Kundur, Karimun, SK.co.id – Proyek pembangunan dermaga di Islamic Center Kundur yang mangkrak telah resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Media SamuderaKepri.co.id, yang sebelumnya melakukan investigasi dan pemberitaan terkait proyek tersebut, telah melayangkan surat laporan kepada Polres Kabupaten Karimun, Kejaksaan Negeri Karimun, Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu, dan Ombudsman Perwakilan Kepri di Batam pada 19 November 2024.
Ikuti berita populer lainnya di Google News SAMUDERAKEPRI
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp SAMUDERA KEPRI
Laporan ini didasari atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek senilai Rp1 miliar yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun. Proyek yang dimenangkan oleh CV. Rafanda al Razaak ini diduga bermasalah sejak awal, mulai dari proses lelang yang tidak transparan, keterlambatan pengerjaan, hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi.
Dugaan Penyimpangan dan Kelalaian
Media SamuderaKepri.co.id menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang, penggelapan dana proyek, mark-up harga material, dan perbuatan curang lainnya yang merugikan keuangan negara. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun juga diduga lalai dalam melakukan pengawasan terhadap proyek ini.
“Kami telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumentasi kondisi proyek, salinan kontrak kerja, dokumen lelang, spesifikasi material, dan bukti pembelian material,” ujar Suhendrik, salah satu perwakilan dari Media SamuderaKepri.co.id.
Masyarakat Menuntut Keadilan
Laporan ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum. Masyarakat Kundur menuntut keadilan dan transparansi dalam pengusutan kasus ini.
“Kami berharap pihak kepolisian dan kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kebenaran di balik mangkraknya proyek ini,” tegas Irawan Usman, perwakilan lainnya dari Media SamuderaKepri.co.id.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat. (Tim)
