Pemko Tanjungpinang

Disdik Kepri dan AMPIBI Tandatangani Kesepakatan Kawal Pembangunan 3 USB SMA di Kabupaten Lingga

DPRD KABUPATEN LINGGA

Disdik Kepri dan AMPIBI Tandatangani Kesepakatan Kawal Pembangunan 3 USB SMA di Kabupaten Lingga

SK, Tanjungpinang – Dugaan pembangunan 3 SMA di Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Kepulaun Posek dan Kecamatan Singkep Pesisir yang raib secara terstruktur, masif dan tersistem.

Apa lagi melihat visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau “Menjadikan Masyarakat Kepulauan Riau menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Mandiri, Kompetitif, Berakhlak Mulia dan Bertamadun Melayu”.

Dan Sesuai dengan UUD 1945 dan Sistim Pendidikan Nasional ( SISIDIKNAS ) No.20 th 2003, mengamanahkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Itu artinya, masyarakat di kota maupun di desa, di daerah maju maupun di daerah yang tidak maju berhak mendapatkan pendidikan yang formal maupun informal.

Dugaan Masyarakat Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Lingga akhirnya dijawab melalui audiensi serta Klarifikasi Kadisdik Provinsi Kepulauan Riau kepada Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (AMPIBI) Kepri di ruang kerja Kadisdik Kepri, Rabu (25/09/2019), semula akan adakan aksi damai di disdik Kepri bila tidak di klarifikasi permasalah yang sebenarnya terjadi.

Turut hadir Mahasiswa, Tokoh Masyarakat Kepri dan Kabupaten Lingga, Tokoh Masyarakat Anambas, Anggota Polres Tanjungpinang dan rekan-rekan wartawan.

Samsidar selaku Korlap Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (AMPIBI) Kepri menyampaikan tuntutan kepada Disdik Provinsi Kepri usai menyampaikan, langsung di sambut oleh Dali Kadisdik Provinsi Kepulauan Riau.

Dali Kadisdik Provinsi Kepulauan Riau yang didampingi Staf, Kasi berserta Kabit PPTK, menyampaikan, “Kami memang kekurangan tenaga dan personil, Kabit SMA, SMK tidak ada, kasi kurikulum SMA juga belum ada, jadi pesonil kita sangat kurang, hal yang menjadi kerisauan Masyarakat Kepri, Lingga, Saya menyampaian permohonan maaf atas kerisauan Masyarakat Lingga seperti yang di sampaikan melalui AMPIBI, “perlu saya sampaikan tak usah lah berdemo-demo apa yang disampaikan kawan-kawan saya siap beraudensi, apa pun yang di sampaikan selagi kita bisa jawab akan kita jawab, Ucapnya.

Mengenai yang menjadi tuntutan AMPIBI akan saya jawab, tentang dua program rancangan pembangunan SMA di Kabupaten Lingga, tepatnya di kecamatan kepulauan Posek dan kecamatan Singkep pesisir gagal masuk dalam struktur APBD perubahan kemarin, padahal sudah disepakati bersama komisi IV. Kami sudah sepakat dengan komisi IV program ini harus ada meskipun sebenarnya anggaran untuk program ini tidak ada, yang dapat dianggarkan hanya di singkep Selatan. Namun kami setuju bagaimanapun 2 program ini harus ada dengan cara membagi anggaran dari kegiatan lainnya. Setelah itu program tersebut tidak keluar dalam e-(planning) dan itu bukanlah kewenangan saya.

Tapi untuk yang di Kecamatan Kepulaun Posek dan Kecamatan Singkep pesisir sudah masuk dalam DED Perencanaan tahun Anggaran 2020 sebesar 70 juta setiap program perencanaannya tersebut, sudah tidak bisa di ganggu lagi.

Dan Disdik sifatnya di perencanaan bukan kuasa atas anggaran, kita menerima semua aspirasi dan kita buat perencanaan kita ajukan masalah anggaran bukan wewenang Disdik, Ucapnya lagi.

Dali Selaku Kadisdik Kepri juga memenuhi apa yang manjadi tuntutan AMPIBI untuk membuat penyataan dan sikap Disdik dalam bentuk keseriusan dan komitmen tentang program rancangan pembangunan di Kabupaten Lingga tersebut, serta dalam menunjang Pendidikan yang merata di Provinsi Kepulauan Riau.

Disdik Kepri dan AMPIBI Tandatangani Kesepakatan Kawal Pembangunan 3 USB SMA di Kabupaten Lingga

Ini penyataan yang di buat Disdik Kepulauan Riau :

Merujuk dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bagian Keempat, Pengalokasian Dana Pendidikan, (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia di kabuoaten Lingga salah satu indikator yang parelu diperhatikan sarana dan prasarana pendidikan, Sehingga sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulau Riau Untuk melakukan pembanguan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada wialyahnya, salah satunya di kabupaten lingga, yang kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk membangun serta meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan jenjang SMA, SMK, SLB di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau Sejalan dengan program strategis dan RENSTRA pendidkan Provinsi Kpeuluan Riau.

Demikian Pernyataan ini dibuat oleh Dinas Pendidikan Kepulaun Riau pada 25 September 2019 di Tanjungpinang dan disaksikan oleh Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik (AMPIBI), Samsidar selaku Korlap AMPIBI.

sehingga jika Dinas Pendidikan Kapulauan Riau tidak memenuhi komitmen tersebut, Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik (AMPIBI) berhak menuntut kepada yang berwajib.

Ditandatangani oleh Dali selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan di buatnya pernyataan ini membuktikan keseriusan Dali selaku Kadisdik Kepri berkomitmen dalam memperjuangkan Pendidikan yang merata di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Lingga. (Red)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: