarakan.

Sebagai contoh, semula kewenangan provinsi terhadap potensi kelautan adalah dari 4-12 mil dari batas kewenangan Kabupaten-Kota. Dalam hal ini tatanan implementasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Undang-Undang sebelumnya, maka UU 23/2014 dan pelaksanaanya pada tahun 2017, kewenangan Provinsi terhadap kelautan sudah diperluas menjadi 0-12 mil. Dengan adanya penambahan kewenangan Provinsi terhadap kelautan dan tidak semua Provinsi siap untuk menjalankan amanah UU tersebut yang dibenturkan dengan keadaan UU sebelumnya, tentang otonomi daerah, membuat rona awal data perikanan dan kelautan seolah-olah “putus” hubungan antara antara Pemerintah Daerah (Kabupaten-Kota) dengan Pemerintah Provinsi. Sehingga saat diberlakukannya UU 23/2014 pada tahun 2017, semuanya menjadi apatis atau sederhananya disebut saja “wait and see”. Karena pasca ditetapkannya UU tersebut pada tahun 2014, masih ada SKPD/OPD yang berwenang pada sektor pembangunan perikanan dan kelautan di daerah (Kabupaten-Kota), sampai pada saat diberlakukannya UU tersebut secara efektif pada tahun 2017 maka SKPD/OPD kelautan dan perikanan “bubar” tanpa menstransfer data secara utuh ke Pemerintah Provinsi. Dan Pemerintahan Provinsi, seolah-olah melakukan pembangunan kelautan dimulai dari angka “0”.

Dampak pemberlakuan UU ini secara jelas  dapat dikaji dari sektor  pengawasan di laut, yang mana bila ditilik dari kesiapan Pemerintah Provinsi sendiri yang ternyata “tidak siap” dalam mengemban amanah UU 23/2014.

Sangat disayangkan. UU 23/2014 yang efektif diberlakukan pada tahun 2017, tidak mengakomodir efisiensi dan efektifitas termasuk tidak mengakomodir kearifan lokal masyarakat perikanan pantai, yang nota-bene hanya mampu beraktifitas pada radius maksimal 4 mill laut. Selayaknya, UU tersebut mampu mengarahkan/menekan pembuatan rezim hukum didaerah bawahan untuk mampu mengakomodir hal dan hak Pemerintah Daerah, Kabupaten-Kota.

Tidak ada salahnya Pemerintah Daerah, Kabupaten-Kota, dihargai dengan diberi kepercayaan pelimpahan “pengurusan/pengelolaan” wilayah perikanan pantai, 0-4 mill laut. Walaupun bukan kewenangan seperti yang termaktub pada UU 23/2014 tersebut.

Berlakunya UU 23/2014 tidak diiringi dengan kekompakan atau keseragaman nomenkelatur SKPD/OPD di tingkat Kabupaten-Kota. Sehingga nomenkelatur SKPD/OPD yang dulunya berwenang menyelenggarakan pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten-Kota, kini menjadi heterogen. Ada Kabupaten-Kota yang awalnya membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan, kini hanya menjadi Dinas Perikanan saja. Walaupun potensi perikanannya sangat tinggi. Anehnya ada juga Kabupaten-Kota yang memiliki potensi perikanan lautnya sangat besar, tanggungjawab pembangunan perikanannya diserahkan pada seorang pejabat setingkat esselon III.

Jelas, bahwa dalam hal ini pembuatan UU 23/2014, tidak dilakukan kajian dan ujicoba pelaksanaan di daerah dengan sample daerah yang berbeda-beda.

Selayaknya, implementasi UU 23/2014, harus mengalami alias mengikuti uji coba pelaksanaan terlebih dahulu. Untuk menilai tingkat kesiapan daerah dalam menjalankan amanah UU 23/2014 dimaksud. Sehingga akan semakin efektif dan efisien UU tersebut dalam pelaksanaanya tanpa menciderai hal dan hak pemangku kebijakan didaerah.

UU 23/2014 diperkirakan memiliki banyak kelemahan, apalagi tidak ditopang dengan anggaran yang memadai untuk program pengawasan kelautan. Meski demikian, UU ini akan tetap dijalankan karena merupakan amanah wajib.

Salah satu tantangan untuk mengimplementasikan UU 23/2014, adalah jumlah personel untuk pengawasan masih sangat terbatas dengan area kerja yang cukup luas.

Anggaran dan personil yang terbatas, bahkan semakin berkurang, menjadi fenomena hambatan yang rill akan terjadi, namun amanah UU maka harus tetap  dijalankan.

Pada sektor pengawasan kelautan, terlepas dari luas atau tidak luasnya lautan, sudah pasti membutuhkan anggaran dan fasilitas serta sumberdaya manusia/petugas yang mumpuni. Bukan hanya SDM asal comot saja. Pindah sana atau pindah sini. Apalagi dengan “basic” disiplin ilmu yang non bidangnya. Atau dengan kata lain, pimpinan SKPD/OPD teknis ilmu terapan, dipangku oleh sumberdaya manusia yang tidak berkompeten dalam menjalankan program pembangunan perikanan dan kelautan. Bagaimana hasilnya ?

Kurangnya anggaran pasti menjadi masalah, bukan saja pada sektor pengawasan kelautan namun juga terjadi pada sektor-sektor pembangunan lainnya. Anggaran akan menentukan ruang gerak penyelenggara.

Bagi Penerintah Provinsi, kewenangan bertambah, diharapkan anggaran penyelenggaraan  selayaknya juga bertambah. Demikian juga dengan jumlah sumberdaya manusia dan sarana prasarana, sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan operasional di lapangan. Sudah dapat dipastikan bahwa, APBD Kabupaten-Kota, tidak akan mengalir ke penyelenggara untuk melakukan pengawasan kelautan. Demikian juga dengan APBD Provinsi. Seberapa kuat APBD Provinsi mampu mengsupport program pengawasan kelautan? Ujungnya berharap dari APBN.

Perubahan UU tanpa konsekuensi anggaran dan sumberdaya pendukung harus dikaji lebih jauh efektifitasnya dengan berbagai parameter juga barometer pra pelaksanaan UU 23/2014.

Konsekwensi penyelenggaraan UU 23/2014 bagi pihak Provinsi adalah ; harus mengadakan Unit Pelaksana Teknis Dinas I (UPTD-I) pengawasan di Kabupaten-Kota, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas II (UPTD-II) pengawasan di setiap Kecamatan. Diharapkan keberadaan UPTD I dan II nantinya akan mempermudah koordinasi antar tingkat UPTD. Bisa kita bayangkan, berapa anggaran dan fasilitas operasional yang dibutuhkan.

Masyarakat perikanan laut, berada disetiap desa dan kecamatan pesisir Kabupaten-Kota.

Masyarakat perikanan laut, adalah masyarakat Kabupaten-Kota.

Kini, usaha perikanan laut merupakan obyek pengawasan dari Pemerintah Provinsi.

Mampukah Pemerintah Provinsi menata program pembangunan kelautan di daerah?

Sudah pasti jawabnya “tidak”. Karena dari awal sudah dikatakan bahwa anggaran dan support system-nya, menjadi kendala utama. Sehingga wajar, konflik masyarakat perikanan di daerah, selalu berakhir di Kepolisian Resort, minimal di Kepolisian Sektor Kecamatan.

Sebuah kejanggalan. Konflik masyarakat perikanan laut di daerah (Kabupaten-Kota), namun unsur yang berwenang mengatasi hal ini, berada jauh dari Kabupaten-Kota, alias tidak ada petugas yang mumpuni Menyelesaikan konflik tersebut di daerah kantong perikanan laut. Akhirnya, Kepala Daerah dan Muspida Kabupaten-Kota, yang jadi sasaran masyarakat. Sementara yang berwenang, berada ratusan mill laut dari Kabupaten-Kota, dengan kesibukan lain. Dan ujung-ujungnya, dapat dipastikan bahwa Pemerintah Provinsi meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah setempat. Sehingga munculah istilah, “ayam punya telur-sapi dapat nama”.

Secara sederhana, harus diperjelas makna “kewenangan”. Bukan sekedar kata. Namun memiliki bias yang memiliki batasan. Bukan lepas batas. Oleh sebab itu, kerjasama yang intens antara Pemerintah, harus dilandasi dengan siapa melakukan apa dan untuk apa. Bukan semuanya “saya”. Apakah ini yang dimaksud dengan kewenangan?

Disinilah pentingnya manajemen sumberdaya perikanan, dan inilah yang harus dilakukan oleh, yang katanya memiliki kewenangan berdasarkan UU 23/2014.  Permasalahan perikanan laut, tidak hanya berdasarkan UU Perikanan dan Kelautan semata, apa lagi UU 23/2014. Masih ada UU yang harus lebih dipahami oleh, kembali kepada yang mengatakan “berwenang”, yaitu Hukum Internasional. Nah…ini dia? Mampukah pimpinan SKPD/OPD yang berwenang menerapkannya?

Pasca diberlakukannya UU 23/2014 pada tahun 2017, peranan UPTD, di daerah kantong masyarakat perikanan laut Kabupaten-Kota, sangat dibutuhkan, namun anehnya pembangunan UPTD di daerah dibangun atas usulan daerah setempat. Kembali kepada ujung-ujungnya, pemerintah daerah harus menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan UPTD tersebut. Harus bersertifikat. Dan jangan-jangan, setelah kantor UPTD selesai dibangun, anggaran pengadaan sarpras, meubelier dan operasional aparatur-pun, Pemerintah Daerah yang harus menyediakan, karena kalau tidak, maka fungsi UPTD Provinsi, tidak akan berjalan sesuai harapan. Dan kesalahan dilimpahkan kepada Kabupaten-Kota, jadi seperti kata pepatah, “orang makan cempedak/nangka, kita kena getahnya”. Siapa mau?

Apapun ceritanya, UU 23/2014 harus dilaksanakan. Khususnya pada sektor kelautan yang merupakan kewenangan Provinsi. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan sebagai wujud taat aturan (UU 23/2014), adalah :

  1. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, secara tegas dan jelas, dalam melakukan pengawasan sektor kelautan.
  2. Pembagian Tupoksi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, secara tegas dan jelas, dalam melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat perikanan laut.
  3. Pembagian hak dan kewajiban pengelolaan wilayah laut, antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah secara tegas dan jelas, dalam mengelola perairan laut yang terdapat diantara pulau-pulau dalam satu Kabupaten-kota (selat).
  4. Membentuk Tim Bersama (Tim Terpadu) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dalam melakukan pengawasan wilayah perairan laut.
  5. Membentuk, melatih, membina dan mengarahkan kelompok pengawasan oleh masyarakat dalam mengawasi aktifitas pemanfaatan potensi laut.

6.Melatih dan membina organisasi masyarakat perikanan laut dalam peningkatan pogram ekonomi perikanan.

  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia perikanan laut.
  2. Meningkatkan daya jelajah armada perikanan tangkap secara ketat dan profesional dan berorientasi kepada hasil penangkapan ikan terpilih.
  3. Memperbaiki/menyempurnakan manajemen pemasaran hasil perikanan tangkap masyarakat perikanan.
  4. Melakukan sosialisasi rezim hukum perikanan laut.
  5. Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
  6. Melakukan transmigrasi masyarakat perikanan laut.
  7. Membentuk organisasi/komunitas masyarakat perikanan.
  8. Meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat melalui sarana komunikasi terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Perikanan Laut di Daerah.
  9. Menjalin kerjasama lintas instansi, seperti Kepolisian (Polair), TNI AL, Syahbandar, Kejaksaan dan termasuk Pengusaha Perikanan Laut.
  10. Membuat tata aturan (rezim hukum) perikanan laut secara berkesinambungan, dimulai pada tingkatan Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Provinsi.17. Kembali mengaktifkan fungsi “informasi pasar”, khususnya nilai transaksi produksi perikanan laut.

Diakui atau tidak, terdapat  “kebijakan” Pemerintah Pusat, bahkan Pemerintah Provinsi  yang merugikan masyarakat perikanan tangkap di daerah. Namun perlu dipahami bahwa “kebijakan”, bukanlah “rezim hukum”. Hal ini perlu diluruskan agar tidak menjadi “gagal paham” Bagi pembaca atau praktisi hukum. Pembatasan ruang gerak masyarakat perikanan tangkap, melalui ketersedian BBM, jatah BBM, membuat masyarakat nelayan, tidak berani melaut yang lebih jauh ke “fishing ground” yang banyak ikan.

Pembatasan sarana prasarana penangkapan ikan masyarakat nelayan dinilai menjadi kendala dalam peningkatan  laju ekonomi nasional  dari sektor kelautan dan perikanan.

Lajunya import bahan baku industri pengalengan dan penepungan ikan dari Vietnam, Thailand, China, Malaysia dan India, yang sama-sama diketahui bersumber dari aktifitas KIA di perairan NKRI. Hal ini sama saja dengan negara membeli punya negara.

Hal-hal diatas, hanya sebagian kecil dari “kebijakan” yang ditimbulkan oleh “oknum” pejabat di Pemerintah Pusat.

Jadi sekali lagi diperjelas bahwa “kebijakan” adalah ; bukan “rezim hukum”.

(penulis : Ir.Agus Supratman)
(Editor   : Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: