Home » Aceh » Limbah dan Debu Hasil Eksploitasi Batu Bara di Aceh, Berbahaya Terhadap Masyarakat

Limbah dan Debu Hasil Eksploitasi Batu Bara di Aceh, Berbahaya Terhadap Masyarakat

SAMUDERAKEPRI.CO.ID, ACEH – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW -LMND) Aceh, Munzir abe menanggapi terkait pencemaran lingkungan limbah dan debu yang berasal dari aktivitas beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Nagan Raya tersebut.

Pasalnya dampak limbah dan debu hasil eksploitasi batubara dirasakan langsung warga di Dusun Gelanggang Meurak, Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya.

dari aktivitas tersebut sudah berdampak langsung terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan penyakit yang merusak beberapa sistem organ tubuh.

Adapun perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi yang menimbulkan limbah dan berbahaya tersebut PTLU Nagan Raya, dan stockpile (lokasi penumpukan batubara) PT Mifa Bersaudara.

Maka dalam hal ini kita mengacu pada undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

menurut Pasal 1 angka 14 -Undang undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ia menambahkan Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:
Pasal 60 UU PPLH:
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 104 UU PPLH:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

“Dan atas persolan ini maka kami Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh meminta pemerintah Aceh harus segera menyelesaikan permasalah an yang berbahaya terhadap masyarakat .”

Ia juga menambahkan pemerintah juga harus tegas terhadap perusahaan yang melanggar hukum , dan pemerintah harus mencabut izin operasi nya .

Karena hal ini tidak boleh dibiarkan mengingat dampak nya sangat berbahaya bagi hajat hidup masyarakat banyak.(***)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: