fbpx

Komisi I DPRD Natuna Kesalkan Dugaan Pembiaran Dalam Pengajuan Klaim BPJS

Komisi I DPRD Natuna Kesalkan Dugaan Pembiaran Dalam Pengajuan Klaim BPJS

Natuna, SK.co.id – Penetapan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 oleh Gubernur Kepulauan Riau ternyata selama ini yang menjadi kendala sehingga klaim pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Natuna terkendala pengajuannya.

Komisi I DPRD Natuna Kesalkan Dugaan Pembiaran Dalam Pengajuan Klaim BPJS, SamuderaKepri

Hal ini terungkap saat Komisi I DPRD Kabupaten Natuna menggelar Rapat Kerja terkait Klaim BPJS terhadap penanganan Covid-19 dan Vaksin di Ruang Banggar Jalan Yos Sudarso, Ranai, Senin (25/1/2021).

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar didampingi Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar mengatakan “Kenapa sampai ada dua kali surat dari BPJS ke kami dan kami belum juga menanggapi hal itu, karena berdasarkan regulasi dari Kemenkes yang berhak mengajukan adalah Rumah Sakit rujukan berdasarkan SK Kemenkes sementara RSUD Natuna adalah rujukan berdasarkan Peraturan Gubernur,” ujarnya.

Direktur RSUD Natuna, dr Imam Syafari mengatakan dari awal sejak kasus pasien pertama terkonfirmasi Covi-19, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak BPJS mengenai klaim yang akan diajukan.

Namun demikian, kata dr. Imam, secara pekerjaan pihak RSUD on proses dengan semua data dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim tersebut.

“Yang kami klaimkan adalah pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit,” terangnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah membenarkan bahwa pihak BPJS Kabupaten Natuna sudah dua kali memberikan tembusan surat permintaan klaim pasien Covid-19.

“Sempat konsultasi, katanya sekarang boleh menurut bidang Pelayanan Kesehatan boleh,” ujar Hikmat.

Lambatnya proses dan terkesan ada pembiaran dalam pengajuan klaim BPJS ini sempat membuat kesal Wakil Ketua Komisi I DPRD Natuna, H. Pang Ali, yang merasa adanya kelalain dari pihak pemerintah daerah dan RSUD.

“Sampai sejauh ini apakah tidak ada inisiatif menanyakan langsung, layak dan tidak untuk melakukan klaim, disini ada kelalaian dari pemerintah dan RSUD Natuna,” terangnya.

Rapat kerja memutuskan bahwa klaim akan diajukan kepada pihak BPJS untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Kesehatan. (red).

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: