KPK Lakukan Penahanan Bupati Bintan Hingga 20 Hari Kedepan

KPK Lakukan Penahanan Bupati Bintan Hingga 20 Hari Kedepan
KPK Lakukan Penahanan Bupati Bintan Hingga 20 Hari Kedepan, SamuderaKepri

Tanjungpinang, SK.co.id – Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata umumkan tersangka kasus pengaturan barang kena cukai BP kawasan Bintan, diketahui Bupati Bintan, Apri Sujadi turut andil dalam kasus tersebut.

“KPK menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers.

Lanjutnya, AS ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan MSU di tahan di Rutan KPK C1 selama 20 hari kedepan, serta akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 pada gedung ACLC.

“Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini dilakukan upaya paksa penahanan oleh Tim Penyidik, masing-masing untuk selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021,” tambahnya.

KPK Tidak hanya mengusut cukai Rokok dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai ini, juga termasuminuman mengandung etik alkohol (MMEA).

Perkara ini diduga terlah berlangsung sejak 4 Desember 2015, dimana saat itu Ditjen Bea dan Cukai mengirimkan surat No. S-710/BC/2015 tentang Evaluasi Penetapan Barang Kena Cukai (BKC) ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, antara lain isinya memberikan teguran kepada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada
tahun 2015 adalah lebih besar dari yang seharusnya.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan “Perbuatan para Tersangka, diduga antara lain bertentangan dengan ketentuan, sebagai berikut :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah
Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017,” tulisnya. (Ms).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.