Home » Anambas » Pro-Kontra !! Pasca Aksi Penertiban Kapal Pukat Mayang Oleh HNSI Di Anambas

Pro-Kontra !! Pasca Aksi Penertiban Kapal Pukat Mayang Oleh HNSI Di Anambas

SAMUDERAKEPRI.CO.ID, ANAMBAS – yang berpindah Labuh dari Desa Bayat menuju Desa Antang Kepulauan Anambas oleh HNSI Kepulauan Anambas, suasana semakin tidak kondusif saat ini di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasalnya secara tidak langsung telah menghilangkan mata pencairan masyarakat sekitar, khususnya Desa Bayat di mana tempat labuh kapal mayang di yang ditertibkan untuk labuh di dermaga Antang.

Semenjak Kapal Pukat Mayang tidak di benarkan berlabuh lagi di Desa Bayat banyak masyarakat terutama pedagang yang mengeluh karna pendapan keseharian menjadi berkurang bahkan tidak mendapat keuntungan sama sekali.

“Apabila Pemda Kabupaten Anambas tidak membenarkan Kapal Pukat Berlabuh di Desa Bayat Maka masyarakat Desa Bayat juga tidak akan memperbolehkan Kapal Pukat Mayang untuk Mengambil / mengisi air di Desa Bayat.”Ucap salah satu warga Desa Bayat.

Dedi Syahputra, Sekretaris HNSI Anambas, “Menanggapi hal ini, “Persoalan kapal mayang, adalah harga mati untuk ditertibkan dan kalau bisa jangan beroperasi di Kepulauan Anambas, seperti beberapa daerah yang kedepan kearifan local, saat di kompirmasi samuderakepri.co.id, senin (02/04/2018).

“Pemerintah Kabupaten Anambas, Pemerintah Provinsi Kepri dan juga Pemerintah Pusat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang di alami Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau kita menilai, ini membuktikan berapa sulitnya dan terburuknya ekonomi masyarakat kita sekarang, hingga ketergantungan dengan kapal mayang, seharusnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tentu yang harus ditingkat hasil tangkap nelayan, bukan sebaliknya.

“Seluruh nelayan bayat dan beberapa masyarakat bayat yang terkena dampak sosial ada yang menolak ada menghubungi pengurus HNSI kabupaten Anambas, yang setuju, tentu mereka yang dapat keuntungan dari ekonomi, yang mengalami kerugian satu kabupaten, dan provinsi kepri.

“Dengan tidak mencamtumkan izin singah di SIUP dan SIKPI kapal perikanan yang menangkap di perairan Kepulauan Anambas, ini jelas dugaan kita adalah modus mafia pelaku perikanan, karena ketika tidak ditera izin singah di Anambas, mereka tidak ada kewajiban untuk mengurus SLO di PSDKP Kepulauan Anambas, dan bahkan melapor, dan membuat SPB oleh syahbandar, bagaimana mungkin kita bisa mengontrol, mengawasi, memantau baik yang berizin apa lagi yang tdk berizin.

Puluhan tahun beroperasi di Kepulauan Anambas izin singah di pelabuhan asalnya, baik asahan, palembang, jakarta, batam dll, tentu ini aneh, sedangkan mereka bersinggah di anambas.

Seharus Provinsi Kepri berterimakasih kepada nelayan anambas, dengan penertiban kemaren mereka bisa dapat restribusi dari labuh atau sandar kapal mayang, sesuai dengan perda retribusi kepri, Kalau ada mata Provinsi Kepri, lihat berapa besarnya potensi laut Anambas.

Tentu harus ditunjang dengan sarana pendukung, baik SPBU, Peningkatan pelabuhan dari pelabuhan perikanan pantai (P3) menjadi pelabuhan perikanan nusantara (PPN), dll sebagainya.

Bagaimana mungkin membentuk CABDIS tapi tidak didukung dari, jumlah apratur, SDM, sarana dan perasana pendukung lainnya serta anggaran, mampukah DKP Kepri menjalankan amanah UU Nomor 23 dalam menjalan fungsi pegawasan, “Ungkapnya. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: