fbpx

Kunjungan DPRD Natuna Ke Kantor Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau

DPRD Batam

Kunjungan DPRD Natuna Ke Kantor Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau

Natuna, SK.co.id – Dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2021 supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda DPRD Natuna) DPRD Natuna, Eri Marka dan Anggota, Erwan Haryadi melakukan kunjungan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Selasa (9/2).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkordinasi dan konsultasi mengingat saat ini sering terjadi Perda yang sudah disusun, ternyata bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Pada pertemuan itu, Eri Marka menyampaikan, “kita perlu berkordinasi dengan pihak Kanwil Kemenkumham, supaya Ranperda yang disusun tidak berbenturan dengan perundang-undangan diatasnya,” katanya.

“Tujuan utama pembentukan Perda ini sejatinya adalah memberikan kepastian hukum terhadap setiap kebijakan yang dilaksanakan di Daerah, jadi jangan sampai bertentangan dengan hukum,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Bapemperda DPRD Natuna, Erwan Haryadi mengatakan, salah satu tugas Bapemperda adalah menyusun rancangan program pembentukan Perda, yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

“Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah itu perlu,” ungkapnya.

Selain itu, tugas yang harus dilakukan adalah mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

“Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda,” tambahnya.

Erwan Haryadi mengklaim, efektifitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyusunan serta pembahasan Ranperda cukup maksimal, hal ini dibuktikan dengan telah disyahkannya beberapa Perda bersama Pemkab Natuna.

“Salah satunya Perda Retribusi, Perda Kampung Tua Segeram, Perda Kabupaten Ramah Anak dan masih banyak yang lainnya”. ujar Erwan.

Ia berharap, semoga Perda yang disahkan dapat memberikan kepastian hukum guna menjamin jalannya pembangunan di Kabupaten Natuna.(***)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: