Pemko Tanjungpinang

Paripurna Perubahan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanjungpinang

DPRD KABUPATEN LINGGA

Paripurna Perubahan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanjungpinang

Tanjungpinang, SK.co.id – DPRD Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dalam agenda perubahan tentang hak keuangan, Adm pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Hasil Bapemperda terhadap inisiatif DPRD tentang perubahan peraturan Daerah Kota Tanjungpinag nomor 8 tahun 2017. Senin (7/9) pukul 15.50.




Plt Walikota Hj Rahma S.Ip mengatakan bahwa untuk protokol keuangan tentu nanti ada pembahasannya antara DPRD dan Pemko Tanjungpinang.

“Kita mengetahui bersama segala sesuatu yang dikerjakan berangkat dari aturan yang lebih tinggi, karena untuk menjadikan pedoman, untuk pedoman tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Tanjungpinang,” ucapnya.

Untuk menunjang tanggungjawab kinerja dan kelancaran koordinasi antara pemerintah daerah dan kinerja pimpinan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perlu ditingkatkan kerjasama yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai sesuai kemampuan daerah dalam bentuk pemberian hak keuangan dan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD,” hal itu disampaikan oleh Hendi Amerta SH selaku ketua Bapemperda.

Sementara APBD Kota Tanjungpinang belum melewati angka 1 T sehingga mudah-mudahan menjadi point tertinggi untuk menjadi pertimbangan apalagi hari ini dalam kondisi penanganan yang kita eksekusi langsung sehingga bisa dirasakan masyarakat Kota Tanjungpinang,” lanjutnya.

Hari ini ada Perpres (Peraturan Presiden) yang memang bila dibandingkan angka nominal dari tahun sebelumnya dengan persiapan tahun 2021 mengalami penurunan tentunya ini ada pertimbangan yang menjadi dasar keluarnya Perpres ini.

Saya berpendapat bahwa saat ini kita masih berdampingan covid 19 tentunya perjalanan dinas menjadi alternatif yang kesekian, pertama kali adalah menjaga kesehatan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Ade Angga menjelaskan bahwa saat ini sedang mempersiapkan pemberlakuan Perpres No 33 Tahun 2020, jadi usulan  Ranperda Perubahan Tentang Hak Keuangan dan Protokol ini DPRD mengusulkan ada lebih banyak kegiatan kepada masyarakat.


Selanjutnya akan kami sampaikan pada kajian yuridis Rancangan Perubahan Daerah tentang Hak Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, tutupnya (RM)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: