Home » Berita » Kasus Pengadaan Pompong Oleh Disdik Lingga T.A 2017 Lalu Diduga Belum Terungkap Sepenuhnya

Kasus Pengadaan Pompong Oleh Disdik Lingga T.A 2017 Lalu Diduga Belum Terungkap Sepenuhnya

SK, Lingga – Kasus korupsi pengadaan pompong sebanyak 6 (enam) unit yang diperuntukkan sebagai alat transportasi siswa sekolah di Kabupaten Lingga pada tahun 2017 lalu disinyalir tidak terungkap sepenuhnya. Kasus yang menyebabkan saudara Jeprizal selaku ketua Pokja (Kelompok Kerja) menjadi tersangka yang telah ingkrah.

Dalam persidangan Tipikor oleh majelis hakim di Tanjungpinang pada akhir tahun 2018 yang lalu, Jefrizal selaku ketua Pokja dinyatakan terbukti bersalah, ini berdasarkan temuan kesalahan pada Administrasi dalam proses lelang yang menyebabkan timbulnya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana transportasi siswa di Disdik Lingga kala itu. Jefrizal dipidana dengan Hukuman kurungan selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebanyak Rp 50.000.000,- atau kurungan selama 1 bulan ( hukuman subsider).

Dengan dihukumnya saudara jefrizal dikarenakan proyek pengadaan sarana transportasi siswa sebanyak 6 (enam) unit pompong yang dikerjakan oleh pihak Kontraktor pemenang lelang atas nama Hernety yang sampai hari ini masih masuk dalam pencarian sebagai DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak Kejari Lingga.

Menilik kasus tersebut, timbul pertanyaan dari beberapa rekan media kenapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan progres proyek tersebut sampai saat ini tidak diproses hukum? Sesuai analisa padahal mereka yang paling berkompeten dalam proyek ini adalah;

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran KPU (KPA) yang sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bertindak sebagai pejabat yang menandatangani kontrak.

2.  pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan proyek, PPTK adalah orang yang menandatangani berita acara proses pengerjaan proyek untuk proses pencairan dana sesuai mekanisme.

3. Pemeriksa barang, ya itu petugas yang ditunjuk oleh dinas terkait, dalam hal untuk memeriksa dan mengecek seluruh bagian dalam dari progres kegiatan dengan menyertakan berita acara cara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa barang yang diketahui oleh PPTK.

4.  konsultan pengawas, yaitu pihak yang mengawasi dan Pihak yang memberikan penilaian terhadap progres kegiatan.

Uniknya, ke-empat orang pemangku jabatan yang berkompeten diterangkan di atas ini adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut hingga kini masih diduga tidak tersandung hukum.

Saat dikonfirmasi Zamruddin atau yang kerap di sapa Acang yang saat itu menjabat sebagai KPA menyanggah keterlibatannya dalam kasus yang telah dinyatakan gagal tersebut. Menurut keterangannya kepada awak media ini segala kesalahan itu berada di kontraktor dan ketua Pokja yang saat ini telah dinyatakan bersalah saat persidangan lalu, ia hanya menandatangi kontrak agar segera dapat di cairkan dana untuk penyelesaian proyek tersebut.

Melihat, menilai sekaligus menganalisis Atas kejadian ini, selaku badan kontrol dan pekerja pers yang diatur di dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, sangat layak bagi kami untuk menggiring persoalan ini sampai tuntas, semoga pihak penegak hukum dapat menghargai kinerja pers yang bekerja sebagai penyampaian informasi publik kepada masyarakat yang bersifat transparan. Untuk selanjutnya awak media ini akan mengkonfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Lingga untuk mendapatkan keterangan lebih jelas.(Ari)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: