Proyek Badar Udara Pulau Letung Langgar UU No.2 Tahun 2012

“PEMOHON BANTUAN  HUKUM PENYELESAIAN KEPADA YANG MULIA BP PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BP H.Ir.JOKO WIDODO PROYEK BANDARA LETUNG DARI TAHUN 2012 HINGGA SEKARANG MASIH BERMASALAH TANAH H.LUKMAN TANJUNG VETERAN RI PURN APRI ABRI KKO ALRI MARINIR TNI AL TANAH KEBUN DAN PONDOKNYA DI GUSUR OLEH PEMDA PROPINSI KEPRI BELUM DI BAYAR PESAWAT SUSI AIR MILIK IBU SUSI PUDJIASTUTI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAJA LELA TURUN DAN BERANGKAT DI ATAS TANAH SENGKETA.  MENHUB RI MEMBANGUN BANDARA AT APBN PUSAT DI ATAS TANAH SENGKETA PENEGAK HUKUM DAN DPR RI HARUS JUJUR KE RAKYAT KECIL.”

SURAT PEMBACA………..

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  Dengan segala hormat.

              Dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kami mendoakan semoga Bapak – Bapak sekalian senantiasa dalam bimbingan, petunjuk dan perlindungan Allah SWT, Amiin.

Menunjuk surat-surat kami sebelumnya, mohon menyampaikan kami H. Lukman Tanjung umur 78 tahun(4-8-1939), PEJUANG SUDAH LANSIA, Agama : Islam, Pekerjaan : Purn. APRI – KKO – ALRI – MarinirTNI AL – VETERAN RI, Alamat : Jln. Yos Sudarso Gang Nila No. 22/77 RT. 004 RW. 014, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Tahun 2009, Tahun 2010 Istri saya bernama Hj. Jusmarthalena Binti H.Bahar (Anak Adek Ayah Inggi) Negeri asal Kampung Tangah Paninggahan Singkara Kabupaten Solok terkena serangan penyakit Jantung di Tahun 2011 Meninggal dunia.

  1. BERDASARKAN KEBUTUHAN PEMERINTAH INDONESIA DI DAERAH PULAU TERPENCIL DI PERBATASAN LAUT NATUNA UTARA TEMPO DULU LAUT CINA SELATAN SETIAP PULAU-PULAU DIBUTUHKAN BANDAR UDARA MENGINGAT TRANSPOR ANGKUTAN MASYARAKAT HARUS MEMBUTUHKAN TRANSPORT UDARA DI WAKTU GELOMBANG LAUT TINGGI.
  2. PROYEK PEMBANGUNAN BANDARA PL. LETUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2012. PROYEK BANDARA BISA DIBANGUN APABILA SUDAH DI GANTI RUGI. PASAL 10 POIN B JALAN UMUM, JALAN TOL, TEROWONGAN, JALUR KERETA API, STASIUN KERETA API, DAN FASELITAS OPERATOR KERETA API. POIN D PELABUHAN, BANDAR UDARA DAN TERMINAL. DI BAYAR DULU TANAH RAKYAT BARU BOLEH DIBANGUN DAN DIKUASAI SERTA DI PAGAR KELILING.

 

  1. PENGGUSURAN TANAH MASYARAKAT / TANAH H.LUKMAN TANJUNG YANG DI BELI TAHUN 1963-1964 LUNAS TAHUN 1970 DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN DARI RT DAN RK SERTA KWITANSI JUAL BELI DENGAN DASAR ITULAH KELUAR SURAT SKTB NOMOR : 01/SKT/MPVII/1983. DARI KEPALA DESA MAMPOK TSB. SURAT JUAL BELI TANAH KEBUN YANG SUDAH JADI KEPADA MASYARAKAT PULAU LETUNG PADA TAHUN 1970 (COPY SURAT TERLAMPIR) YANG DILAKUKAN PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU DI DOMPAK TANJUNGPINANG KEPRI Cq PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERKANTOR DI JL. IMAM BONJOL NO.33 TAREMPA (29791) TELP/FAX. (0772) 31042 EMAIL : setda_anambas@yahoo.co.id. TANPA PEMBERITAHUAN ATAU MEDIASI SECARA TERTULIS SAMPAI SEKARANG OKNUM PEJABAT MAIN HUKUM RIMBA.
  2. PESAWAT SUSI AIR MILIK IBU SUSI PUDJIASTUTI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAJA LELA TURUN DAN BERANGKAT DI ATAS TANAH MILIK H.LUKMAN TANJUNG MENUNTUT AGAR IBU SUSI PUDJIASTUTI MEMBAYAR UANG PARKIR SETIAP KALI TURUN 1 JUTA RUPIAH 1 BULAN DELAPAN KALI SELAMA 2 TAHUN RP. (192.000.000) KEPADA H.LUKMAN TANJUNG MELALUI BP METERI HUKUM DAN HAM DAN BP KETUA KOMNAS HAM DI JAKARTA.

 

H.LUKMAN TANJUNG PEMILIK TANAH KEBUN TERKENA PROYEK BANDARA PL.LETUNG TERSEBUT MENEMUI PEMERINTAH KABUPATEN ANAMBAS SETIAP KALI JUMPA TIGA KALI BERJUMPA TATAP MUKA LAIN TAHUN LAIN BULAN HANYA DIBERI UANG SELAMA TIGA KALI ITU RP.8.000.000 ADA YANG MELALUI TAPEM PEMDA ANAMBAS BUPATI BILANG TANAH BP INI UANG NYA BANYAK KAMI SANGUP BAYAR DUA KALI ATAU TIGA KALI BAYAR BUPATI TERKAIT BERSUMPAH DEMI ALLAH SWT PASTI BAYAR UCAPAN BELIAU SAMBIL BERSALAMAN. SAYA SUDAH TUA JANJI TEPATI YA PAK JANUARI 2017 KAMI BAYAR KATA BP BUPATI.

 

Pada bulan mai tahun 2013 saya H.L.Tanjung Menjumpai H.Drs.M.Sani Gubernur Kepri di Dompak M.Sani menjelaskan Tanah Abang H.Lukman Tanjung tetap kami bayar apabila APBN tidak cukup kami bayar melalui APBD.

 

Keluar di Surat Kabar pada hari Kamis 13 Juni 2013 semua di surat kabar keluar yang berbunyi sebagai berikut :

 

Pada kesempatan tersebut H.M.Sani juga berharap bahwa ke depan lapangan terbang letung ini akan menjawab kebutuhan sampai tahun 2016, dan terus berkembang ditahun-tahun kedepn.

 

Artinya setelah tahun 2016 lapangan terbang ini sudah tidak menjawab disbanding kondisi saat ini yang memiliki panjang 1650 Meter.

 

Sementara berdasarkan kajian Bandara Letung panjang runway yang akan dibangun pada tahun 2014 nanti dengan dana APBN 1650 Meter.

 

Dengan panjang tersebut, Jenis pesawat terbesar yang dapat mendarat adalah ATR 72500, Boeing 737-200,DHE dan pesawat jenis lainnya, dengan target jumlah penumpang 27,633 orang pertahun.

 

Pembangunan sisa udara ini diharapkan selesai pada tahun 2018 dengan total perkiraan kebutuhan anggaran sebesar 160 Miliar.

 

“Pembangunan ini tak lepas dari bantuan Pemerintah Propinsi Kepri dan Pusat. Pemprov Kepri memberi bantuan secara bertahap.

 

Kami tetap akan mengupayakan pembangunan semaksimal mungkin dan juga menyisihkan APBD kami untuk penyelesaian bandara ini, “Jelanya.

 

PROYEK BANDAR UDARA PULAU LETUNG KABUPATEN ANAMBAS PROPINSI KEPRI ADALAH MEMAKAI DANA APBN DARI PEMERINTAH RI DI PUSAT JAKARTA PENANGGUNG JAWABNYA GUBERNUR PROPINSI KEPRI PELAKSANANYA DI LAPANGAN ADALAH PEMERINTAH BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS SAMPAI SEKARANG HANYA JANJI-JANJI MELULU TIDAK DIBAYAR SAMPAI SEKARANG.

 

LAIN LAGI CERITA KEPALA BANDARA LETUNG :

 

  1. LUKMAN TANJUNG PURN APRI KKO ALRI MARINIR TNI AL VETERAN RI

DENGAN KELUARGA EMPAT ORANG DATANG KE PULAU LETUNG UNTUK MEMASANG PATOK BANDARA PULAU LETUNG NAIK DENGAN KAPAL BUKIT RAYA MINGGU 25 DESEMBER 2016 JAM 10:30 WIB.

 

PADA HARI SENIN TANGGAL 26 DESEMBER 2016 JAM 15:30 WIB, JUMPA DENGAN KEPALA DISHUB LETUNG SEKALIGUS PASANG PATOK TANAH KEBUN H. LUKMAN TANJUNG YANG DIBUANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ANAMBAS.

 

KEPALA BANDARA TELPON L.TANJUNG JAM 20:00WIB KENAPA BAPAK MEMATOK TANPA IZIN BANDARA UU 2009, H.TANJUNG MENJAWAB KENAPA TANAH H.TANJUNG DIGUSUR TANPA IZIN DAN TANPA DI BAYAR UNDANG-UNDANG RREPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2012. PROYEK BANDARA BISA DIBANGUN APABILA DAPAT GANTI RUGI.

 

TANGGAL 26-12-2016 SENIN JAM 20:00 WIB, DATANG EMPAT ORANG PETUGAS BANDARA LETUNG SALAH SATU YANG SAYA INGAT, ADA YANG KASI TAU NAMANYA SYAMSUL BAHRI KEPALA PERHUBUNGAN UDARA DI BANDAR UDARA PULAU LETUNG, KABUPATEN ANAMBAS

 

YANG PAKAI JEKET BIRU TELPON KEPADA ARYADI, SESUDAH DIA BICARA LANGSUNG HP ITU DISERAHKAN KEPADA H.L.TANJUNG ARYADI MENGAKU KEPALA BANDARA PULAU LETUNG, ARYADI BILANG KENAPA BP H.LUKMAN TANJUNG MASUK BANDARA TIDAK MINTA IZIN, BAPAK H.LUKMAN TANJUNG PAKAI VETERAN LAGI  BAPAK SUDAH MELANGGAR UU TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN BANDARA.

 

BAPAK DULU PETUGAS SEKARANG SUDAH PENSIUN

 

– TIDAK BERHAK PAKAI DINAS VETERAN

– TIDAK BERHAK MEMASANG PATOK DI BANDARA TANPA IZIN

– KATA HARYADI YAN MENGAKU PENGUASA PENUH DI BANDARA LETUNG AKAN SAYA AKAN LAPORKAN DAN SAYA TELPON SAJA KAPOLRES DI TAREMPA DAN JAKSA BIAR KAMU MASUK PENJARA KATA HARYADI KEPADA H.LUKMAN TANJUNG 78 TAHUN LANSIA VETERAN RI PURN APRI ABRI KKO ALRI MARINIR TNI AL.

 

– H.L.TANJUNG JAWAB DENGAN TENANG PENUH KESABARAN, SDR ARYADI UU TAHUN 2009 TSB SIMPAN SAJA  DALAM KOCEK BAIK BAIK,

BAHWA PROYEK BANDARA LETUNG DIMAKSUD BISA DILAKSANAKAN APABILA SUDAH DIPENUHI DASAR HUKUM, UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PROYEK BANDARA HARUS DIBAYAR DULU TANAH KEBUN MASYARAKAT/ H.LUKMAN TANJUNG GANTI KERUGIAN DIBAYAR OLEH GUBERNUR PROVENSI KEPULAUAN RIAU DENGAN DANA APBN DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS YANG LAYAK DAN ADIL SESUAI DENGAN UU NO. 2 2012 PASAL 5.

 

SAYA BILANG KE HARYADI TANYA KEPADA BAPAK BUPATI DITEREMPA. KATA ARYADI SAYA TIDAK ADA URUSAN SAMA BUPATI, DAN TIDAK TAKUT SAMA BUPATI /GUBERNUR, TIDAK TAKUT DENGAN RI 1 SAYA PEGANG UU TENTANG BANDARA ITU SAYA BERKUASA PENUH LALU SDR ARYADI TUTUP TELPONNYA.

 

SESAMPAI DILOKASI BANDARA KAMI MELAPOR KEPADA PENJAGA DISANA DAN MINTA, DAN KAMI TUNJUK SURAT ASLI, DAN IZIN MEMASANG PATOK TIDAK MENGGANGU AKTIVITAS PEKERJA BANDARA DAN SELESAI PASANG PATOK KAMI MEMBERITAHU KAN LAGI DAN TITP JANGAN SAMPAI HILANG KEPADA PENJAGA DI SITU.

 

JADI PERTAMANYA TIGA ORANG YANG DATANG PETUGAS BANDARA KAMI MAU PULANG DATANG DATANG LAGI DUA JADI LIMA.

 

JUMPA BAPAK BUPATI ABDUL HARIS.SH TANGGAL 29-12-2016 TIGA KALI BUPATI ABDUL HARIS.SH KASI UANG TIGA KALI PATOK DI BUANG ORANG.

KELUAR HOTEL ANUGRAH JAM 12:00 WIB DITUNGGU BANYAK ORANG, PAK TANJUNG DITANYA DAPAT TANAH DARI MANA, KAMU GARAP YA.

 

SAYA H.TANJUNG JAWAB SAYA BELI TAHUN 1963-1964 SURAT SKT 1970 SATU LAGI 1971 BELI SAMA MAT BELACAN KALAU KAMU MAU TAHU TANYA BAPAK KEPALA DESA NAMA THAMRIN AZ KEPALA DESA MAPOK KECAMATAN JEMAJA BUKAN SAMA SAYA. (HARI RABU ,29-12-2016) LEBIH DARI 15 ORANG TIDAK DIKENAL H.L.TANJUNG.

 

JUMPA BUPATI HARI KAMIS, JAM 09:00 WIB PAGI PAK TANJUNG BERSAMA LITHA MARTHA  DAN KAKAKNYA BUPATI BILANG/JELASKAN SAYA (ABDUL HARIS.SH) SUDAH TIGA KALI DAPAT SURAT DARI PRESIDEN, BAPAK H.LUKMAN JANGAN BUAT SURAT LAGI, JANUARI 2017 SAYA PASTI BAYAR TANAH BAPAK TANJUNG YANG KENA BANDAR UDARA LETUNG.

 

KALAU BAPAK BUAT SURAT LAGI KAMI DI ANGAP JAHAT SEMUA, KALAU ADA SERTIFIKAT TRANSMIGRASI KALAU TIDAK ADA LOKASI NYA KAMI BATAL KAN BIAR YANG MENGURUS PENEGAK HUKUM.

 

TIM TERPADU ADALAH HADIR SELURUH INTANSI DAERAH.

 

Padahal Tahun 2012 dan 2013 saya datang ke lokasi tanah kebun milik saya beli pada tahun 1970 dan 1971 di gusur rata dengan tanah pada hal mengambil hasil buah buahan berupa buah manggis, buah jenggol, petai, nangka, cempedah, duku kulit tebal, jambu monte, kelapa, buah tanaman tua dll usut punya usut teryata tanah saya di gusur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Kepri.

 

Setelah saya H.L.Tanjung menjumpai Sekda lama Drs.R.Tjelak Nur Djalal beliau becerita bahwa kami pemerintah daerah salah bayar terbayarkan kepada sarterpikat tanah tranmigrasi yang jaraknya 3 km lebih daru bandara pulau letung kami berjanji segera menyelesaikan tanah pak H.L.Tanjung hal tersebut janji-janji melulu sampai sekarang ceritanya sebagai berikut di bawah ini :

 

MENJELASKAN SURAT BALASAN DARI OMBUDSMAN RI NOMOR 0077/SRT/LM.36/AA/1/2017. YANG DITANDA TANGANI KETUA BP AMZULIAN RIFAI, S.H., LLM., Ph.D SURAT TERLAMPIR.

 

MASALAH PROYEK BANDAR UDARA PULAU LETUNG MEMAKAI DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2012-2013 SEBESAR 165 MILIAR DENGAN PANJANG BANDARA 1650 METER DANA TERSEBUT UNTUK PAJAK DAERAH 5 MILIAR SISA 160 MILIAR DANA TERSEBUT SALAH BAYAR OLEH KABAG TAPEM ATAS PERINTAH SEKDA LAMA KAB.ANAMBAS Drs.R.TJELAK NUR DJALAL DENGAN BUPATI LAMA Drs.T.MUHTARUDDIN BERKERJA SAMA DENGAN CAMAT JEMAJA TIMUR SDR M.ARIE.S.STP DAN CAMAT JEMAJA SDR ROBY SANJAYA.S.STP.

 

TANAH SERTIPIKAT TRANMIGRASI LOKASI LEBIH DARI 3 KM DARI BANDARA PULAU LETUNG SATU SERTIPIKAT 2 HEKTAR DI BAYAR 2 MILIAR YANG SAMPAI KE MASYARAKAT 200 JUTA SISANYA DI BAGI-BAGI OLEH OKNUM TERSEBUT, KALAU DI BAYAR TANAH KEBUN H.L TANJUNG PURN KKO – VETERAN RI TENTU KAMI TIDAK DAPAT DUIT KATA DRS.R.TJELAK NUR DJALAL BUKAN RAHASIA UMUM LAGI DI KEPULAUAN RIAU SEMUA PEJABAT YANG DATANG MENGUSUT TANAH BANDARA TSB DI BAGI UANG OLEH OKNUM-OKNUM TSB, MAKA MAFIA HUKUM MAFIA TANAH DI DAERAH MERAJA RELA MASYARAKAT TINGKAT BAWAH MENJERIT MENCARI KEADILAN.

 

“MENCARI KEADILAN” YANG MULIA BP PRESIDEN REPUBLIK RI, BP JOKOWI DODO DAN BP MENTERI RI BPN-AGRARIA DAN TATA RUANG DI JAKARTA MOHON GANTI RUGI TANAH KEBUN H.LUKMAN TANJUNG PURN-APRI-KKO-AL-VETERAN RI KENA PROYEK BANDAR UDARA LETUNG DAN JALAN UMUM SELUAS 38,5 HEKTAR MOHON JANGAN DI RESMIKAN DULU SEBELUM DI BAYAR DANA APBD-P DESEMBER 2016 SUDAH ADA RP.1,2 TRILIUN DI KAB.ANAMBAS  KEPRI MASA ANGGARAN TERSEBUT SUDAH HABIS SAMPAI SEKARANG BELUM JUGA DI BAYAR TANAH KEBUN H.L. TANJUNG BELUM JUGA DI BAYAR CERITA NYA SEBAGAI BERIKUT :

             

              BAHWA BANYAKNYA TANAH KEBUN MILIK MASYARAKAT/RAKYAT YANG KENA PROYEK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN PUSAT YANG PEMBAYARANYA TANAH KEBUN MASYARAKAT SATU AMBARAN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH DAERAH AMBURADUL ADA YANG BERMACAM RAGAM ADA YANG SATU JUTA PERMETER ADA Rp.100.000 (SERATUS RIBU) PERMETER ADA YANG Rp.50.000 (LIMA PULUH RIBU) PERMETER ITU YANG DIBERIKAN PEMERINTAH DAERAH KE PEJABAT-PEJABAT ATAU KE MASYARAKAT TINGKAT ATAS KALAU MASYARAKAT TINGKAT BAWAH Rp.20.000 (DUA PULUH RIBU RUPIAH) PERMETER S/D Rp.10.000 (SEPULUH RIBU RUPIAH) PERMETER KALAU RAKYAT KECIL PROYEK PEMBANGUNAN JALAN UMUM KEBANYAKAN TIDAK DIBAYAR SAMA SEKALI.

 

BERDASARKAN HAL TERSEBUT BANYAK MASYARAKAT/RAKYAT MENGADU KEPADA BP PRESIDEN RI, BP DPR RI, BP MENTERI HUKUM DAN HAM, BP MENTERI RI BPN, AGRARIA TATA RUANG DENGAN DASAR ITU KELUARLAH UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM :

 

  1. BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, DAN SEJAHTERA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PEMERINTAH PERLU MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

 

  1. BAHWA UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, DIPERLUKAN TANAH YANG PENGADAANNYA DILAKSANAKAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP KEMANUSIAAN, DEMOKRATIS, DAN ADIL.

 

BAB.I UU NOMOR 2/2012 PASAL 1

 

POIN 2. PENGADAAN TANAH ADALAH KEGIATAN MENYEDIAKAN TANAH DENGAN CARA MEMBERI GANTI KERUGIAN YANG LAYAK DAN ADIL KEPADA PIHAK YANG BERHAK.

 

POIN 3.     PIHAK YANG BERHAK ADALAH PIHAK YANG MENGUASAI ATAU MEMILIKI OBJEK PENGADAAN TANAH.

 

POIN 10. GANTI KERUGIAN ADALAH PENGGANTIAN YANG LAYAK DAN ADIL KEPADA PIHAK YANG BERHAK DALAM PROSES PENGADAAN TANAH.

 

POIN 14. LEMBAGA PERTANAHAN ADALAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTANAHAN, (MAKSUDNYA BIDANG BPN, AGRARIA DAN TATA RUANG YANG DIPERINTAHKAN UNTUK PENGUKURAN PEMBEBASAN LAHAN TANAH KEBUN MILIK MASYARAKAT/RAKYAT YANG DIMAKSUD SURAT PERINTAH TERSEBUT UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 )

 

PASAL 3 PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERTUJUAN MENYEDIAKAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN BANGSA, NEGARA, DAN MASYARAKAT DENGAN TETAP MENJAMIN KEPENTINGAN HUKUM PIHAK YANG BERHAK.

 

TANAH KEBUN H.LUKMAN TANJUNG PURN-APRI-KKO-ALRI-VETERAN RI DARI TAHUN 2013 SUDAH DI GUSUR RATA DENGAN TANAH TERMASUK PONDOK TEMPAT BERTEDUH TERMASUK TANAMAN TUA, BERUPA POHON MAGGIS, PETAI, JENGKOL, DUKU, KELAPA, SEMUA HABIS RATA DENGAN TANAH DI GUSUR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ANAMBAS-KEPRI BELUM DI BAYAR SAMPAI SEKARANG SEDANGKAN DANA APBD-P TAHUN 2016 TURUN 1,2 TRILIUN BUPATI YANG BARU BERSEDIA UNTUK MENYELESAIKAN ANTARA LAIN BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

 

“HARUS DIBUAT DULU (B.T.S) BATAS LOKASI TANAH TANAH LF TANJUNG (H.LUKMAN TANJUNG) KKO-AL-VETERAN RI 40 HEKTAR DASAR BELI GANTI RUGI TAHUN 1970 SKT NO.01/SKT/MP/VII/1983 TGL 10-07-1983, SEGERA DI UKUR OLEH TIM TERPADU-PETUGAS PERTANAHAN KAB.KEP.ANAMBAS PERINTAH LISAN DARI BUPATI ANAMBAS, DAN KEPALA BPN KEP.ANAMBAS – BIAR CEPAT SELESAI PROYEK BANDARA PULAU LETUNG, PERTEMUAN ANTARA BUPATI DENGAN H.L.TANJUNG DI TATEMPA RABU TANGGAL 14-12-2016”.

 

BAB.III UU NOMOR 2/2012 MENJELASKAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA DENGAN PASAL 4 POIN 2 PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH MENJAMIN TERSEDIANYA PENDANAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

 

PASAL 9. POIN 2. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILAKSANAKAN DENGAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG LAYAK DN ADIL.

 

BAB.VI UU NOMOR 2/2012 PASAL 10 TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (1) DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN :

 

  1. JALAN UMUM, JALAN TOL, JALAN KERETA API DLL.
  2. PELABU, BANDAR UDARA, DAN TERMINAL.

 

YANG HARUS DIBAYAR TANAH KEBUN LF.TANJUNG (H.LUKMAN TANJUNG) TERSEBUT DI ATAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

 

Luas tanah kebun yang terkena proyek bandara letung dan untuk jalan umum menuju bandar udara pulau letung dengan rincian sebagai berikut :

 

  • JUMLAH UNTUK PROYEK BANDAR UDARA LETUNG KABUPATEN ANAMBAS SELUAS 32 HEKTAR X RP.200.000 = 64 MILIAR. (MEMAKAI DANA APBN)

 

  • JUMLAH UNTUK JALAN UMUM DIBANGUN OLEH PEMERINTAH DAERAH SELUAS 6,5 HEKTAR X RP.200.000 = 13 MILIAR. (MEMAKAI DANA APBD)

 

  • JUMLAH KESELURUHAN YANG TERKENA DI DALAM PROYEK BANDARA UDARA LETUNG DAN JALAN UMUM 38,5 HEKTAR 1(SATU) METERNYA X RP.200.000 = RP. 77 MILIAR. SAMPAI SEKARANG BELUM DI BAYAR.

 

Tanaman Tua antara lain Mulai dari Tahun 1970 tanaman tua seperti pohon duku kulit tebal, pohon jambu monte, pohon cempedak, pohon nangka, mangga, jengkol, petai,kelapa, manggis dan ada pondok tempat berteduh cara turun temurun diganti rugi dari tahun 1964 di Pulau Letung Lunas pada 1970 lunas dari kwentansi jual beli diserahkan ke ke pala kampung/kepala jorong dan diteruskan ke kepala desa dasar jual beli ganti rugi 1970 SKT kebun 1983/ yang satu lagi surat jual beli ganti rugi 1971 SKT kebun 1981 waktu saya tugas di TIMTIM di nyatakan meninggal dunia.

 

  1. Tahun 1970 kami menguasai dan mengolah sebidang tanah seluas 40 Ha yang terletak di Kampung Atap RT 4 RK 2 Desa Mampok Kecamatan Jemaja, Dati II Kabupaten Kepulauan Riau. (Surat Keterangan Tanah Kebun Nomor: 01/SKT/MP/VII/1983 tanggal 18 Juli 1983). Dengan batas-batas:

 

          –    Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai kecil/jurang

          – Sebelah Timur berbatas dengan   : Tanah Darmawi

          – Sebelah Selatan berbatas dengan  : Tanah M. Zam. K.

          – Sebelah barat berbatas dengan    : Tanah M. Hanim Karim

 

  1. (Terkena Proyek Bandara Udara Letung 32 Hektar)
  2. (Terkena Proyek Jalan Umum Menuju Jalan Bandara Letung Seluas 500 meter x 20 meter lebar jalan = 1 (satu) Hektar) a.n LF Tanjung (H.Lukman Tanjung)

 

  1. Tahun 1979 kami menguasai dan mengolah sebidang tanah seluas 10 Ha yang terletak di Kampung Atap RT 4/RK 2 Desa Mampok Kecamatan Jemaja (Letung P. Tujuh), Dati II Kabupaten Kepulauan Riau. (Surat Keterangan Tanah Kebun Nomor: 7/SKT/MP/XI/1982 tanggal 8 November 1982. Dengan batas-batas sebagai berikut:

 

       – Sebelah Utara berbatas dengan   :   Tanah Darmawi

       – Sebelah Timur berbatas dengan :   Tanah LF. Tanjung

       – Sebelah Selatan berbatas dengan  : Tanah Ahmadsayah

       – Sebelah Barat berbatas dengan   :   Tanah M. Zam AK

 

  1. ( Terkena Proyek Jalan Umum Menuju Jalan Bandara Letung Seluas 500 meter x 20 meter lebar jalan = 1 (satu) Hektar) a.n Almarhum Jusmarthalena.

 

  1. ( Terkena Proyek Jalan Umum Menuju Jalan Bandara Letung Seluas 500 meter x 20 meter lebar jalan = 1 (satu) Hektar) a.n LF Tanjung (H.Lukman Tanjung)

 

  1. Tahun 1980 Kami menguasai dan mengolah sebidang tanah seluas 30 Ha yang terletak di Kampung Atap RT 4/RK 2 Desa Mampok Kecamatan Jemaja (Letung P. Tujuh), Dati II Kabupaten Kepulauan Riau. (Surat Keterangan Tanah Kebun Nomor: 9/SKT/MP/XI/1982 tanggal 8 November 1982). Dengan batas-batas sebagai berikut:

 

       – Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Ahmadsyah

       – Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Hasanuddin

       – Sebelah Selatan berbatas dengan   : Tanah Linda

       – Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Usman B.

 

   ( Terkena Proyek Jalan Umum Menuju Jalan Bandara Letung Seluas 500 meter x 20 meter lebar jalan = 1 (satu) Hektar) a.n Neli sudah dibeli LF Tanjung (H.Lukman Tanjung) pada tahun 1990.

 

  1. Surat Keterangan Tanah untuk keperluan permohonan Hak Desa Mampok, Kecamatan Jemaja, Nomor: 10/593/96. Yang dikeluarkan kepala desa Mapok Muhammad Hanim Karim dan Camat Jemaja Drs.Abu Hanifah Atas nama HL. Tanjung luas tanah lebih kurang 20.000 M2 dengan batas-batas:

 

–   Sebelah Utara berbatas dengan  :   HUTAN NEGARA

                                                                    200 meter

  Sebelah Barat berbatas dengan  :   HUTAN NEGARA

                                                                    100 meter

  Sebelah Timur berbatas dengan :   TANAH UCOK

                                                                    100 meter

   Sebelah Selatan berbatas dengan :           TANAH MARZUKI

                                                                    200 meter

 

   ( Terkena Proyek Jalan Umum Menuju Jalan Bandara Letung Seluas 200 meter x 20 meter lebar jalan =  4000 meter a.n LF Tanjung (H.Lukman Tanjung)

 

  1. Tahun 1971 kami menguasai dan mengolah sebidang tanah seluas 30 Ha yang terletak di Kampung Atap RT 4/RK 2 Desa Mampok Kecamatan Jemaja (Letung P. Tujuh), Dati II Kabupaten Kepulauan Riau. (Surat Keterangan Tanah Kebun Nomor: 04/SKT/MPA/I 1/1981 tanggal 3 Juli 1981). Dengan batas-batas sebagai berikut:

 

          –  Sebelah Utara berbatas dengan    :   Tanah Ajuanda

          Sebelah Timur berbatas dengan    :   Tanah Mohd Hanim Karim

          – Sebelah Selatan berbatas dengan :   Tanah Hanafi

        – Sebelah Barat berbatas dengan    :   Tanah Mohd Zam Karim.

 

   ( Terkena Proyek Jalan Umum Menuju Jalan Bandara Letung Seluas 800 meter x 20 meter lebar jalan =  16000 meter a.n LF Tanjung (H.Lukman Tanjung)

 

  1. Tahun 1981 kami menguasai dan mengolah sebidang tanah seluas 5 Ha yang terletak di Kampung Atap RT 4/RK 2 Desa Mampok Kecamatan Jemaja (Letung P. Tujuh), Dati II Kabupaten Kepulauan Riau. (Surat Keterangan Tanah Kebun Nomor: 06/SKT/MP/VII/1981 tanggal 9 Agustus 1981). Dengan batas-batas sebagai berikut:

 

          –  Sebelah Utara berbatas dengan    :   Tanah Hanafi.K

          Sebelah Timur berbatas dengan    :   Tanah

          – Sebelah Selatan berbatas dengan :   Tanah

        – Sebelah Barat berbatas dengan    :   Tanah

 

   ( Terkena Proyek Jalan Umum Menuju Jalan Bandara Letung Seluas 250 meter x 20 meter lebar jalan =  5000 meter a.n Achmadsyah sudah dibeli LF Tanjung (H.Lukman Tanjung) pada tahun 1998.

 

       Bahwa tanah yang 32 hektar termasuk di dalam proyek bandar udara letung hasil pengukuran tim sembilan, Musyawarah Kecamatan (MUSPIKA) termasuk TNI-POLRI rapat dilokasi bandara letung sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua tim sembilan bernama M.Arie.S.STP di nyatakan bahwa tanah 32 hektar dalam proyek bandara letung SAH MILIK LF TANJUNG karena sebelah utaranya terdapat berbatas dengan sungai/jurang batas alam sah secara hukum Islam saksi utama oleh penegak hukum dan batas dengan sungai / jurang dibuat oleh Karuninia Allah SWT yang tidak bisadirubah rubah baik hukum dunia maupun hukum akhirat.

 

Kata M.Arie Camat Jemaja Timur selaku ketua tim Sembilan kami semua ini hadir unsur pejabat daerah termasuk penegak hokum TNI POLRI kami selama 15 hari apabila pemda Kabupaten Anambas belum membayar ganti rugi tanah kebun BP H.L tanjung Veteran RI kami bias dituntut sampai dengan Kapolri waktu itu hadir Kapolsek Letung bernama Akpol.M.Saad ini hadir dan sekcam boleh di tuntut Pemda Kabupaten Anambas di jelaskan M.Arie.S.Sos kami mohon agar pagar tanah kebun BP Tanjung TSB agar lancer proyek Banguna Bandara Letung duit BP di terima agar semua pihak memaklumi.

 

       Pengukuran lahan proyek bandara letung amburadul yang di buat oleh Staf Tapem yang lama di bawah pimpinan sekda yang lama Drs.Raja Tjelak Nur Djalal dan camat jemaja timur Arie.S.STP dan camat jemaja Roby Sanjaya.S.STP, tidak benar cacat hukum antara lain sebagai berikut :

 

       DALAM MENENTUKAN KOORDINAT/BATAS TANAH, HARUS SESUAI DENGAN AZAS KONTRAKDIKTUR DELLIMITASI. “AZAS KONTRADIKTUR ADALAH BADAN PERTANAHAN DALAM MENENTUAN TITIK KOORDINAT TANAH HARUS DITUNJUK OLEH PEMILIK LAHAN YANG SEBELUMNYA DAN DISETUJUI OLEH PEMILIK LAHAN YANG SEBELUMNYA DAN DISETUJUI OLEH PEMILIK LAHAN BERSEMPADAN/BERBATASAN”

 

       DALAM UU POKOK AGRARIA MENGANUT AZAS PEMISAHAN HORIZONTAL ARTINYA PENGUKURAN LAHAN PROYEK BANDARA LETUNG AMBURADUL YANG DI BUAT OLEH TIM ATPEM DI BAWAH PIMPINAN SEKDA YANG LAMA DRS.RAJA TJELAK NUR DJALAL DAN CAMAT JEMAJA TIMUR ARIE.S.STP DAN CAMAT JEMAJA ROBY SANJAYA.S.STP, TIDAK BENAR CACAT HUKUM BUKAN SERTA MERTA ATAS LAHAN PROYEK BANDARA LETUNG KABUPATEN ANAMBAS TERSEBUT YANG MEMAKAI DANA APBN A.T 2012-2013 SEKEDAR MENGHABISKAN DAN MENGHAMBUR-HAMBURKAN DANA APBN SALAH KASI TERSEBUT.

 

       PASAL (107) CACAT HUKUM ADMINSTRATIF ADALAH (a. KESALAHAN PROSEDUR) (b. KESALAHAN PENERAPAN PERATURAN UU) (c. KESALAHAN SUBJEK HAK) (d. KESALAHAN OBJEK HAK) (e. KESALAHAN JENIS HAK) (f. KESALAHAN PERITUNGAN LUAS) (g. TERDAPAT  TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH) (h. DATA TIDAK) (i. KESALAHAN LAIN YANG BERSIFAT  ADMINSTRATIF), MAKANYA PENGUKURAN TERSEBUT DI ATAS CACAT DEMI HUKUM BATAL DEMI HUKUM DANA APBN 165 MILIAR NYASAR KE KANTONG PEJABAT TERKAIT YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.

 

       Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, “Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”

 

       Sehingga Tanah tersebut tidak dapat digusur dengan paksa karena berdasarkan pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2012, Pemilik tanah wajib mendapatkan kepastian Hukum/ mendapat bayaran gati rugi tanah kebun tersebut yang terkena proyek bandara pulau letung dan untuk jalan umum.

      

       Bahwa pada tanggal 26 september 2016 H.Lukman Tanjung di panggil oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas secara resmi dengan nomor : 64/21.05-300/IX/2016 Hal. Permintaan Klarifikasi Mengenai Sengketa Lahan antara Pihak H.Lukman Tanjung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Anambas untuk Proyek Pembangunan Bandar Udara Letung.

 

       “Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 585/08-21.300/IX/2016 tanggal 14 september 2016 perihal terebut pada pokok surat, selanjutnya agar mendapat penjelasan lebih lanjut dari saudara, untuk itu kami mengharapkan kehadiran saudara ke kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas di tarempa, dengan membawa bukti bukti  surat Asli yang berhubungan dengan permasalahan saudara terkait pembangunan bandar udara letung yang saat ini sedang berlangsung. Demikianlah disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Subandi,S.Sos. NIP.19610524 198603 1 005 Tembusan : Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Kepri, Ketua Komnas HAM, Bupati Kepulauan Anambas.

 

       Setelah diadakan pertemuan dengan H.Lukman Tanjung dilihat surat surat asli tanah kebun tersebut yang di uraikan diatas ternyata asli semua pengusaan tanah kebun dari tahun 1970 maka BPN/Agraria membuat surat tanda terima potocopy nya yang asli dikembalikan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah di terima sesuai asli yang asli surat itu dikembalikan kepada H.Lukman Tanjung, tarempa tanggal 17 Oktober 2016.

 

       BAHWA H.LUKMAN TANJUNG BERTANYA KEPADA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, SUBANDI,S.SOS. NIP.19610524 198603 1 005, “BAGAIMANA KALAU KITA UKUR ULANG LOKASI PROYEK BANDARA UDARA LETUNG. KARENA SELAMA INI PETUGAS BPN AGRARIA TATA RUANG KABUPATEN ANAMBAS KEPRI  TIDAK PERNAH DIIKUTCAMPURKAN MASALAH PROYEK BANDARA LETUNG TERSEBUT.

 

       “TIDAK BERANI KARENA DARI PERTAMA PIHAK PETUGAS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TIDAK DI IKUT SERTAKAN DARI PERTAMA KECUALI ADA PERINTAH DARI BP. PRESIDEN RI DAN BP. MENTERI BPN AGRARIA DAN TATA RUANG KARENA INI MENYANGKUT ANGGARAN NEGARA APBN TA.2012-2013 165 MILIAR 5 MILIAR UNTUK PAJAK DAERAH 160 MILIAR UANGNYA SUDAH ATMINISTRASINYA AMBURADUL GANTI RUGINYA MAIN KONG KALING KONG SURAT TANAHNYA TIDAK JELAS ASAL USULNYA KAN BEGITU BAPAK.

 

 

       BELIAU HANYA MENJAWAB KETAWA DENGAN MENJELASKAN “SEBELUM KAMI MEMANGGIL BP. H. LUKMAN TANJUNG MAKA KAMI SELAKU PETUGAS BPN AGRARIA DI WILAYAH HUKUM KEPULAUAN ANAMBAS MAKA KAMI BERANI MEMANGGIL H.LUKMAN TANJUNG SECARA DINAS KARENA SAYA SUDAH KAMI SELIDIKI TERLEBIH DAHULU LOKASI SURAT TANAH BAPAK H. LUKMAN TANJUNG ITU ASLI SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960, SATU SURAT BOLEH 100 HEKTAR ATAU 50 HEKTAR BOLEH SATU SATEPIKAT PADA TAHUN 1970 SAMPAI TAHUN 1983.

 

       KALAU ADA SURAT PERINTAH DIUKUR ULANG DARI MENTERI AGRARIA BPN PUSAT MAUPUN PERMOHONAN PERMINTAAN DARI BUPATI KAMI BERANI UKUR KEMBALI SELURUH LOKASI PROYEK BANDARA UDARA LETUNG KALAU ADA SALAH ADMINISTRASI / SALAH BAYAR, SALAH LETAK SKT (BTS) BATAS PATOK SEMPADAN TIDAK SESUAI BATAS-BATAS YANG DIUKUR OLEH PETUGAS KAMI BPN / AGRARIA AKAN KAMI SERAHKAN KEPADA BP. BUPATI SUPAYA DIUSUT TUNTAS HAL INI. DAN PROYEK BANDARA LETUNG DANA PROYEK TERSEBUT BERASAL DARI APBN HARUS KITA SELAMATKAN.

 

       BAHWA TANAH PAK HAJI LUKMAN TANJUNG SEBELUM KAMI MEMANGGIL SECARA DINAS DENGAN FOTO COPY SURAT TANAH PAK H. LUKMAN TANJUNG, KAMI SUDAH SELIDIKI LOKASINYA, MULAI DARI PADANG MELANG SIDARAT, PADANG MELANG SINAMBUN, PADANG MELANG SINONGKO, PADANG MELANG PASIR BEDEGUNG, TAHUN 1970 S/D 1990 / 1991 BARU ADA PEMEKARAN SETELAH TRANSMIGRASI BERHASIL MENANAM PADI, DISEBUTLAH KAMPUNG BUKIT PADI DAN KAMPUNG ATAP KE DESA MAMPOK CAMAT JEMAJA, BERHUBUNGAN PEMEKARAN PENDUDUK SEMAKIN BERTAMBAH, MAKA DIBAGILAH CAMAT JEMAJA TIMUR DAN CAMAT JEMAJA PULAU LETUNG DISEBUT JUGA DESA BUKIT PADI, KAMPUNG BUKIT PADI DAN KAMPUNG ATAP DESA MAMPOK KECAMATAN JEMAJA.

 

  1. LUKMAN TANJUNG MENEMUI BP ABD.HARIS.SH SELAKU BUPATI YANG BARU PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KEPRI, SENIN 17 OKTOBER 2016, DI KANTOR BUPATI JL. IMAN BONJOL NO. 33 TAREMPA, MENJELASKAN SELURUH PERMASALAHAN YANG DI URAIKAN DI ATAS, BELIAU MENJAWAB.

 

       “SELAMA INI SAYA SELAKU WAKIL BUPATI TIDAK PERNAH DIIKUT SERTAKAN MASALAH PEMBANGUNAN PROYEK BANDAR UDARA LETUNG SEKARANG SAYA BP.ABD.HARIS.SH DENGAN H. LUKMAN TANJUNG BERSALAM DAN BERSUMPAH DEMI ALLAH SWT AKAN MEMBAYAR PERTAMA SEMUA SURAT SURAT TANAH BAPAK H.LUKMAN TANJUNG YANG TERKENA PROYEK JALAN UMUM BULAN DEPAN AKAN SAYA BAYAR DENGAN DANA APBD P.

 

       SOAL TANAH BP H.LUMAN TANJUNG YANG 32 HEKTAR TERKENA PROYEK BANDAR UDARA LETUNG SKT NOMOR : 01/SKT/MP/VII/1983, PENGGUASAAN TAHUN 1970 BERDASARKAN GANTI RUGI DAN SKT NOMOR : 10/593/96 YANG DITANDATANGAN KEPALA DESA MAMPOK HANIM KARIM DAN DITANDATANGANI CAMAT JEMAJA DRS. ABU HANIFAH SEBAGAI BARANG BUKTI HAK MILIK BP H. LUKMAN TANJUNG HARUS DIPERTAHANKAN KARENA BATAS TANAHTERSEBUT SEBELAH UTARA BERBATAS DENGAN SUNGAI KECIL DAN JURANG BATAS TERSEBUT DICIPTAKAN OLEH ALLAH SWT YANG MAHA KUASA.

      

     “PADA WAKTU H. L TANJUNG MENJUMPAI BP. ABD. HARIS, SH BUPATI KAB. ANAMBAS MENJELASKAN PEMERINTAH KAB. ANAMBAS AKAN BAYAR SECARA CICIL 2 ATAU 3 KALI APBD DAN APBN SEDANGKAN APBDP 2016 SEKARANG SUDAH CAIR, LEBIH KURANG RP. 800 MILYAR RUPIAH DANA APBDP YANG MENUMPUK DI KANTOR BUPATI KAB. ANAMBAS KEPRI KENAPA SAMPAI SAAT INI BELUM DIBAYAR JUGA TANAH H. L. TANJUNG YANG KENA PROYEK BANDAR UDARA LETUNG TSB. PADAHAL PESAWAT SUDAH MENDARAT HARI RABU 13-11-2016 DI BANDARA TERSEBUT DIATAS TANAH-KEBUH H.L. TANJUNG PARA PEJABAT TERKAIT TIDAK MENGINGAT JASA-JASA PEJUANG NKRI, ITU LAH NAMANYA H. L. TANJUNG.

 

       PESAWAT SUDAH MENDARAT DI BANDARA LETUNG RABU TANGGAL 23-11-2016, KENAPA SAMPAI SEKARANG UANG TANAH H.L.TANJUNG BELUIM DIBAYAR. MUNGKIN BATU PENGHALANGNYA OKNUM-OKNUM BAWAHAN BUPATI KABUPATEN ANAMBAS ANTARA LAIN ASISTEN 1, SEKDA, BAGIAN STAFF TAPEM KABUPATEN ANAMABS KARENA PERMAINAN TERDAHULU ADALAH OKNUM-OKNUM PNS BIAR PUN BUPATI JUJUR BAWAHANNYA ADA PERMAINAN MAKA SAYA H.L.TANJUNG MINTA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BP PRESIDEN RI.

 

Asisten I  Drs.H.Nurman, M.Si NIP.19650727,198602 1 005, silang pendapat dengan BP Bupati yang baru BP H.Abd.Haris.SH, maunya BP Haris.SH ingin meluruskan masalah proyek Bandara Letung termasuk rua jalan umum harus dibayar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku maka BP Abd.Haris.SH setelah melihat dan meneliti surat surat2 tanah kebun H.Lukman Tanjung dibeli dari dari tahun 1970 lengkap dengan pajak PBB, beliau berpesan surat2 BP ini harus dijaga baik2 ini namanya hak harus diperjuangkan saya sudah tahu semuanya.

 

              H.Lukman Tanjung juga melaporkan sekaligus kepada BP Bupati KKA BP H.ABD.HARIS.SH, tanah saya diserobot oleh Bupati lama saudara Drs.Tengku Moctarudin, yang mengerjakan bekingnya pegawai kantor camat bernama Abas, semua patok2 dibuang oleh Abas, apabila BP H.Lukman Tanjung datang ke lokasi kebun tanahnya bunuh saja dijelaskan oleh H.Lukman Tanjung Kepada Bupati Anambas H.ABD.HARIS.SH, bahwa BP Abd.Haris selama ini tidak pernah diikut campurkan masalah bandara letung, padahal beliau jadi wakil Bupati Anambas

 

Sekarang H.ABD.HARIS.SH akan bertikdak sesuai dengan hukum yang berlaku merujuk kepada undang-undang sehingga tanah kebun sdr H.Lukman Tanjung tidak dapat digusur dengan paksa karena berdasarkan pasal 5 UU nomor. 2 / 2012. Pemilik tanah kebun wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian bayar gati kerugian.

Kata BP H.ABD. HARIS.SH SAYA INI JADI BUPATI TAHU PENDERITAAN RAKYAT KECIL MAKA SAYA JADI BUPATI UNTUK MEMBANTU RAKYAT KECIL YANG TIDAK TAHU HUKUM.

 

              Hanya untuk melindungi perbuatan kotor dan menyalahgunakan dan menghabiskan dana APBN A.T 2012-2013 sebesar 165 Miliar tidak tepat sasaran hanya di poya-poyakan berbunyi sebagai berikut :

 

  1. SDR DRS. MOCHTARUDDIN BUPATI YANG LAMA MENJELASKAN KELUAR DI INTERNET, “MENGAKU BANGRUT, BUPATI ANAMBAS BAWA UANG SEKOPER KE JAKARTA” DITANGKAP SECURITY DIPENJAGAAN BANDAR UDARA MATAK KEPULAUAN ANAMBAS NAMUN BUPATI KKA H.TENGKU MOCHTARUDDIN TETAP KAYA SEMUA ORANG TAHU BELIAU MENGHABISKAN DANA APBN DI BAGI-BAGI DENGAN KOLEGANYA DENGAN DALIH 2 MILYAR UNTUK KEJAGUNG RI, UANG SEKOPER ITU AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGINTERVENSI KEJAGUNG RI AGAR PENANGGUHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI.(RABU, JULI 2015).

 

  1. LAIN CERITA DRS.RAJA TJELAK NUR DJALAL SELAKU SEKDA LAMA KABUPATEN ANAMBAS BERCERITA (KELUAR DI INTERNET 13 AGUSTUS 2013) BAHWA SEKDA ANAMBAS DIPERIKSA JAKSA, BAHWA SEKDA ANAMBAS DIPERIKSA JAKSA KELUAR DI INTERNET SELASA 31 MARET 2015 DITULIS OLEH KEPRI.INFO, 13 AGUSTUS 2015. BERBUNYI ANTARA LAIN KETUA TIM PEMBEBASAN LAHAN SEKDA RAJA TJELAK NUR DJALAL “BEBER SUMBER, ADA PENSIUNAN TENTARA DARI TANJUNGPINANG DULU DIA DINAS DI LETUNG (PENSIUNAN TENTARA ITU ) ADALAH SAYA H. LUKMAN TANJUNG.

 

  1. ASISTEN I DRS.H.NURMAN,M.SI, ASIAH SEKRETARIS DINAS PU, HENDRIZAL STAF BIDANG UDARA DISHUB, ARI SUPRIYONO ATAF ADPUM, LLULUK ARI P ATAF ADPUM, INI LAH ORANG2 YANG MEMULUSKAN PERMAINAN KOTOR PROYEK BANDAR UDARA LETUNG YANG DI PIMPIN OLEH BUPATI LAMA SDR DRS.TENGKU MOCTARUDIN DAN SEKDA LAMA SDR DRS.TJELAK NUR DJALAL, HENDRIK, KABAG TAPEM YANG LAMA DAN SDR LA ODE KABAG TAPEM YANG LAMA DAN DIATUR OLEH ARIE.S.STP, CAMAT JEMAJA TIMUR

 

DAN ROBY SAJAYA.S.STP YANG MENGELUARKAN SURAT SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) ASPAL ASAL JADI AMBURRADUL TANAH H.LUKMAN TANJUNG TAHUN 1970 DI KAMPLING2 DI BAGI2 KEPADA PEJABAT YANG BUKAN BERHAK HANYA TEMAN DRS.TENGKU MOCTARUDIN DAN DRS.TJELAK NUR DJALAL PROYEK BANDARA UDARA LETUNG SALAH BAYAR SALAH LOKASI DI PROYEK BANDARA LETUNG TIDAK BISA DITANAMI PADI JARAK LOKASI TRANMIGRASI DENGAN BANDARA LEBIH 3 KILO METER DI DALAM PROYEK BANDARA LETUNG ADALAH 32 HEKTAR ITU MILIK H.LUKMAN TANJUNG DI SAHKAN OLEH TIM 9 DIKETUAI ARIE.S.STP HADIR TNI DAN POLRI.

 

              Padahal pensiunan itu data kepemilikannya lengkap (Surat tanah kebun lengkap) dibawahnya tertulis Terdakwa sebut uang korupsi untuk kegiatan Timses Jokowi – JK, padahal Bapak Jokowi adalah Bapak Jokowi dodo selaku Presiden Republik Indonesia yang resmi diusung rakyat Indonesia.

 

Bapak JK adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Resmi diusung rakyat Indonesia, masyarakat marah membaca internet tersebut, apa tidak ada kata-kata lain yang dilontarkan di internet tersebut petugas penegak hukum NKRI harus bertindak tegas demi keadilan yang merata, agar rakyat kecil tidak diabaikan di negeri ini semoga.

 

 

              SEBAGAI MANA DISEBUT PETUGAS NEGARA NKRI SELAMA INI H.LUKMAN TANJUNG YANG DISEBUT L F TANJUNG TERSEBUT DIATAS BERTUGAS MELAKSANAKAN TUGAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DARI TAHUN 1963-1964 TUGAS ANGGOTA KKO ALRI  DI KEPULAUAN ANAMBAS KEPRI MENGUSIR TENTARA INGGRIS DARI WILAYAH TERSEBUT.

 

 

SESUDAH ITU PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER TAHUN 1965 JAM 12 MALAM DIPERINTAHKAN OLEH ATASAN DARI DURIANGKANG BATAM KE JAKARTA NAIK KAPAL PATROLI BT DIPERINTAHKAN PANGLIMA ALRI BP RADEN EDY MARTADINATA DAN BP HARTONO PANGLIMA KKO ALRI UNTUK MENGAMANKAN ISTANA PRESIDEN RI BERGABUNG DENGAN ANTARA LAIN ANGGOTA KKO ALRI, DAN ANGGOTA RPKAD ADRI DAN ANGGOTA PGT AURI, UNTUK PENGAMANKAN/MENUMPAS GEJOLAK GERAKAN  PEMBERONTAKAN G30S PKI.

 

 

              ANGGOTA KKO ALRI DI TUGASKAN MENGAMANKAN ISTANA PRESIDEN RI, DAN ANGGOTA RPKAD ADRI DI TUGASKAN MENGAMANKAN KANTOR RRI/KAS NEGARA KPN (KANTOR KAS PENBENDAHARAAN UANG NEGARA) SEMUA DOKUMEN DISIARKAN OLEH UNTUNG LETKOL TJAKRA BIRAWA MENJADI PIMPINAN G 30 S PKI BERSAMA AIDIT DISITA DAN ANGGOTA PGT AURI DI KANTOR POS DAN KANTOR PLN JAKARTA PUSAT, MASING MASING KESATUAN SATU PELETON.

 

             

 

APA BILA G 30 S PKI MENANG MENGUASAI INDONESIA INSTANA PRESIDEN AKAN DI JADIKAN ISTANA RAJA PKI / RAJA GERWANI, APA BILA KALAH ISTANA AKAN DIHANCURKAN RATA DENGAN TANAH, OLEH SEBAB ITU MAKA PANGLIMA ANGKATAN LAUT BP RADEN EDY MARTADINATA DENGAN BP HARTONO SELAKU PANGLIMA KKO ANGKATAN LAUT MEMERINTAH KAN KEPADA BP ANWAR LETKOL KKO SELAKU KOMANDAN BRIGRAT II KKO SIAGA DAN WAKILNYA MAYOR KKO RABA’IN DJA’FAR SUPAYA MENGIRIM ANGGOTA KKO DARI DURIANGKA BATAM KEPRI JAM 12 MALAM TANGGAL 29 SEPTEMBER 1965 SAMPAI DI JAKARTA LANGSUNG JAGA INSTANA PRESIDEN.

 

              Sebelum H. L. TANJUNG (LF. Tanjung) menjadi angkatan perang Republik Indonesia / APRI KKO ALRI sudah mempunyai toko di Bukittinggi – Sumatra Barat, selaku melaksanakan tugas negara dengan teman-teman satu peleton di Pulau Letung satu peleton di Tarempa dalam pengusiran tentara inggris dari bumi Kepulauan Anambas Kepri di Letung dan Tarempa saya H. L. Tanjung toko tersebut saya jual untuk membeli tanah masyarakat dari suku melayu tinggi kebun yang sudah jadi yang sudah berhasil.

 

              Mulai dari duku kulit tebal, jambu monte, cempedak, nangka, mangga, jengkol, petai,kelapa, manggis dan ada pondok tempat berteduh cara turun temurun diganti rugi dari tahun 1964 di Pulau Letung Lunas pada 1970 lunas dari kwentansi jual beli diserahkan ke ke pala kampung/kepala jorong dan diteruskan ke kepala desa dasar jual beli ganti rugi 1970 SKT kebun 1983/ yang satu lagi surat jual beli ganti rugi 1971 SKT kebun 1981 waktu saya tugas di TIMTIM di nyatakan meninggal dunia.

 

APA BILA PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU DAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA BELUM JUGA MEMBAYAR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017 SUPAYA DI BONGKAR PAGAR BANDARA LETUNG KEPULAUAN ANAMBAS (KKA) KARENA OKNUM OKNUM PEJABAT BANYAK MENGHABISKAN / MENGHAMBUR-HAMBURKAN DANA APBN, PEMERINTAH PROPINSI KEPRI DANA APBN AT 2012 – 2013 RP.165 MILIAR PANJANG BANDARA 1200 RUN WAY KALAU PANJANG NYA SUDAH MENCAPAI 1650 METER PANJANGNYA ARTINYA SUDAH TERMASUK TANAH H.L.TANJUNG YANG BELUM DIBAYAR SAMPAI SEKARANG.

 

PADA HAL PANJANG BANDAR UDARA LETUNG SAMPAI SEKARANG SUDAH MENCAPAI 2500 METER, INI ADALAH PERMAINAN KOTOR DARI OKNUM PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAN ANAMBAS MAIN BAKU ATUR DENGAN PEMERINTAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PUSAT.

 

DAN JUGA DIATUR OLEH OKNUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU DENGAN DALIH SURAT PERINTAH NOMOR : SP  /N.10.5/Fd.1/04/2015 DENGAN BUNYI SEBAGAI BERIKUT :

 

KEPADA YTH : H.LUKMAN TANJUNG JL.GUDANG MINYAK RT.002 RW.001 KEL.TG.UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI. DENGAN INI DIMINTA KEHADIRAN SAUDARA PADA : HARI SENIN TANGGAL 04 MEI 2015 DI KANTOR JL.SUNGAI TIMUN NO.01 TANJUNGPINANG MENGAHAP TIM PENYIDIK.

 

UNTUK DIDENGAR DAN DIMINTA KETERANGANNYA DENGAN MEMBAWA DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA GANTI RUGI TANAH PERUNTUKAN BANDARA PERINTIS LETUNG DI PULAU LETUNG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS YANG MENGUNAKAN APBN TA. 2012 DAN 2013, BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU NOMOR : PRINT – 118/N/10/Fd/04/2015 TANGGAL 23 APRIL 2015. DITANDATANGANI OLEH AN.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS SELAKU PENYIDIK. YULIANTO, SH.MH JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19690722TI KEPRI,  199403 1 001. TEMBUSAN SURAT KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPRI, WAKAJATI, ASISTEN PENGAWASA.

 

SURAT DARI KAJATI TSB DIJADIKAN OLEH OKNUM-OKNUM PENEGAK HUKUM UNTUK SEBAGAI BARANG EMPUK ANGIN SURGA SERTA TEMPAT DUDUK BASAH YANG DIATUR OLEH BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERBUNYI ADALAH : Drs.H.TENGKU MUHTARUDIN MENGAKU BANGRUT, BUPATI ANAMBAS BAWA UANG SEKOPER KE JAKARTA KELUAR DI INTERNET.

 

Tanjungpinang, Radar Kepri-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) boleh saja mengklaim “Bangrut” Namun para pejabat, terutama Bupati KKA, Drs.H.Tengku Muhtarudin tetap kaya raya dan banyak pejabat masuk bui kasus korupsi atara lain koper Drs.H.Tengku Muhtarudin berisi uang Rp.2 Miliar kata security Bandara Matak, uang tersebut disinyalir untuk mengintervensi Kajagung RI.

 

UNTUK ITU SAYA H.LUKMAN TANJUNG ANGGOTA APRI KKO ALRI TEMPO DULU IKUT MENGUSIR TENTARA INGGRIS DARI KEPULAUAN ANAMBAS PERINTAH DARI PRESIDEN RI TURUN KE PANGLIMA ALRI DAN TURUN LAGI KE PANGLIMA KKO AL BARU ANGGOTA KKO DI TURUN KAN SATU PLETON KE ANAMBAS KEPRI UNTUK MENGUSIR TENTARA INGGRIS DARI BUMI MILIK NKRI PADA TAHUN 1963-1964.

 

DENGAN INI SAYA MEMOHON SANGAT KEPADA YANG MULIA BP PRESIDEN RI H.Ir.JOKO WIDODO DAN BP WAKIL PRESIDEN RI BP YUSUF KALLA TURUN TANGAN KARENA KASUS NYA SAMPAI SEKARANG TIDAK DIBAYAR GANTI RUGI KEPADA H.LUKMAN TANJUNG SUPAYA MENGUSUT BP MENTERI PERHUBUNGAN RI KARENA MEMBANGUN DI ATAS TANAH SENGKETA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN LANDASAN BANDARA TSB MEMAKAI ANGGARAN AT APBN DARI PUSAT SERTA MELARANG PESAWAT SUSI AIR MILIK IBU SUSI PUDJIASTUTI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI MENDARAT DI ATAS TANAH SENGKETA.

Demikian atas bantuan (BP Presiden Ri Di Jakarta) (BP Bupati Anambas Di Tarempa) (BP Komnas Ham Di Jakarta) (BP Kajagung Ri Di Jakarta) (BP Kapolri Di Jakarta) (BP Menteri Hukum Dan Ham Di Jakarta) yang menangani kasus diuraikan tersebut diatas, peduli dan perhatiannya H.L.TANJUNG haturkan banyak terima kasih. (H.L.T/Red)

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com