pemko tanjungpinang

Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (AMPIBI) Kepri Akan Gelar Aksi Damai di Disdik Kepri

Dinas Pendidikan Provinsi  Kepri

Kabupaten lingga

DPRD KABUPATEN LINGGA

Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (AMPIBI) Kepri Akan Gelar Aksi Damai di Disdik Kepri
Samsidar selaku koordinator lapangan (Korlap) Ampibi

SK, Tanjungpinang – Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (AMPIBI) Provinsi Kepri menyikapi terkait kisruh yang terjadi karena dugaan pembangunan 3 SMA di Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Kepulaun Posek dan Kecamatan Singkep Pesisir yang raib secara terstruktur, masib dan tersistem.

Samsidar selaku koordinator lapangan (Korlap) Ampibi mengatakan bahwa diduga ada oknum yang sengaja melakukan hal ini sebegitu rapi.

“Kami dari aliansi masyarakat pemerhati kebijakan meminta pihak KPK menyoroti permasalahan yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, sekaligus meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri bisa menjelaskan secara terbuka terkait raibnya 2 USB yg hilang / gagal di bangun sementara angarannya sudah di setujui oleh DPRD Kepri, dan bisa di pertangung jawabkan”, ungkap Samsidar, Kamis (19/09/2019)

Samsidar menuturkan, jika Kadis Pendidikan Provinsi Kepri tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas, Ampibi akan melaksanakan aksi damai pada hari selasa, 24 September 2019.

Dimana letak Lokasi Aksi akan dilaksanakan di Gedung Kadisdik Kepri – Kantor Gubernur Kepri -Kantor DPRD Kepri.

Berikut tujuan rencana aksi damai, meliputi :

1. Meminta Kadis Pendidikan Provinsi Kepri Langsung Klarifikasi Tentang Anggaran Pembangunan 2 USB (SMA) di Kabupaten Lingga Yang Hilang.

2. Meminta Plt. Gubernur Kepri Memberikan Sanksi Kepada Kepala Dinas Pendidikan / Di Copot Dari Jabatannya.

3. Meminta DPRD Kepri Tegas Dalam Mengawal Alokasi Dana yang Telah di Sahkan Dalam Sidang APBD Murni 2019.

Kisruh terkait kabar gagalnya pembangunan 3 SMA di Kabupaten Lingga yang semula direncanakan akan dibangun pada pelaksanaan APBD tahun 2019, sampai saat ini Kadis Pendidikan Provinsi Kepri belum menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka.(red)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: