Terindikasi KKN Dalam Perbaikan Kapal Feri Desa Kiabu

Samuderakepri.co.id, Tanjungpinang – Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Seperti yang terjadi saat ini saat Kapal Tranpotasi yang digunakan masyarakat desa Kiabu yang digunakan untuk ke Ibu Kota Tarempa Kabupaten Anambas yang saat ini sedang diperbaiki dan di fiber di Kijang Kabupaten Bintan tanpa pengawasan dari pihak BPD.

Hasil pantauan Media samuderakepri.co.id di lapangan Sabtu (26/08/2017) Melihat kondisi dari kapal tersebut sangat dikawatirkan melihat kondisi bodi kapal dari bagian dalam banyaknya konsisi papan kayu dan gading gading dari kapal yang sudah mengalami kerusakan bahkan ada papan bodi kapal yang sudah rusak dan membusuk.

Warga Desa Kiabu yang namanya tidak mau disebutkan saat ditanya terkait perbaikan kapal tranportasi milik Desa Kiabu juga membenarkan hal ini, “Memang benar saat ini kapal tersebut sedang di fiber di Tanjungpinang kita juga heran sudah jelas kapal itu sudah tidak layak lagi untuk diperbaiki, bahkan sudah pernah di perbaiki dulu namun tidak juga dapat digunakan untuk tranportasi masyarakat, buang buang anggaran saja, apa lagi sekarang malah Mantan Kades lama yang mendapat proyek perbaikannya sama saja dulu juga dia yang melaksanakan perbaikan namun tidak juga dapat jalan kapalnya, “Ungkapnya.

Informasi yang di dapat Pada tahun 2016 yang lalu sudah pernah dilakukan perbaikan pada kapal feri tersebut dengan menghabiskan anggaran Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) namun tidak juga dapat di jalankan untuk tranpotasi masyarakat.

Pada tahun 2017 ini pihak desa mengangarkan lagi untuk perbaikan kapal feri sekaligus di fiber dengan anggaran 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bahkan bisa jadi lebih biaya yang akan dikeluarkan melihat kondisi kapal yang sangat parah.

Hal ini tentu saja sangat disayangkan dengan anggaran yang begitu banyak dikeluarkan namun tidak dapat di oprasi kan untuk melayani tranportasi untuk masyarakat di Desa Kiabu.

Plt Kepala Desa Kiabu Abdul Gafar, saat dikompirmasi media samuderakepri.co.id via telpon Sabtu (26/08/2017) “Membenarkan bahwa memang benar kapal tranportasi masyarakat desa kiabu yang saat ini sedang di lapisi fiber di Kijang dilokasi gudang ikan milik warga di tokojo, Perkerjaan perbaikan kapal feri ini juga dilaksanakan oleh mantan Kades Desa Kiabu, ini atas permintaan masyarakat ramai

pihak Desa hanya menjalankn apa yang sudah direncanakan, “Ungkapnya.
Kuat dugaan dalam pelaksanaan perbaikan kapal tranportasi adanya indikasi KKN sebab terlalu dipaksa dan sudah pernah di perbaiki dengan anggaran yang besar namun tidak juga dapat dijalankan dan di pungsikan sebagai mana mestinya untuk kepentingan masyarakat ramai. (Bersambung…) (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com