“Parkir Yang Belum Terpikir Sebagai PAD Di Kabupaten Anambas”

SAMUDERAKEPRI.CO.ID, TAREMPA – Ketidak teraturan masyarakat dalam memarkirkan kendaraan akibat ketidak cukupan lahan parkir.

Bukan saja terjadi di kota besar. Kondisi seperti ini juga menghantam sampai ke wilayah kecil, sebut saja Kota Tanjungpinang, sebagai Ibu Kota Propinsi Kepulauan Riau.

Termasuk anak-anak dari sang Ibu Kotanya, Batam, Bintan, Natuna, Lingga, Karimun dan yang terakhir adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Jangan sebut satu Kabupaten saja, atau kota yang ada. Semua sama. Tidak tepat mengurus manajemen kenyamanan parkir.

Lihatlah Kota Tanjungpinang, sampai-sampai ada kontrak lahan parkir dipinggir jalan untuk kendaraan pribadi pemilik ruko. Lihat juga lahan parkir milik masyarakat bermodal dan pungutan parkirnya melebihi retribusi parkir milik negara. Namun masyarakat pemilik kendaraan tetap rela membayarnya. Tapi pada saat parkir resmi yang hanya Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000 per sekali parkir, pemilik kendaraan tega-teganya kabur dari petugas parkir.

Tapi pada saat parkir di lahan milik swasta, dengan ikhlasnya sang pemilik kendaraan memberi Rp. 5.000 per sekali parkir, bisa jadi per jam.

Apakah pungutan ini resmi?

Kini mari kita beranjak ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan Ibu Kotanya Tarempa. Ada juga yang menyebutnya Terempak atau Terempa. Apapun juga sebutannya, kota ini pernah menjadi sebuah kewedanan di zaman masih menjadi bagian dari Propinsi Riau.

Kota ini memiliki panjang-lebar jalan yang tidak layak lagi bila dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan yang ada di kota ini. Bahkan lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah seolah-olah memberikan kenyamanan bagi pemilik kendaraan, tapi tidak memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki yang diambil hak azasinya berjalan dengan nyaman.

Jadi jangan aneh, kalau seandainya kita melihat masyarakat pejalan kaki, berjalan ditengah jalan, atau saling beradu bahu bila bertemu.

Kondisi ribuan kendaraan bermotor roda dua yang hilir mudik dan terparkir dipinggir jalan belum memberikan kontribusi yang mampu mendukung program pemerintah pada sektor perhubungan darat.

Secara matematika sederhana, bila rata-rata kendaraan roda dua parkir 1.000 unit/hari dalam 16 jam saja, maka retribusi yang masuk Rp. 1.000.000/hari alias Rp. 30.000.000/hari. Ini adalah kondisi sekali parkir dalam kuantitas minimal. Dengan kondisi ketidaknyamanan warga.

Bila kita pernah ke Jogyakarta, tidak jauh dari daerah wisata jalan Malioboro, akan kita lihat sebuah bangunan kerangka besi, lantai 2. Jangan terkejut. Itu adalah lokasi lahan parkir kendaraan bermotor roda dua yang dihitung batas waktu parkirnya dalam hitungan jam. Bisa terbayangkan, puluhan ribu kendaraan roda dua yang parkir membayar retribusi parkir dalam hitungan “jam”. Sementara lantai satunya, tetap sebagai media usaha masyarakat.

Bagaimana dengan kota Tarempa yang masih bebas penggunaan helm? Dan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang masih dibawah umur sekaligus bebas retribusi parkir?

Bisa dibayangkan, bahwa jasa transportasi darat masih lemah dan bisa ditarik kesimpulan “Kabupaten Kepulauan Anambas”, dengan sengaja potensi sumber PAD dari sektor retribusi parkir.

Dengan kondisi PAD yang terus menurun, bahkan diindikasikan tahun 2018 nanti APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memiliki ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk mengurus 26 Pulau yang berpenduduk dengan jumlah masyarakatnya 47.000 jiwa lebih dan bila dibandingkan terjadi perbandingan jumlah aparatur pemerintah dengan masyarakat 1 : 10 jiwa penduduk, wajar bila belanja pegawai lebih tinggi dari belanja pembangunan (63 % : 37 %).

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, harus berbenah diri dengan memproduksi Peraturan Daerah yang produktif. Khususnya Perda tentang retribusi dan perizinan pada sektor jasa.

Jangan lagi kita mendengar “Anambas ini belum berubah. Sama saja seperti tahun-tahun yang lalu”. (Rn/Red)

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com