Menu

Mode Gelap

Berita · 2 Jul 2013 WIB

Abraham Samad: Diperlukan Sinergitas Penegak Hukum dan Auditor dalam Pemberantasan Korupsi


Abraham Samad: Diperlukan Sinergitas Penegak Hukum dan Auditor dalam
Pemberantasan Korupsi Perbesar

JAKARTA-Banyak kalangan yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan maksimal. Hal tersebut di antaranya karena terdapat kondisi yang tidak seimbang antara penegakan hukum dan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dijarah oleh pelaku korupsi. Karenanya, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sifatnya extra ordinary, diperlukan sinergitas di antara penegak hukum dan auditor, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas yang efektif, dan penerapan sanksi yang menimbulkan efek jera.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, saat membuka acara “Pelatihan Bersama Peningkatan SDM Aparat Penegak Hukum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, yang merupakan hasil kerja sama KPK, Kepolisian Daerah (Polda) DIY, serta BPK dan BPKP perwakilan DIY , Senin (17/6) di Hotel Grand Quality, Yogyakarta.
Pada acara yang diikuti oleh 135 peserta terdiri atas 55 orang jaksa dari Kejaksaan DIY, 60 penyidik Polda DIY, 10 BPK DIY, dan 10 orang dari BPKP DIY ini, Abraham menjelaskan bahwa masalah lain yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi adalah harapan masyarakat yang tinggi terhadap penuntasan kasus korupsi dan tidak diimbangi dengan kinerja para penegak hukum yang optimal. “Ditambah dengan masih terdapat peraturan perundang-undangan yang multitafsir, sehingga terkadang mempengaruhi kepastian dalam pengambilan kebijakan dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, terdapat pandangan bahwa masih lemahnya pengenaan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. “Berbagai harapan dan permasalahan tersebut, secara khusus meminta penyelesaian segara, mengingat dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.”
Karena itu, menurut Abraham, semua pihak harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerja sama antarpenegak hukum dan instansi terkait serta partipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum khususnya penanganan korupsi akan menjadi tidak efektif.  
(Humas)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ombudsman RI Perwakilan Kepri Akan Gelar PVL On The Spot di Lingga

19 Mei 2022 - 13:53 WIB

Jelang PPDB, Perwakilan Ombudsman Kepri Rakor Anev Bersama Saber Pungli

19 Mei 2022 - 12:20 WIB

Kumdam I Bukit Barisan Berikan Penyuluhan Hukum di Makodim 0315/Tanjungpinang

18 Mei 2022 - 15:57 WIB

Wakil Bupati Natuna Membuka MTQ ke X di Masjid Agung Natuna

18 Mei 2022 - 15:34 WIB

Presiden Akan Tinjau Langsung Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kepri

17 Mei 2022 - 16:05 WIB

Satgas TMMD Kebut Semenisasi Jalan Serta Membuat Ruas Saluran Air

17 Mei 2022 - 13:08 WIB

Trending di Berita