Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Pelaku Penerbitan Alasha Dan Penjual Pulau Kampai Desa Kuala Maras Anambas

SAMUDERAKEPRI.CO.ID, ANAMBAS – Oknum Perangkat Desa Kuala Maras, kecamatan Jemaja Timur, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang atas penjualan lahan negara dan penggarapan lahan hutan produksi serta penerbitan Alasha atas lahan Kampung Kampai RT.05 RW.03 Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.

Pasalnya dalam penerbitan surat Alasha atas lahan hutan produksi tersebut tidak didasari kepemilikan yang sah secara hukum atau hasil garapan masyarakat.

Surat Alasha yang diterbitkan Desa Kuala Maras tanggal 11 september 2017, juga sama taggal penerbitan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 11 september 2017, pajak PBB atas tanah tersebut tidak pernah ada dan terdaftar sejak usaha di tahun 1981, jelas sudah lahan tersebut milik Negara yang dikelabui oleh pihak desa.

Sedangkan Ahli waris dari Pengarap pertama di Kampung Kampai sendiri heran kenapa pihak Desa berani membuat surat Alasha atas nama SY sedangkan tidak ada hubungan darah dengan Ahli Waris yang sah dari Pengarap lahan perkebunan di Kampung Kampai.

Berdasarkan informasi yang didapat media samuderakepri.co.id dilapangan seluas 30 hektar lahan tersebut sudah diterbitkan surat Alasha oleh Desa Kuala Maras dan di ketahui oleh Kecamatan Jemaja Timur, yang anehnya dasar dari penerbitan surat hanya berdasarkan saksi hidup saja namun tidak didasari dengan surat keterangan apapun yang membuktikan bahwa lahan tersebut hasil garapan ( Inisial SY ) dalam surat Alasha yang diterbitkan oleh pihak Desa Kuala Maras.

Sudah jelas setelah surat Alasha terbit oleh pihak Desa Kuala Maras lahan tersebut langsung dijual ke pihak lain, didalam salah satu surat penyataan SY mengaku kesalahannya telah menjual dan membuat surat Alasha atas namanya sendiri, jelas sudah pembuatan Alasha “BATAL DEMI HUKUM”

Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka Surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.

Kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan memperoleh kekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pemjabat pembuat akta tanah.
Dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

A.Gafar, Camat Jemaja Timur saat di kompirmasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, “Mengakui memang ada menandatangani surat Alasha tersebut namun beliau menjelaskan semua sudah siap dari pihak desa, yang buatnya adalah Hendrika dan Megan Tara yang melaksanakan selama ini dalam pengurusan surat surat alasha di Desa Kuala Maras, “Ungkapnya.

A.Gafar juga menjelaskan bahwa awalnya pihak pembeli menemui saya dan sudah saya jelaskan bahwa wilayah itu Hutan Produksi (HP) tidak bias dibuat surat sertipikat, namun masyarakat Kuala Maras lah yang kuat untuk menjual lahan tersebut dengan harga berapa pun pembeli mau beli, disaat pembeli sudah pulang ke Tarempa mereka menyusul untuk menawarkan semula, akhirnya dengan resiko yang ada pembeli mau membeli dengan harga Rp.7000 permeter, “Ungkapnya lagi.

Menurut keterangan Ahliwaris tanah mereka digargai Rp.3000 permeter dan seluas 20 hektar, dan 10 hektarnya lagi diambil oleh oknum Desa Kuala maras dan lain-lain.

Hendrika selaku Sekdes Kuala Maras saat dikompirmasi terkait penerbitan Alasha yang menyalahi prosudur via wa hanya dibaca namun nggan untuk menjawabnya.

Pj Kepala Desa Kuala Maras sampai saat ini belum dapat dikompirmasi sampai berita ini di naikkan.

Dengan kejadian ini diminta pihak penegakan hukum baik Kepolisian atau pun Kejaksaan untuk mengusut tuntas masalah ini karena telah melanggar aturan dan berpotensi merugikan Negara dan rakyat. (rn/Red)

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com