Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Diduga Tidak Cermat Dan Terkesan Dipaksakan

SK, Batam – Sidang dugaan tindak pidana penipuan atau dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, dengan Terdakwa “IH” kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Batam.

Terdakwa “IH” lahir di Tanjungpura, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Perum. Tiban MC Dermot Batam. Sebelumnya terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dengan tuduhan melanggar pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP, dan ada penambahan Pasal yaitu Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP. Akan tetapi di dalam atau sesuai BAP (Direskrimum) terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan.

Kemudian, sidang perkara Pidana No. 359/PID.B/2019/PN.BTM, dengan Terdakwa “IH” dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Yona Lamerossa dengan Anggota Efrida Yanti, Taufik Abdul Halim, dan dihadiri JPU Rosmarlina Sembiring, serta Penasehat Hukum Alfonso F.P. Napitupulu, Adi Chandra Simarmata, maupun pengunjung yang hadir menyaksikan jalannya persidangan pada tanggal 16 Mei 2019, dengan Agenda Sidang mendengarkan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa.

Setelah sidang dibuka, Majelis Hakim mempersilahkan Penasehat Hukum dari Kantor Advokad SN. Partnership membacakan Eksepsinya.
Adi Chandra Simarmata, SH, menyebutkan bahwa Dakwaan JPU dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa selaku kliennya.

Dan JPU tidak menyebutkan adanya hasil Audit serta tidak menguraikan bagaimana Pelapor berinisial “HAS” Direktur PT. Baruna Bahari Indonesia mengalami kerugian sebesar USD $ 258.662.08 akibat perbuatan Terdakwa yang kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT. Tri Sakti Lautan Mas. Dan lebih konkritnya adalah Pelapor “HAS” PT. BBI tidak pernah melakukan pembayaran kepada terdakwa “IH” PT. TSLM. Akan tetapi yang melakukan pembayaran kepada terdakwa adalah perusahaan lain. Jadi JPU tidak teliti, tidak cermat juga tidak konsisten di dalam menerapkan pasal dan tuduhan perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,” ungkap Adi Chandra.

Adi menambahkan, hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa IH selaku Kepala Cabang PT. TSLM dengan Pelapor HAS selaku Direktur PT. BBI adalah PT. BBI menunjuk PT. TSLM yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Agen Pelayaran untuk jasa penambatan kapal dan pelayanan kepelabuhan laut berdasarkan surat penunjukan (LOA). Lebih jelasnya Pelapor “HAS” PT. BBI tidak pernah melakukan pembayaran kepada terdakwa.

Dan di dalam persidangan tersebut, JPU membuat dakwaan mempergunakan kalimat “Menggunakan Jasa Labuh/Tambat Palsu dan Membuat Tagihan Invoice Palsu” yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi JPU mendakwa terdakwa dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sehingga tidak sesuai atau tidak jelas menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa,” papar Adi.

Kemudian setelah Penasehat Hukum selesai membacakan Eksepsinya, Majelis Hakim menunda sidang pada hari berikutnya atau jadwal sidang berikutnya. (rm)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: