Bupati Anambas : Harapan untuk Pembangunan dan Perizinan yang Lebih Baik

Anambas, SK.co.id – Kepala Daerah Kepulauan Anambas, Bupati Aneg, memberikan pernyataan penting terkait pembangunan dan perizinan di daerahnya dalam wawancara dengan awak media. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan proyek-proyek yang direncanakan berjalan dengan baik dan transparan.

Dalam wawancaranya, Bupati Aneg menyampaikan harapannya untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, tanpa adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. “Kita harus lebih baik ke depannya, tidak ada lagi uang negara yang disalahgunakan,” tegas Aneg.

Bupati Aneg juga menekankan pentingnya pengawasan dari APH untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana. “Kalau ada yang mengawasi, saya rasa semuanya bisa lebih terarah dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,” ujarnya. Ia meminta dukungan dari masyarakat dan APH untuk mengawal setiap langkah pemerintah dalam pembangunan.

Terkait dengan kondisi ekonomi yang menurun sebesar 2,9 persen, Aneg menyatakan perlunya menarik investor untuk berinvestasi di Anambas. “Kita harus bekerja keras untuk membawa investor masuk ke sini. Kami telah mengadakan pertemuan dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HITMI) dan dalam waktu dekat, beberapa pengusaha dari luar negeri akan melakukan survei untuk berinvestasi di Anambas,” ungkapnya.

Bupati Aneg menjelaskan bahwa Anambas memiliki potensi besar dalam industri perkapalan dan pariwisata. Namun, ia menekankan pentingnya tata ruang yang jelas agar investor tidak mengalami kesulitan. “Kami tidak ingin investor datang dengan tujuan yang baik, tetapi tata ruang kami tidak jelas. Kami harus memastikan bahwa semua rencana pembangunan sesuai dengan tata ruang yang ada,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Budi Purwanto, S.H., M.H., juga memberikan pandangannya mengenai perizinan. Ia berharap adanya harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar proses perizinan tidak menyulitkan investor. “Kami siap memberikan bantuan hukum jika ada dinas atau OPD yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi masalah hukum,” ujarnya.

Budi Purwanto menekankan pentingnya pencegahan terhadap tindakan yang menyimpang dalam pembangunan infrastruktur. “Kami akan memastikan bahwa semua tahapan telah dilalui sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kerjasama antara APH dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk menciptakan sinergi yang baik. “Kami harus memisahkan fungsi sebagai pengacara daerah dan penuntut umum agar tidak terjadi konflik kepentingan,” tegasnya.

Dengan harapan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, Bupati Aneg dan Kajari Budi Purwanto optimis bahwa pembangunan di Anambas akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. (RIANDI)