Home » Aceh » EK LMND Kota Lhokseumawe, Aksi Rabu Merah

EK LMND Kota Lhokseumawe, Aksi Rabu Merah

SK, Aceh – Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi(EK-LMND) Melakukan aksi unjuk rasa dengan aksi “rabu merah” di taman Riandah kota Lhokseumawe, aksi tersebut dimulai dari jam 10.00 s/d 12.00 wib Rabu (17/07/2019) acara tersebut akan terus dilakukan setiap hari rabu.

Mukhrizal selaku korlap aksi mengatakan “ini adalah bentuk prihatin kawan-kawan lmnd terhadap kepemimpinan wali kota Lhokseumawe sekarang yang dinilai belum mampu membawa peradaban kota Lhokseumawe kearah yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat”.

Mukrizal juga menambahkan “Kondisi kota Lhokseumawe sangatlah memilukan kesenjangan terus meningkat dan infrastruktur yang belum memadai di bawah kepemimpinan suaidi yahya, yang seharusnya di usia kepemimpinan 2(dua) tahun sudah mampu membawa kota Lhokseumawe kearah yang lebih baik, apalagi ditambah dengan APBK 800 miliyar per tahun namun masih banyak persoalan yang belum selesai dikerjakan.
Diantaranya banyak bangunan yang terbengkalai, selanjutnya masih banyak pengangguran mencapai 21.146 jiwa.

Dalam Aksi Rabu merah itu, Liga mahasiswa nasional untuk demokrasi eksekutif kota(Lmnd-Ek) kota Lhokseumawe mendesak Walikota Lhokseumawe untuk;
1. Transparansi Dana Beasiswa Untuk Warga Kota Lhokseumawe
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pendidikan, mulai dari SD/MIN, SMP/MTs, sampai SMA/SMK/MA.
3. Fungsikan pasar induk sebagai prasarana center komuniti yang sudah terbengkalai. Sehingga masyarakat sulit meningkatkan ekonomi mikro, pemerintah kota lhokseumawe harus bertanggung jawab.
4. Mendesak pemkot untuk mencari investor dalam hal membangun ekonomi masyarakat kota Lhokseumawe di sektor maritim.
5. Tuntaskan pengangguran yang semakin tinggi angkanya mencapai 21.146 jiwa dengan berbagai jenis kategori pengangguran pada bulan januari 2019 yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe.
5.Menolak imperialisme kek Arun.
6. Lalsakam pasal 33 uud 1945 sebagai acuan Ekonomi kerakyatan.
7. Implementasikan Uu. NO 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan
8. Tingkatkan kapasitas pembangunan PPI pusong lama yang sudah ambruk. Dan jug Pemerintah harus memudahkan masyarakat pusong lama dalam pengurusan perizinan kapal kecil dibawah 30 Gt, Serta pemerintah harus menambahkan kuota bbm jenis solar bersubsidi.(***)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: