fbpx
Jumat, Maret 29, 2024
spot_img
BerandaKepulauan RiauBatamEtika dan Integritas Pejabat Publik BP Batam Dipertanyakan

Etika dan Integritas Pejabat Publik BP Batam Dipertanyakan

“Terkait Penyelenggaraan Pesta Mewah Pejabat Publik BP Batam, DT, Di Masa Krisis Dampak Pandemi Covid-19”

Etika dan Integritas Pejabat Publik BP Batam Dipertanyakan
“Terkait Penyelenggaraan Pesta Mewah Pejabat Publik BP Batam, DT, Di Masa Krisis Dampak Pandemi Covid-19”
Kantor Humas BP Batam

Batam, SK.com –Untuk memenuhi upaya pemberitaan yang berimbang terkait beredarnya video viral pesta mewah ala sultan oknum pejabat tinggi BP Batam.

Tim media ini menemui langsung DT (inisial) Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal di Kantornya, Senin (13/12/2021) sekitar pukul 09.30 Wib.

DT yang saat itu terkesan terburu-buru saat di jumpai tim media ini beralasan sedang ingin mengikuti rapat bersama pimpinan enggan memberikan tanggapannya terkait kegiatan yang sempat menghebohkan Kota Batam beberapa waktu lalu yang Ia selenggarakan.

“Saya lagi ada pertemuan untuk Rapat pimpinan, saran saya jangan di tunggu. Saya tidak mengetahui jam berapa selesai rapatnya,” ucapnya singkat sambil berlalu meninggalkan tim Media ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) BP Batam, Sazani ditemui di Ruang Kerjanya sekitar pukul 10.00 Wib, saat di konfirmasi terkait pesta mewah yang di selenggarakan oleh DT menjawab, “Saya tidak bisa memberikan klarifikasi untuk hal ini, dikarenakan pesta tersebut tidak menyangkut kantor, melainkan urusan pribadi,” tegas Sazani.

Lebih lanjut Sazani menjelaskan, “Jika permasalahan tersebut menyangkut urusan kantor, maka saya siap di depan untuk memberikan klarifikasi. Namun jika menyangkut pribadi, tidak mungkin dong saya akan ikut campur urusan orang lain”. Katanya.

Menyikapi tanggapan dari Kabag Humas BP Batam, Sazani yang memisahkan norma etika pejabat publik dengan urusan pribadi seseorang dimasa masa jabatan aktifnya sebagai seorang pejabat publik yang notabene adalah suatu kesatuan utuh yang tak dapat dipisahkan menurut norma-norma sosial, terlebih lagi dimasa-masa krisis dampak pandemi Covid-19 saat ini yang menuntut efisiensi dan kebijaksanaan setiap individu pejabat publik.

Persoalan etika dan integritas pejabat publik saat ini menjadi perdebatan hangat di tengah maraknya kasus korupsi yang melilit para politisi dan berbagai persoalan lain yang tersangkut hukum. Etika dan integritas mereka pun dipertanyakan. Selain persoalan ini menguras pikiran dan tenaga, hal ini juga telah mengabaikan kepentingan publik yang notabene wajib diutamakan.

Berkaitan dengan hal itu, etika publik bukan hanya sebagai kode etik atau norma belaka, melainkan sarana untuk mengoreksi diri dalam menjalankan tugas dan wewenang seorang pejabat.

Lebih-lebih etika publik diperlukan untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi Indonesia yang mengharapkan perubahan yang mengarah pada kepentingan publik berupa pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan itu, ada tiga dimensi dasar yang harus diperhatikan, yakni dimensi tujuan, sarana (modalitas) dan tindakan.

Agar etika publik ini lebih membudaya dalam praktik kehidupan berorganisasi, keterlibatan sosial, politik, akuntabilitas dan transparasi perlu ditekankan. Diantaranya dengan mengetengahkan prilaku etis pejabat publik melalui kekuatan kepemimpinan (strong leadership) dalam menciptakan iklim beretika. Sehingga etika dijadikan sesuatu yang mendorong upaya penciptaan integritas publik, dalam arti menghindari kekerasan menjadi imperatif moral. (Tim).

RELATED ARTICLES

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

- Advertisment -

Most Popular

Eksplorasi konten lain dari Samudera Kepri

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca