BPK : Untuk Menjalin Kerjasama Dengan Pemda, Silahkan Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

SK, Kepri – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menjawab pertanyaan yang di sampaikan melalui pusat informasi yang di sampaikan media samudrakepri.co.id tentang himbauan pemerintah daerah bahwasanya media yang ingin menjalin kerjasama dengan pihak Pemda harus terverifikasi di dewan pers karena akan menjadi temuan BPK jika tidak terverifikasi, (04/05/2019).

BPK melalui pusat informasi dan komunikasi (PIK) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Badan Pemeriksa Keuangan Telp. +62 21 25549000 ext. 3912 E-mail [email protected] mengatakan kepada samudrakepri.co.id bahwa BPK bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Kebebasan dan kemandirian BPK antara lain tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan kegiatan asistensi, jasa konsultasi, bimbingan teknis, seminar dan lain-lain.

Jadi terkait pertanyaan tentang pernyataan pemerintah daerah mengenai dana publikasi yang dibayar ke perusahaan media yang akan menjadi temuan jika dibayarkan, perusahaan media cukup berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan surat edaran Sekjen No. 16/SE/X-XII.2/12/2010 dan Pasal 31 UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang diatur lebih lanjut pada peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara, menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan.

Pemberitaan ini menyeruak paska pimpinan  perusahaan media ini meminta informasi kepada BPK terkait pernyataan pemerintah daerah mengenai dana publikasi yang dibayar ke perusahaan media akan menjadi temuan BPK, menurut pemerintah daerah yang menyatakan media yang belum terdaftar dan terverifikasi tidak bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. (red)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: