DPRD Anambas Bahas 2 Ranperda, Bupati Haris Sampaikan Laporan APBD 2023

Anambas, SK.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melaksanakan rapat paripurna membahas dua rancangan peraturan daerah (ranperda) di ruang rapat paripurna kantor DPRD Anambas, Kamis (20/06/2024).

Rapat paripurna ini membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan Raperda Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Samsir Umri, dan dihadiri oleh 12 dari 20 anggota DPRD Anambas. Fraksi-fraksi yang hadir meliputi PPP Plus, PDIP, PAN, Bintang Nasional Indonesia, dan Karya Indonesia Raya.

Samsir Umri mengapresiasi Bupati dan jajarannya yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu. Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, kemudian membacakan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045.

Dalam pidatonya, Bupati Abdul Haris menyampaikan bahwa capaian kinerja pemerintah pada tahun anggaran 2023 masih dalam konteks pelaksanaan agenda program pembangunan yang merupakan tahapan dalam RPJPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026. APBD tahun 2023 merupakan produk bersama DPRD dan pemerintah daerah yang dibangun atas komitmen bersama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menambahkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun ke-9 pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengimplementasikan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan daerah berbasis akrual.

Di akhir pidatonya, Bupati Abdul Haris berharap agar pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meningkatkan kinerjanya secara bersama-sama. Ia juga mengajak semua pihak untuk berdiskusi dalam rangka penajaman terkait penentuan nilai target yang ingin dicapai, sehingga tujuan utama pembangunan dapat diraih bersama.(riandi)