Home » Anambas » Kabupaten Kepulauan Anambas Dan Hari Jadi Yang Ke 10

Kabupaten Kepulauan Anambas Dan Hari Jadi Yang Ke 10

Oleh : Azmi Marsalin

Ketua Depatemen Litbang BP2KKA

SAMUDERAKEPRI.CO.ID, ANAMBAS – Penetapan hari jadi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam peraturan daerah pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap awal dan mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku sejarah yang telah memperjuangkan pemekaran daerah Kabuapten Kepulauan Anambas.

Anambas yang terlahir dari basis perjuangan rakyat melalui Badan Penyelaras Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) telah membuktikan diri dengan keberhasilan yang nyata.

Kabupaten Kepualauan Anambas merupakan ujud kepedulian pemerintah pusat atas aspirasi masyarakat yang telah memperjuangkan pemekaran menjadi daerah Otonomi Baru (DOB) hasil perjuangan masyarakat ini membuahkan hasil dengan di syahkanya rancangan undang-undang menjadi undang-undang antara pemerintah dengan dewan Perwakilan Rakyat RI dalam sidang paripurna  ke II pengambilan keputusan yaitu tanggal 24 juni tahun 2008 sehingga terbentuk lah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercantum dalam undang-undang Nomor : 33  Tahun 2008.

Tercatat pada tanggal 24 juni 2008 adalah hari yang sangat bersejarah venomenal historis dan titik kulminasi dalam perjuangan pembentukan kabuapten kepulauan Anambas.

Terbukti dengan terbitnya undang-undang 33 tahun 2008 adalah hasil perjuangan yang sangat menentukan nasib anambas ke depan bersamaan dengan tujuan dan maksud perjuangan adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya secara hukum penetapan hari jadi Kabuapten Kepulauan Anambas di tandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan tata cara pembentukan kedudukan wilayah Pemerintahanan sebagai tanda di mulainya pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hasil perjuangan sangat menentukan nasib Anambas ke depan bersamaan dengan tujuan dan maksud perjuangan mensejahterakan masyarakat dari berbagai kemajuan yang sudah di capai namun bagai mana pun hasil pembangunan yang sudah dibuat oleh pihak Pemerintah selama ini dapat di nilai oleh masyarakat secara objeptif.

Karena tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada tingkat kesadaran pembangunan tepat waktu tepat guna dan tepat sasaran dan bukan hanya asal membangun.

Kini Anambas sudah berumur 10 tahun sebagai sebuah Kabupaten pecahan pemekaran dari Kabuapten Natuna dan apakah tujuan pemekaran sudah tercapai tentu patut di jawab oleh keberadaan BP2KKA menyikapi permasalahan pembangunan yang sudah terjadi berdasarkan tanggung jawab penyelarasan.

Sudah saat nya BP2KKA menghidupkan kembali semangat penyelarasan pembangunan dari beban intlektual dari sumber daya Manusia Anambas melakukan hak penyelarasan untuk 10 tahun Anambas ke depan dan untuk menyempurnakan kembali pembangunan Anambas pada 10 tahun yang lalu.

Kedudukan BP2KKA diakui Perda No. 4 tahun 2011 oleh Pemerintah sebagai badan penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas disebutkan dalam bab.I ketentuan umum pasal I ayat 7 yang lebih meyakinkan lagi tentang keberadaan BP2KKA dalam kontek perjuangan Pemerintah akan membangun “Monumen Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas”.

Pembiayaan pembangunan monumen dibebankan di dalam APBD secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah sebagai mana janji pemda pada bab. IV monument hari jadi pasal 4, 2 dan pasal 3.

Hal yang sangat penting sampai saat ini belum juga terselesaikan sebagai mana yang di amanatkan dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2008 dalam waktu 5 tahun tapal batas wilayah antara Kabupaten Anambas dan Kabupaten Anambas harus sudah dapat diselesaikan namun kenyataannya permasalahan ini belum terselesaikan.

Tapal batas wilayah adalah sangat penting untuk suatu kedaulatan Daerah secara tritorial dan pengawasan terlebih lagi ketetapan visi misi atau pun RPJMD tidak akan berubah jika tapal batas wilayah sudah dapat di pastikan.

Ketentuan asset daerah yang harus diselesaikan antara Pemerintah Kabupaten Anamb acaras dan Kabupaten Natuna belum juga terselesaikan sesuai dengan berita acara penyerahan aset yang dapat di pertanggung jawabkan

Ketidak jelasan asset daerah besar pengaruh nya terhadapat penilaian hasil audit BPK untuk menetukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan selama ini Anambas selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kini masyarakat menunggu kehadiran BP2KKA untuk menyelaraskan kembali kekuatan pembangunan yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada sebagai mana symbol perjuangan BP2KKA “Rakyat Berjuang Kami Mengalang” dan apakah harapan masyarakat saat ini hanya merupakan sebuah mimpi dan ini terpulang kepada elit-elit dan tokoh-tokoh perjuangan BP2KKA.

Kayuh Serentak Langkah Sepijak perlu di padukan dengan rakyat berjuang kami mengalang agar sama-sama kita membangun Daerah Anambas yang dicintai. Bersambung……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: