LAM Jemaja Timur Tolak Penggusuran Kampung Tua di Pulau Rempang

samuderakepri.co.id, Anambas – Tokoh-tokoh Melayu dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jemaja Timur menyampaikan kecaman keras atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Mereka mengaku sebagai bangsa Melayu yang cinta NKRI dan mendukung kemajuan bangsa ini, namun tidak ingin diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris LAM Jemaja Timur Dato’ Apriagun Bin Asfar, yang juga merupakan tokoh Melayu di daerah tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka tidak anti pembangunan, tidak anti investor, tetapi hanya ingin hak-hak mereka sebagai masyarakat adat dihormati. Ia meminta agar kampung tua (kampung adat Melayu) di Pulau Rempang dan Pulau Galang dihargai dan tidak digusur secara paksa.

“Apalah arti suatu gedung megah, jalan mulus, dan lain-lain jika rakyat banyak menderita. Tolong hargai kami, hargai kampung tua kami,” ungkap Dato’ Apriagun Bin Asfar.

Hal senada juga diungkapkan oleh Antoni Bin Mukhtarhadi, Panglima Hulu Balang LAM Jemaja Timur. Ia merasa sedih melihat kejadian di Pulau Rempang dan Pulau Galang, di mana banyak korban yang tak berdosa menjadi sasaran kekerasan aparat gabungan. Ia mengingatkan bahwa pangkat dan jabatan adalah hal yang sementara, dan hanya Allah yang berkuasa atas segalanya.

“Allahuakbar, tak Melayu hilang di bumi,” ujarnya.

Konflik antara warga Pulau Rempang dan Pulau Galang dengan aparat gabungan terjadi pada Kamis (7/9/2023). Konflik ini dipicu oleh penolakan warga terhadap pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Warga melakukan pemblokiran jalan dengan membakar ban dan merobohkan pohon untuk menghalangi tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Bentrokan berujung pada penggunaan gas air mata dan tembakan peringatan oleh aparat kepolisian. Akibatnya, sejumlah pelajar yang sedang bersekolah di SD dan SMP di Pulau Rempang mengalami ketakutan dan sesak napas. Tujuh warga yang diduga melempar batu dan bom molotov ke arah petugas ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihak BP Batam telah melakukan upaya musyawarah, relokasi, dan ganti rugi kepada masyarakat yang menggunakan lahan di wilayah tersebut. Namun ada beberapa warga yang tetap melakukan aksi penolakan. Ia memastikan bahwa upaya musyawarah mufakat akan tetap diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra meminta agar penanganan sengketa lahan di Pulau Rempang kedepankan prinsip kemanusiaan. Ia menyarankan adanya dialog mendalam dengan masyarakat agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Ia juga mengatakan bahwa penerapan nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis akan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan.(rp)