Home » Berita » Pemerintah Dinilai Lambat Tanggap Menyelesaikan permasalahan Lahan Tambak Udang Di Desa Sungai Besar

Pemerintah Dinilai Lambat Tanggap Menyelesaikan permasalahan Lahan Tambak Udang Di Desa Sungai Besar

Zuhardi, Korwil Hi-Malaya

SK, Lingga – Tekait masalah Lahan warga yang belum selesai dipembangunan tambak udang di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara. Korwil Himpunan Melayu Raya (Hi-Malaya) Zuhardi meragukan kinerja pemerintah saat ini yang dinilai Lambat.

Zuhardi mengatakan, “Pemerintah seharusnya sudah dapat menyelesaikan masalah lahan warga yang terkena imbas pembangunan tambak udang yang berada di Desa Sungai Besar, saya harap pemerintah dapat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan”, ungkapnya kepada Samuderakepri.co.id, Selasa (21/05/2019).

Tambak Udang di Desa Sungai Besar yang menjadi salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Lingga kini masih menyisakan satu permasalahan, dimana lahan salah satu warga yang terkena imbas proyek ini atas nama Usman (73) waga Desa Resun Persisir belum juga diselesaikan sementara tambak udang itu sendiri sudah beroperasi.

Zuhardi juga mempertanyakan kinerja pemerintah daerah saat ini, dalam hal ini Wakil Bupati Lingga dikarenakan Hi-Malaya sendiri sudah dua kali bertemu dan membahas permasalahan ini.

“Kami dari Himpunan Melayu Raya sudah dua kali bertemu Pak Wakil Bupati dam membahas hal ini, namun sampai sekarang kami lihat belum juga ada tindakan atau etikat baik dari pihak pemerintah, bagaimana bisa seorang Wakil Bupati tidak dapat menyelesaikan masalah lahan warga yang belum terselesaikan atas pembangunan tambak udang ini?”, Katanya dengan raut wajah penuh tanya.

Zuhardi mengklaim akan melakukan aksi jika pemerintah belum juga menyelesaikan masalah ini. Hi-Malaya Kabupaten Lingga tidak akan mengakui keberadaan tambak udang di Desa Sungai Besar.

“Saya mewakili kerabat Melayu Raya akan mengambil sikap, karena sudah dua kali kita konfirmasikan kepada pemerintah khususnya Wakil Bupati Lingga M. Nizar, dan juga telah kita sampaikan kepada Kepala Desa, artinya secara silaturahmi dan demokrasi sudah kita sampaikan. Jadi jika pemerintah tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan tegas saya katakan, kita akan patokkan lahan itu”, papar Zuhardi Korwil Himpunan Melayu Raya Kabupaten Lingga.

Sampai berita ini diterbitkan, Wakil Bupati Lingga belum dapat dikonfirmasi.(Ari)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: