Home » Batam » Ini Penjelasan Kontraktor, Terkait Aktifitas Pematangan Lahan Kavling Tidak Berijin

Ini Penjelasan Kontraktor, Terkait Aktifitas Pematangan Lahan Kavling Tidak Berijin

SK – Batam. Begitu santer dan maraknya aktifitas penggarapan, pematangan lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang, pengelola atau perusahaan banyak yang masih abu abu alias illegal yang bermain petak umpet, namun hanya segelintir saja yang dihentikan oleh pihak BP Batam. Sementara itu lingkungan hijau di dalamnya berganti warna menjadi gundul cerah bahkan udara pun menyengat.

Bagaimana pula halnya dengan area lahan kavling di lokasi lainnya berdalih untuk kemasyarakatan seperti di wilayah Sekupang – Batam, hingga menemukan tempat persinggahan sementara pada tempat yang sejuk oleh oknum dengan lambang kepala burung di Nagoya Hill – Batam. Masih adakah kejujuran main petak umpet disana..?

Terkait aktifitas pematangan lahan kavling tidak berijin di wilayah Kabil yang telah dihentikan oleh BP Batam, ini penjelasan pihak pekerja kontraktor berinisial BS.

Pihak Kontraktor berinisial BS sewaktu awak media ini mencoba mengkonfirmasi (16 Juli 2019) memberi penjelasan, bahwa aktifitas pematangan lahan untuk pembuatan Kavling Siap Bangun (KSB) atas perintah Pengelola Lahan yang berlokasi di Kabil berdekatan dengan perumahan pertamina Kabil seluas kurang lebih satu hektar telah di hentikan oleh BP Batam karena belum ada ijin nya. Jadi sudah tidak ada aktifitas kegiatan disana.

Pihak pengelola lahan berinisial RN, sebelumnya sudah mengurus ijin tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum juga turun ijinnya,” Ujarnya.

Terkait penghentian aktifitas pematangan lahan oleh BP Batam lantai 6, pihaknya ikut aturan dari BP Batam. Kalau disuruh berhenti maka kita pun berhenti mengerjakannya. Terkait masalah perijinan atau dasarnya, ibu Yuliana yang lebih tahu sebab ibu itu yang sudah membebaskan lahan. Dan menurutnya lokasi itu ada PL perusahaan, jadi kami tinggal menunggu BP Batam mempertemukan kami dgn pihak perusahaan untuk mengganti kerugian pematangan lahan dan pembebasan lahan yg sdh kami lakukan, ” Jelasnya.

Dan sewaktu ditanya tentang ketentuan aturan, ia menjawab, seharusnya pihak pengelola terlebih dahulu mengurus ijin dokumen khususnya cut and fil sebab terkait PNBP yang disetorkan kepada Negara,” Terangnya.

Dari pantauan media ini patut dipertanyakan, Apakah ada ketentuan dari BP Batam (Kantor Lahan) tentang sanksi atau denda yang diberlakukan kepada pihak pengelola lahan abal-abal dan abu-abu (domisili tidak jelas) atas bergantinya sinar hijau menjadi sinar gundul yang cerah…atau hanya BP Batam saja yang tahu…? (ricky mora)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: