fbpx

Paripurna DPRD Batam Terkait Ranperda RDTR 7 BWP Tahun 2020-2040

DPRD Batam

Paripurna DPRD Batam Terkait Ranperda RDTR 7 BWP Tahun 2020-2040

Batam, SK.co.id – Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan M Ali Wasyim pimpin Rapat Paripurna terkait Penjelasan Walikota Batam terhadap penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) 7 (Bagian Wilayah Perencanaan) BWP di Pulau Batam Tahun 2020-2040.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, M Ali Wasyim menuturkan bahwa, Ranperda RDTR ini merupakan program inisiatif Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD pada Rapat Vicon beberapa waktu lalu.

“Berdasarkan hasil Koordinasi Pemerintah Kota Batam bersama Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembentukan Ranperda itu, Bupati/Walikota, wajib menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR,” jelasnya, Rabu (3/3) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam.

Lanjut M Ali hal itu berdasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, pasal 18 ayat 3 yang kemudian dilanjuti dengan surat Walikota Batam tertanggal 13 Januari 2021, Pemerintah Kota Batam mengajukan permohonan penarikan kembali Ranperda RDTR 7 BWP tersebut yang saat ini sedang dalam pembahasan.

“Kesimpulan dalam Rapat menyatakan penarikan Ranperda RDTR akan dilakukan sesuai amanat pasal 10 Ayat2007 tentang Penataan Ruang, dalam pasal 14 ayat (5) menyatakan bahwa RDTR perlu disusun sebagai dasar pelaksanaan dan operasional yang rinci dari pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Kemudian Ia menyebutkan, hal ini dimaksudkan bahwa RDTR memberikan akurasi yang lebih jelas dalam menjelaskan berbagai struktur dan pola ruang beserta aturan pemanfaatannya untuk mempermudah perizinan.

“Kota Batam merupakan satu dari 57 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Daerah dengan potensi investasi tinggi. Sehingga Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus dalam memberikan RDTR berbasis OSS di Kota Batam. Sebagai upaya mewujudkan kemudahan percepatan pelayanan kepastian hukum terhadap pengusaha di Daerah,” ungkap Amsakar.

Ia juga mengungkapkan dalam pidatonya, sesuai amanat dan ketentuan perundang-undangan Pemerintah Kota Batam telah menyampaikan Ranperda RDTR 7 WBP kepada DPRD Kota Batam pada tanggal 20 April 2020 lalu, masih dalam proses pembahasan, maka disepakati Ranperda RDTR akan ditunda sampai akan ditetapkannya Ranperda RTRW Kota Batam 2020-2040.

Turut hadir dalam Rapat tersebut para anggota DPRD Batam, dan Forkopimda Kota Batam.(Red).

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: