fbpx

Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismuandar Ikuti Musrenbangdes Sungai Ulu

Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismuandar Ikuti Musrenbangdes Sungai Ulu

Natuna, SK.co.id – Bertempat di Gedung Pertemuan Desa Sungai Ulu, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismuandar ikuti kegiatan Musrenbangdes Sungai Ulu Tahun 2022.

Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Camat Bunguran Timur, Hamid Asnan ini diikuti oleh Kepala Dusun, BPD Desa Sungai Ulu, RW, Perwakilan dari Puskesmas, SD dan SMK Pariwisata, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda.

Dalam sambutannya, Hamid Asnan menekankan kembali bahwa, usulan yang disampaikan nantinya merupakan kegiatan yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

“Buat kegiatan yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Atinya, peran serta masyarakat dalam kegiatan tesebut dapat dilibatkan,” ucapnya, Rabu (20/1).

Ketua BPD Desa Sungai Ulu, dalam pemaparananya menyampaikan beberapa usulan yang akan disampaikan, namun sempat terjadi kegaduhan saat beberapa usulan tersebut dilemparkan kembali ke peserta Musrenbang, terlihat diantara mereka berebut menyampaikan usulan skala prioritas yang mereka bawa masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar menekankan bahwa pelaksanaan Musrenbang tujuannya adalah menentukan sekala prioritas yang akan disampaikan di Musrenbang tingkat Kecamatan dan mengusulkan pembahasan di tingkat RW dan Kepala Dusun.

“Harusnya sebelum dilakukan pra Musrenbang, disana nanti akan menentukan skala prioritas, jadi jangan sudah dilaksanakan Musrenbang baru berembuk, lama nanti jadinya,” ujar Wan Aris.

Ketua Komisi I ini juga mengingatkan, pembangunan harus jelas status tanahnya, dan jangan sampai mengusulkan kegiatan yang sama, usulkan sesuatu yang menurut logika benar.

“Jangan ini antara satu RT dengan RT lain mengusulkan kegiatan yang sama,” ungkapnya.

“Saya minta, jangan yang belum penting diusulkan, tetapi sarpras pokok diabaikan,” harap Wan Aris.

Pada kesempatan itu, Ia juga menyinggung usulan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tidak diikuti oleh kegiatan pembebasan lahan.

“Usulan Pustu juga harus diikuti penyediaan lahan, jangan nanti sudah kita anggarkan untuk bangunannya tapi lokasinya belum ada”. tegasnya.

Dalam bidang pendidikan, Wan Aris juga menyampaikan kepada pihak Sekolah agar mengusulkan sarana dan prasarana pokok saja yang menunjang nilai akreditasi atau pemenuhan standar minimal sarana pendidikan. (***)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: