fbpx

Dugaan Permainan Kerjasama Pemerintah KKA Miliki Maksud Terselubung, Ini Tanggapan Amran

Dugaan Permainan Kerjasama Pemerintah KKA Miliki Maksud Terselubung, Ini Tanggapan Amran

Tanjungpinang, SK. co.id – Polemik yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang melibatkan antara Pemerintah dengan Perusahaan Media membuat Kepala Bidang Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Unit Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Amran mennjadi heran.

Penolakan kerjasama sejumlah Media yang telah membuka perwakilan di KKA menimbukal pertanyaan besar, pasalnya penolakan tersebut tidak di dasari dengan alasan yang kuat.

“Sebagai Kabid Organisasi SMSI Natuna, saya minta tim verifikasinya menyampaikan alasan mengapa tidak lolos kerjasama kepada media terkait,” ungkapnya kepada awak media di Tanjungpinang, Selasa 09 Februari 2021.

Lanjut Amran, jika benar data yang diperoleh dari hasil ivestigasi oleh salah satu media siber bernama metrosidik.co.id, maka pemerintah setempat melalui dinas terkait wajib menyampaikan alasan penolakan kerjasama yang dikelurkan oleh Ketua Tim Verifikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinskominfotik) KKA, pada bulan Februari lalu itu.

“Jika perlu undang perwakilan 28 media yang tidak diterima kerjasamanya itu, sampaikan ke meraka alasannya. Saya lihat di surat itu, dari 40 lebih media yang mengajukan permohonan kerjasama hanya 12 media saja yang diloloskan, ini tidak masuk akal,” kesalnya.

Kabid Organisasi SMSI itu juga menyarankan kepada 28 perwakilan media di KKA itu, untuk meminta keterangan secara langsung kepada pihak terkait, termasuk pada Dewan Perwakilan Rakyat.

“Jangan diam, karena itu murni hak kawan-kawan wartawan untuk mempertanyakannya, termasuk mempertanyakan jumlah anggaran ke DPRD yang membidangi soal anggaran,” jelas Amran.

Dalam dugaannya Amran melihat ada sesuatu yang direncanakan oleh oknum pemerintah setempat terhadap kinerja pers di daerah tersebut, karena mengingat 28 media yang ditolak semuanya memiliki legalitas hukum.

“Saya tanya ke mereka semua punya badan hukum, bahkan sudah terverifikasi di dewan pers, kemudian bertugus di daerah itu sudah lama, bahkan sejak Anambas jadi kabupaten,” tuturnya.

Lebih dalam, Amran mengungkapkan berdasarkan informasi untuk anggaran yang disediakan oleh negara di KKA sebesar 3,7 Milyar.

“Wajar kalo kita curiga semacam ada niat ingin bagi-bagi anggaran dengan perjanjian tertentu, anggaran yang tersedia cukup besar sementara kerjasamanya hanya dengan 12 media, seperti apa instansi terkait menghabiskannya dalam satu tahun berjalan. Jika anggaran yang ada benar sebesar itu, tapi entahlah, semua serba misteri”. Tukasnya.

Diakhir Ia berharap, pemerintah seharusnya membangun hubungan yang lebih baik dengan pers, mengingat pers merupakan bagian dari sistem sosial dan politik. (Red)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: