Menu

Mode Gelap

Berita · 24 Mar 2022 WIB

JPKP Sesalkan Putusan Kejati Terkait Kasus TPP ASN Tanjungpinang Hanya Kesalahan Prosedur


JPKP Sesalkan Putusan Kejati Terkait Kasus TPP ASN Tanjungpinang Hanya Kesalahan Prosedur Perbesar

Ketua JPKP Adiya Prama

Tanjungpinang, SK.co.id –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi TPP ASN Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

Seperti diketahui, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dilaporkan oleh Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tanjungpinang ke Kejati Kepri atas dugaan tindak pidana korupsi pada 12 Oktober 2021 lalu.

Dalam laporannya saat itu, JPKP menduga Walikota dan Wakil Walikota melakukan korupsi dengan dasar Perwako nomor 56 tahun 2019, dana transfer umum, dana alokasi umum tahun 2021 dengan membuat kebijakan Perwako tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Walikota dan Wakil Walikota.

Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi mengatakan dengan dihentikannya proses penyelidikan kasus dugaan korupsi TPP ASN Wako dan Wawako Tanjungpinang, pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya.

 “Kami mengapresiasi pihak Kejati Kepri yang telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi TPP ASN Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. Kami akan tempuh jalur hukum lainnya yakni melaporkan hal tersebut ke Kejagung RI, Jamwas Kejagung dan Komisi Kejaksaan RI”, ucap Adiya.

Adiya mengatakan, dirinya sebagai pelapor kasus dugaan korupsi tersebut telah dipanggil pihak Kejati Kepri. Dalam pertemuan tersebut pihak Kejati Kepri menjelaskan Wali Kota Tanjungpinang memang banyak melanggar Undang-Undang TPP ASN tersebut.

“Sempat di jelaskan oleh pihak kejati tadi, bahwa memang terdapat banyak pelanggaran Undang Undang terkait Uang TPP ASN yang di ambil oleh Walikota, Tetapi mereka mengatakan tidak dapat mens rea nya jadi mereka hentikan penyelidikan dan bersifat administrasi”,Ungkapnya.

“Yang kami bingungkan, kenapa jadinya hanya kesalahan prosedur yang sifatnya adminstrasi kalau banyak yang dilanggar Walikota Rahma. Seperti diketahui, pada tahun 2020/2021 pandemi meroket. Walikota Rahma malah enak menerima TPP ASN tiap bulan dengan besaran kurang lebih Rp100 juta”. Pungkasnya.

Diketahui beberapa waktu lalu sejumlah Ormas dan LSM di Kepulauan Riau yg tergabung didalam Aliansi Pengawas Kebijakan Publik (APKP) meminta kejelasan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. (red).

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ombudsman RI Perwakilan Kepri Akan Gelar PVL On The Spot di Lingga

19 Mei 2022 - 13:53 WIB

Jelang PPDB, Perwakilan Ombudsman Kepri Rakor Anev Bersama Saber Pungli

19 Mei 2022 - 12:20 WIB

Kumdam I Bukit Barisan Berikan Penyuluhan Hukum di Makodim 0315/Tanjungpinang

18 Mei 2022 - 15:57 WIB

Wakil Bupati Natuna Membuka MTQ ke X di Masjid Agung Natuna

18 Mei 2022 - 15:34 WIB

Presiden Akan Tinjau Langsung Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kepri

17 Mei 2022 - 16:05 WIB

Satgas TMMD Kebut Semenisasi Jalan Serta Membuat Ruas Saluran Air

17 Mei 2022 - 13:08 WIB

Trending di Berita