Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)
Ikuti berita populer lainnya di Google News SAMUDERAKEPRI
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp SAMUDERA KEPRI
OPINI – Film dokumenter Dirty Vote besutan sutradara Dandy Dwi Laksono sangat viral. Karya yang ungkap dugaan potensi kecurangan pemilu presiden (Pilpres) 2024 ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara yaitu dosen FH UGM Zainal Arifin Mochtar, dosen FH Univ. Andalas Feri Amsari dan dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti yang berperan sebagai aktor sekaligus presenter dalam film tersebut.
Ketiga pemeran Dirty Vote diatas, miliki kewajiban moral membangun sistem negara yang adil dan bijaksana. Mereka pantas diberikan apresiasi dalam misi bersihkan cara pandang kotor dan culas dalam tata kelola negara.
Kalau Dirty Vote tayang pada masa tenang pemilu, justru sangat tepat. Kalau tayang masa kampanye, potensi dikotori oleh pandangan subjektif penuh kecurigaan. Dari sisi waktu sangat tepat, karena itu bisa menjadi warning atau alarm bagi pelaku kejahatan demokrasi yang sedang gunakan kekuatan untuk berkuasa penuh tanpa menimbang moralitas bernegara.
Kedepan harus muncul film dokumenter Dirty Vote yang lain, sebagai bagian penting dalam mencegah kecurangan Pilpres. Akademisi dan institusi kampus maupun organisasi sosial sektoral lainnya juga harus bisa produksi film yang sama untuk menyadarkan, betapa buruknya kebijakan hukum, konstitusi dan ekonomi negeri ini dibawah rezim sekarang. Amburadul semua.
Kutipan Zaenal Arifin Mohctar, pemeran utama Film Dirty Vote, katakan: ada yang diuntungkan dan dirugikan.” Demikian katanya diberitakan kompas (13/02/2024). Memang film dimasa sosial media sekarang, pasti timbulkan huru hara opini.
Film Buya Hamka juga selalu ditunggu semua orang. Keuntungan Muhammadiyah yang di dapatkan opini positif. Karena, semua orang suka Buya Hamka walaupun masa Soekarno pernah dipenjarakan.
Film Laskar Pelangi yang diperankan Andrea Hirata, membuat Muhammadiyah menggeliat berkembang. Karena inspirasi keikhlasan dalam membangun pendidikan Indonesia. Walaupun sebatas ruang kelasnya dari papan dan meja kayu seadanya. Faktanya, Pengurus Pusat hingga Ranting Muhammadiyah berubah pilihan model dan metode pembangunan amal usahanya. Semuanya, positif.
Film Dirty Vote sendiri, aku sempat curiga kalau film itu diproduksi oleh pasangan capres – cawapres. Aku mohon maaf, ternyata salah. Sejak tanggal 10 Feb 2024 Film itu viral diberbagai media sosial. Berkali – berkali menonton, terakhir malam ini.
Tak bisa menyimpulkan film Dirty Vote itu arahnya kemana saja. Apakah murni kritik rezim sekarang, yang pembegal demokrasi dan/atau untungkan maupun merugikan pasangan capres – cawapres.
Pertanyaan diatas, aku coba buktikan melalui diskusi virtual bersama beberapa Presiden Mahasiswa Kampus yang selama ini aku kenal dan berkomunikasi langsung. Mereka memiliki analisa yang bernas dan objektif.
Film Dirty Vote mengubah cara pandang mahasiswa dan gen z (anak muda) yang melihat perilaku pemerintah dan kekuasaan politik sangat culas dan serakah. Kekuasaan Presiden diprediksi melahirkan angkara murka bagi bangsa Indonesia. Gambaran kecurangan dan ketidakadilan hukum membuat negeri ini terseok – seok.
Presiden seharusnya berperan sebagai panutan, independen, dan tidak berpihak demi menjaga negeri ini, tidak kejebak dalam kubangan lumpur kerusakan. Namun, sulit sekali negeri ini akan baik, karena belum bisa lepas dari perilaku presiden yang korup, nepotisme dan kolusi.
Kutipan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (BBCNews 13/02/2024) berkata: film Dirty Vote tidak termasuk produk jurnalistik. Namun, bukan berarti film itu berisi fiksi atau berita bohong. Sebagian orang bisa memberi penilaian, meski ada yang bilang tidak penting. Tapi film ini merupakan dokumenter eksplanatori, jadi bukan karya fiksi. Masyarakat terus menggali informasi benar dan akurat, termasuk pasca kemunculan film Dirty Vote, sebagai proses penting dalam demokrasi Indonesia. Terpenting, film Dirty Vote berbeda dengan karya yang dibuat untuk propaganda dan provokasi.
Atas dasar itulah, film Dirty Vote berhasil mengubah cara pandang politik kaum muda (Gen Z) dalam pilpres 2024. Berbagai pandangan itu, di ungkapkan oleh mahasiswa, dosen, pakar, pengamat, dan politisi.
Sejauh mana Dirty Vote bisa mengubah keputusan pemilih? bagi aku yang pernah kuliah di Magister Komunikasi Politik Univ Muhammadiyah Jakarta, tentu apapun produk yang dikeluarkan dalam momen kontestasi politik pemilu adalah unsur dalam kampanye. Bentuk kampanye itu sendiri sangat banyak bisa diskusi, FGD, seminar, pelatihan, bimtek, maupun film dokumenter. Kampanye merupakan kata lain dari promosi dan propaganda. Dampaknya, tentu jelas ada positif dan negatif dan/atau untung dan rugi. Bisa mengubah pilihan politik.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati berkata: film dokumenter Dirty Vote yang berisi berbagai desain kecurangan Pemilu 2024 dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih capres – cawapres saat pencoblosan pada Rabu besok (14/2). Berpotensi mengubah pilihan pemilih. Dirty Vote membuka pandangan para pemilih melalui data – data yang diungkapkannya praktik manipulasi aturan yang selama ini terang benderang terjadi di balik layar pemilu,” kata Wasisto, melansir Inilah.com di Jakarta, Selasa (13/2).
Ketika bisa merubah pandangan dan pilihan politik atas tayangan Dirty Vote, capres – cawapres mana yang diuntungkan?. Jawabannya Capres pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN). Mengapa? karena pasangan ini, bisa mewakili perasaan pemilih kritis yang selama ini melihat kecurangan, keculasan dan kebobrokan konstitusi negara.
Pasangan yang menggusung perubahan itu, diharapkan meluruskan kiblat tata kelola negara yang memiliki spirit pengembalian otentisitas demokrasi dan konstitusi. Sejauh mana bisa berubah pilihan? tentu sangat signifikan karena penonton tayangan Dirty Vote sudah sampe ke masyarakat pedesaan dan perkotaan yang setiap hari menyimak kontestasi pemilu.
Film Dirty Vote membongkar segmentasi pemilih, terutama yang pilihan sebelumnya pada poros kekuasaan, berubah terbalik memilih poros perubahan. Karena tak ada rakyat yang ingin negerinya hancur akibat kecurangan dan keculasan dalam sistem bernegara. Mari selamatkan Indonesia.[***]
