Sikap Dan Kinerja Rektor UPB Yang Perlu Dicermati

Diduga legalitas Universitas Putra Batam tersembunyi, proses tahapan pengembangan Dosen, Dekan-Rektor diluar sistem aturan akademisi dan mengandung unsur-unsur manipulasi hingga mengangkangi UU No. 20 Thn 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, UUD 45, dan UU RI No.5 Thn 1986 tentang PTUN.

Saksi fakta UPB, yang bekerja tanpa SK Lebih dari 7 tahun di UPB? . Memberi keterangan yang tidak jelas & tidak sesuai dengan fakta kejadian (sidang PTUN-TPI) (Foto : Istimewa)

Saksi fakta UPB, yang bekerja tanpa SK Lebih dari 7 tahun di UPB? . Memberi keterangan yang tidak jelas & tidak sesuai dengan fakta kejadian (sidang PTUN-TPI) (Foto : Istimewa)

Samuderakepri.co.id, Batam – Setelah sekian lama berupaya berjuang menuntut haknya (mahasiswa UPB) sesuai jalur, tata cara yang sehat, terdidik, tepat dan benar secara logika ilmiah akademik dan fakta-fakta yang sesungguhnya.

Bersama kuasa hukum Dr.Zevrijn.H.Kanu,SH,MA . Para mahasiswa Universitas Putra Batam (5 orang mahasiswa) yang mengalami tindakan kesewenangan semau gue… tanpa landasan hukum yang kuat serta metode pendidikan yang benar sesuai aturan yang dianjurkan UU No.12 Thn 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi.

Sehingga tindakan kesewenangan yang dialami oleh para mahasiswa UPB berupa penjatuhan Skorsing & Drop Out… (Keputusan Rektor UPB No.007/UPB/I/2015 dan No.018/UPB/II/2015) berlanjut menjadi pertarungan unik seru dan lucu (pada pengadilan PTUN-TPI) antara Mahasiswa UPB calon Intelektual muda melawan Rektor muda UPB Nur Elfi Husda S.Kom, M.Si (bukan profesor…) dengan kuasa hukum Adris SH,MH & Tagor Sitanggang, SH yang sebelumnya telah mengutarakan tehnik polemik seputar Kewenangan Absolut Pengadilan…

Kronologinya menurut keterangan para mahasiswa dan sumber yang dapat dipercaya di dalam kawasan kampus UPB. Berawal dari kegiatan Mahasiswa melalui pengurus BEM UPB dalam program Akademik/ Civitas Akademik yang sudah umum keberadaannya dan dilindungi oleh Undang-Undang. Pasalnya tentang AD & ART BEM UPB yang tidak ada kejelasan dari rektorat UPB. Sementara itu para Mahasiswa berusaha bekerja dengan cara mengumpulkan biaya sendiri. Dan para mahasiswa/ pengurus BEM UPB sempat memberikan beberapa masukan positif kepada Rektorat UPB diantaranya tentang Pengibaran Bendera Merah Putih yang diwajibkan (bukan hanya kesadaran rakyat semata) pada setiap tanggal 17 Agustus sebagai hari bersejarah Proklamasi Kemerdekaan RI, namun terlupakan oleh pihak Rektorat kampus UPB selama berapa tahun…? Akan tetapi pihak Rektorat kampus UPB memberi tanggapan lain dari yang diharapkan para mahasiswa selaku calon untelektual muda penerus bangsa ini.

Dan justru yang terjadi sebaliknya yaitu fakta-fakta kejadian yang bertolak belakang dialami oleh para mahasiswa.

Didalam persidangan PTUN-TPI, saksi fakta Mansur yang dihadirkan oleh pihak tergugat Rektor UPB memberikan keterangan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan kronologi fakta yang sebenarnya. Juga adegan foto yang dilampirkan tidak sesuai dengan fakta kejadian (aksi premanisme dialami mahasiswa terjadi didalam kawasan kampus UPB… ?).

Dan saksi fakta “Mansur” mengakui dengan tegas, berani dan jujur bahwa dirinya telah bekerja selama 7 tahun lebih sebagai pegawai di kampus UPB tanpa SK apa pun yang di berikan oleh pihak yayasan Rektorat kampus UPB… (Sidang Pengadilan PTUN 02.09.2015).

Mungkinkah itu yang dimaksud dengan “Tata Tertib & Disiplin Aturan Administrasi” dilingkungan kawasan kampus Universitas Putra Batam yang terbaik Best Of The Best dengan program Akademik dan Statuta UPB yang disembunyikan…?

Akhirnya tuntutan gugatan para mahasiswa yang terzholimi, teraniaya haknya untuk menimba ilmu melalui kuasa hukum Dr.Zevrijn.H.Kanu,SH,MA, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan PTUN-TPI dengan ketua Majelis Hakim Yustan Abithoyib SH, & Hakim anggota Andi Noviandri SH, Fildy SH, serta Febrina Permadi SH (Penetapan No 3/G/2015/PTUN-TPI dan Putusan Sela No. 4/G/2015/PTUN-TPI).

Baik Penetapan dan Putusan Sela PTUN-TPI yang berisi diktum berupa perintah pengadilan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak khususnya pihak tergugat Rektor muda UPB Nur Elfi Husda S.Kom,M.Si (bukan profesor…) yaitu “Penetapan Penundaan Skorsing & Drop Out” Seyogianya harus dilaksanakan sesuai akal sehat dan logika dibumi kartini ini…

Akan tetapi sangat jelas terlihat suatu keanehan dan keganjilan bahwa Tergugat yaitu sang Rektor muda Universitas Batam Nur Elfi Husda S.Kom,M.Si (bukan professor…) hingga saat ini tidak mengindahkan dan tidak memandang sedikit pun aturan hukum yang sesungguhnya dalam Putusan Penetapan Pengadilan PTUN-TPI. Bahkan sang Rektor muda UPB tersebut masih kukuh dengan sikapnya “siapa pun harus menuruti aturan didalam kampus UPB ini”.

Para mahasiswa (penggugat) dan mahasiswa lainnya yang merasa lucu tapi kasihan melihat sang Rektor muda UPB yang berilmu tinggi berceloteh “apa mungkin ilmu sang Rektor yang ketinggian…Mabes Polri saja mengikuti keputusan pengadilan meskipun kasus telah di SP3 sebagai contoh tauladan yang baik dibumi pertiwi in. Ada apa dengan Ibu Rektor muda UPB Nur Elfi Husda S.Kom,M.Si (bukan professor…?). (RMS.Ag)

Kampus Uniba Batam Bergetar Oleh Peci Dan Toga


Tagged with

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com