Kundur, Karimun, SK.co.id – Kehadiran Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Kecamatan Kundur dan Ungar, Kabupaten Karimun, selama 6 bulan terakhir telah memicu pertanyaan serius terkait penyaluran dana kompensasi bagi nelayan.
Ikuti berita populer lainnya di Google News SAMUDERAKEPRI
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp SAMUDERA KEPRI
Sejumlah awak media berhasil mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian data jumlah nelayan penerima dana kompensasi. A, seorang koordinator nelayan di Kecamatan Kundur, mengklaim bahwa terdapat lebih dari 600 nelayan yang telah menerima dana kompensasi, dengan rincian 200 orang lebih dari Kecamatan Kundur dan 400 orang lebih dari Kecamatan Ungar. Dana tersebut disalurkan melalui rekeningnya setiap tanggal 24 dan langsung dibagikan kepada nelayan.
Namun, data yang diperoleh dari Kepala UPT Perikanan, Satrio, menunjukkan jumlah nelayan yang tergabung dalam kelompok penerima hanya sebanyak 464 orang.
Rinciannya adalah 38 orang dari Kelurahan Tanjungbatu Kota, 22 orang dari Kelurahan Gading Sari, 58 orang dari Desa Lubuk, 110 orang dari Kelurahan Ungar, 55 orang dari Desa Sungai Buloh, 150 orang dari Desa Batu Limau, dan 31 orang dari Desa Ngal/Propos/Mandah.
Selisih Data dan Dugaan Korupsi
Adanya selisih data yang signifikan ini menimbulkan kecurigaan adanya penyelewengan dana kompensasi. Wakil Ketua Kamtibmas DPD Sudirman dan Ketua BMPK (Bongkar Muat Pulau Kundur), Agus Syarif, mendesak pihak berwenang seperti Jaksa dan Ombudsman untuk mengusut tuntas masalah ini.
“Selisih 200 orang jumlah nelayan ini sangat mencurigakan. Kami khawatir ada korupsi di antara mereka, bisa saja F/P sebagai Humas KIP bermain,” ujar Agus Syarif.
Proposal Bantuan Mangkrak
Dugaan penyelewengan dana kompensasi semakin kuat dengan adanya pengakuan dari B, seorang Ketua Pemuda di Kelurahan Gading Sari. Ia mengaku telah mengajukan proposal bantuan kepada KIP melalui Camat Kundur, namun hingga kini belum ada respon.
“Proposal tersebut dititipkan ke Camat Kundur, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan apakah sudah diterima atau belum oleh pihak Humas KIP,” ungkap B.
Humas KIP Bungkam
Awak media telah mencoba menghubungi Humas KIP yang berinisial F/P melalui telepon dan WhatsApp, namun tidak mendapatkan respon.
Tuntutan Transparansi
Sejumlah pemuda dari Kelurahan Tanjungbatu Kota dan Kelurahan Ungar juga turut menyoroti dugaan penyelewengan dana kompensasi ini. Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam penyaluran dana tersebut.
“Kami juga akan menuntut upaya mendapatkan bantuan dana. Seharusnya penyaluran dana kompensasi ini dilakukan secara adil dan transparan,” tegas salah seorang pemuda.
Kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi KIP di Kundur ini menjadi perhatian serius. Pihak berwenang diharapkan segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi para nelayan. ( SUHENDRI/IRAWAN USMAN)
