Kapal Pukat Mayang Beroperasi Di Anambas Kangkangi Aturan

samuderakepri.co.id, Anambas – Nelayan di Kabupaten Anambas mendesak agar pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dan Instansi yang terkait, untuk segera menindaklanjuti Kapal Pukat Mayang yang berasal dari daerah Sumatera yang beroprasi tidak jauh dari pantai tidak sampai 12 mil dari pantai, bukankah wilayah melaut di bawah 12 mil merupakan area nelayan tradisional biasa melaut dan berdasarkan peraturan menteri dan undang-undang yang berlaku.

Yang saat ini meresahkan Nelayan dikarenakan dengan beroprasinya yang tidak jauh dari pantai membuat nelayan setempat yang mencari ikan mengunakan tali pancing berkurang pendapatanya.

Aktifitas ini sudah berlangsung lama, dengan cara kapal pukat mayang datang dengan peralatan dan teknologi canggih membuat nelayan lokal mundur saat mencari ikan.

Menurut salah satu warga Anambas yang namanya tidak mau dipublikasikan, “Mengatakan, “Sebenarnya itu sudah berlangsung lama, karena kalau Kapal Pukat Mayang itu datang, maka nelayan lokal terpaksa mengalah, karena kalah dalam hal peralatan,” terangnya, Jumat (10/6/2016).

Pukat (Jaring) yang digunakan oleh kapal Pukat Mayang tersebut sangat besar. diperkirakan melebihi 1 KM. dengan jaring sebesar itu, Pukat Mayang akan mampu mengangkat ikan 3 ton sekali tarik.

Ditambah lagi, jaring-jaring pukat mayang yang cukup halus, juga akan mengangkat ikan-ikan yang masih kecil. Setelah diangkat, ikan-ikan kecil akan dipilah dan dibuang. Hal tersebut dianggap merusak ekosistem laut, karena proses sirkulasi regenari ikan dan biota laut terganggu.

Kami berharap Pemerintah untuk segera menangani masalah ini karena sangat merugikan Masyarakat setempat, dan Kapal Pukat Mayang tidak menghindahkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, karena izin mereka beroprasi 12 mil dari pantai ke laut.

Ini membuktikan pengawasan dan tata kelola perairan serta monitoring masih sangat lemah. Padahal menimbulkan kerugian. Sebab sebagian besar masyarakat di wilayah perairan Anambas menggantungkan hidup sebagi nelayan.

Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Anambas, saat dikompirmasi, “Mengatakan, “Hal ini sudah disampaikan ke pihak yang berwajib, namun terkait dengan pengawasan tidak menjadi wewenang DKP Kabupaten melainkan wewenang Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, segala kewenangan diambil alih oleh provinsi, jadi kami hanya bersipat kordinasi, “Ungkapnya. (azmi/red)


Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com