pemko tanjungpinang

Gelper Super 21 Tanjungpinang Terkesan Kebal Hukum

Dinas Pendidikan Provinsi  Kepri

Kabupaten lingga

DPRD KABUPATEN LINGGA

Gelper Super 21 Tanjungpinang Terkesan Kebal Hukum
Baca Juga : Siapa!!! Dibalik Maraknya Judi Gelper dan Bola di Kota Batam

Tanjungpinang, SK.co.id – Gelangang permainan anak-anak atau yang sering di sebut Gelper yang berada di jalan pancur Kota Tanjungpinang terkesan di lindungi oleh hukum.

Gelper Super 21 Tanjungpinang terkesan kebal hukum
Baca Juga : VS Hukum Dan Covid-19 di Batam

Dari hasil penelusuran media samuderakepri.co.id bersama gerbangkepri.com dan Gerbang Nusantara, Gelangang permainan anak-anak (Gelper) yang berkedok game ketangkasan ini, bukan lagi menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Gelangang permainan anak-anak ini tampak saja dari luar, namun isi dalam dipenuhi dengan pemain dewasa yang sedang asiknya bermain mesin jekpot.

Gelper Super 21 Tanjungpinang terkesan kebal hukum


Baca Juga : Diduga Pratek Judi Casino Di Kota Batam Tak Tersentuh Hukum
Aliansi Pemerhati Kebijakan (Ampibi) menyikapi hal ini pasalnya lokasi Gelangang permainan anak-anak Super 21 (Gelper) berada tepat tidak jauh dari Puskesmas Pancur dan Rumah Ibadah (Masjid).

Gelper Super 21 Tanjungpinang terkesan kebal hukum

Baca Juga : Melirik Aktivitas Perjudian di Bumi Berazam Karimun

Samiun dari Aliansi Pemerhati Kebijakan (Ampibi) menyampaikan kepada Media ini, Selasa (27/10), “Kita berharap ada ketegasan dari pihak kepolisian maupun Walikota Tanjungpinang terkait Gelper tersebut, karena dampak sosial begitu besar dan merusak moral umat manusia, apa lagi Kota Tanjungpinang adalah Kota yang nota bennya Kota yang Bermarwah, kita harus menjunjung tinggi dan menjaga nama baik tersebut, “ungkapnya.

Baca Juga : Diduga Judi Gelper Marak Lagi di Kota Batam Kepri

“Kita juga meminta pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus menjaga kearifan lokal, dimana Kota Tanjungpinang selama ini tenang,” ucapnya.

Baca Juga : Apakah Permainan Gelper Bola Pimpong dan Casino Penyebab Tingginya Kasus Covid-19 di Kota Batam

Aliansi Pemerhati Kebijakan (Ampibi) juga menyampaikan sikapnya, Samiun mengatakan, “Jika dalam waktu 7 × 24 jam pihak Pemerintah dan Kepolisian tidak melakukan pembinaan bagi pengusaha yang nakal, kami dari Aliansi Pemerhati Kebijakan (Ampibi) akan menyurati pihak Kepolisian dalam bentuk penyampain aksi damai di Polres Tanjungpinang dan Kantor Walikota”. tegasnya. (tim)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: