Dari Akses ke Kualitas: Terobosan dan Tantangan Kebijakan Pendidikan Indonesia

Pendidikan, SK.co.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melakukan banyak transformasi signifikan untuk kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Secara Yuridis reformasi pendidikan Indonesia dilandasi oleh kerangka hukum yang kokoh, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memperkuat komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan juga memperkuat komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program Merdeka Belajar yang telah banyak memberikan terobosan baru mengacu pada kerangka hukum ini, memberikan otonomi terhahdap guru dan kepala sekolah dalam mengelola proses pembelajaran.

Kebijakan pemerintah ini dari perspektif historis dapat dilihat sebagai keberlanjutan sejarah panjang reformasi pendidikan Indonesia. Mulai dari Upaya pemberantasan buta huruf di era Soekarno, hingga saat ini fokusnya telah semakin melesat signifikan. Pasca kemerdekaan fokus pada perluasan akses, saat ini focus pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Konsep Merdeka Belajar berhasil mewujudkan apa yang ada dalam sila kelima Pancasila dengan mwujudkan kemandirian dan kreativitas. Namun, yang menjadi tantangan masa kini adalah sejauh mana otonomi pendidikan yang harus diberikan tanpa mengorbankan kesetaraan dan standar nasional? Bagaimana penyeimbangan globalisasi namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan global?

Kebijakan-kebijakan baru Kemendikbudristek memiliki potensi dampak transformatif untuk Masyarakat Indonesia, dari segi sosiologis misalnya program Kartu Indonesia Pintar dan perluasan beasiswa mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan akses pendidikan. Selanjutnya soal digitalisasi pendidikan, pasca COVID-19 akses pendidikan menjai lebih fleksibel dan lebih luas menjangkau seluruh negeri. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar bagi daerah 3T terutama daerah-daerah terpencil dan kelompok-kelompok marginal. Digitalisasi pendidikan justru memperluas tantangan soal kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Dengan banyaknya persoalan dan kesenjangan, Langkah-langkah yang dilakukan Kemendikbudristek patut diapresasi dalam keberanian emndobrak status quo pendidikan. Merdeka Belajar sudah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada guru dan siswa untuk mengeksplorasi metode pembelajaran yang inovatif menuju sistem pendidikan yang lebih responsive terhadap kebutuhan individu dan tutntuan dunia modern dan digital. Kampus Merdeka juga telah memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri kerja.

Akan tetapi Kembali lagi, implementasi kebijakan-kebijakan ini tidak lepas dari tantangan-tantangan. Perubahan paradigma Merdeka Belajar membutuhkan adaptasi yang signfikan dari stakeholder, pendidik dan institusi pendidikan. Diperlukan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk memastikan guru dan dosen memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendekatan baru ini secara efektif. Selain itu, pemerataan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital menjadi krusial untuk memastikan bahwa manfaat dari digitalisasi pendidikan dapat dirasakan tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga hingga daerah terpencil.

Keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, di transisi kepemimpinan presiden yang akan berganti pada Oktober ini diharapkan tidak membawa perubahan besar arah kebijakan yang mengganggu keberlanjutan reformasi pendidikan. Konsensus nasional menjadi penting untuk mengarahkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Terlepas dari tantangan, langkah Kemendikbud sudah menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Fokusnya perlu ditingkatkan dalam kualitas, relevansi dan aksesibilitas pendidikan khususnya menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Kolaborasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan visi pendidikan yang berkualitas serta inklusif antara pemerintah pendidik hingga sektor swasta. Hanya dengan Upaya Bersama dan komitmen jangka panjanglah yang dapat memastikan reformasi pendidikan berjalan, bukan hanya menjadi slogan tetapi juga membawa perubahan positif dan adaptif terhadap perkembangan dan tantangan jaman. Dengan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan kebijaksanaan, Indonesia memiliki potensi untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara global, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi bangsa.


Azry Kaloko
Pemerhati Pendidikan Nasional