pemko tanjungpinang

LSM Laki Minta Pemda Lingga Segera Berhentikan ASN Yang Terbukti Melakukan Tipikor

Dinas Pendidikan Provinsi  Kepri

Kabupaten lingga

DPRD KABUPATEN LINGGA

LSM Laki Minta Pemda Lingga Segera Berhentikan ASN Yang Terbukti Melakukan Tipikor
Azrah, Ketua DPC LAKI Kabupaten Lingga

SK, Lingga – Ketua DPC LAKI Kabupaten Lingga, Azrah meminta kepada Pemda Lingga untuk segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara tidak hormat.

Menurut Azrah, pemberhentian ini merupakan hal wajar lantaran perbuatan yang dilakukan telah menyalahgunakan bahkan mengkhianati jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Beliau menuturkan, bahwa seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana secara langsung atau tidak, telah mengkhianati rakyat karena menghambat tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yang berisi; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”, ucap Azrah kepada SamuderaKepri.co.id, Senin (16/09/2019).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) untuk mengambil tindakan tegas terhadap ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berketetapan hukum tetap (inkracht). Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani, yaitu 13 September 2018.

kesepakatan yang telah tuangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Azrah melanjutkan, “kami harap Pemda Lingga tetap komitmen dalam pelaksanaan perintah dalam menjalankan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian tentang pemberhentian ASN yang merupakan mantan terpidana korupsi seperti yang telah dilakukan oleh beberapa Pemda di Kepri”, tuturnya.

Azrah menyebutkan bahwa hampir seluruh Pemda di Provinsi Kepri sudah melakukan perintah sesuai dengan SKB tiga kementerian tersebut, dengan memecat ASN yang pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi. Hanya Kabupaten Lingga yang masih belum melakukan pemecatan terhadap ASN yang terbukti melakukan Tipikor.

Diketahui Pemda yang memulai pemecatan ASN yang terbukti melakukan tipikor adalah Pemko Batam, lalu diikuti Pemko Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Natuna, Anambas dan Karimun. Bahkan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun kala itu juga sudah memecat 7 orang ASN Pemprov Kepri yang tersandung tipikor tersebut.(Ari)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: