Pengadilan Negeri Batam Eksekusi Rumah Warga Saat Sidang Mediasi Berlangsung

SK – Batam. Seorang ibu rumah tangga bernama Hasnawati Sinaga berdomisili di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, telah mengalami tindak kezholiman hingga membuat dirinya tertekan bathin setres dan teraniaya secara lahir dan bathin oleh tindak perbuatan orang-orang suci berwajah bersih serta memiliki pendidikan ilmu yang cukup tinggi pula.

Hingga saat ini Hasnawati Sinaga seorang ibu rumah tangga masih melakukan upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan haknya dengan dasar pasrah dan yakin kepada Kebesaran, Kekuatan Tuhan serta kebenaran yang sesungguhnya telah tertutupi.

Hasnawati Sinaga korban dari tindak kesewenang-wenangan kembali menemui awak media ini (16 Juli 2019) dan menyampaikan keluhannya, juga rasa kecewa yang dialaminya.

Hasnawati mengatakan, awalnya ia mengajukan permohonan kredit kepada BPR Indobaru sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d 24 Desember 2018, cicilan per bulan Rp 1.760.417,- dengan Jaminan Sertipikat Rumah/Sebidang Tanah. Tapi pada bulan Juli 2016, ia mengalami krisis ekonomi, dan sudah berupaya berulang kali memohon keringanan pembayaran cicilan yang disanggupinya kepada Pimpinan BPR Indo Baru tapi tidak ditanggapi dan tidak dihiraukan (ada surat permohonan), malah ia dipaksa sama orang-orang BPR untuk segera melunasi hutangnya sebesar hutang pokok Rp 39.836.853,- hutang bunga/denda Rp 54.515.860,-.

Akhirnya masalah ini sampai ke Risalah Lelang (KPKNL) dan ia pun sudah menyampaikan Surat Keberatan atas lelang tersebut sebab ia tidak ada menerima surat pemberitahuan SP1, SP2 maupun SP3. Dan proses berkas data itu sama sekali tidak diketahuinya. Dan sebelum Risalah Lelang, ia juga sudah menyampaikan masalahnya kepada pihak OJK tapi tidak ditanggapi sedikitpun.

Saat itu ia mengalami shock, pikiran berkecamuk, kondisi ekonomi prihatin susah namun ia masih dapat berjuang membuat Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Batam.

Akan tetapi pada saat Sidang Mediasi Berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Batam “rumahnya di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam” atas permintaan pihak lain yang tidak ada hubungan dengan dirinya.. Pada saat ini lah ia mengalami shock tertekan jasmani dan rohani yang sangat berat.

“Bagaimana bisa orang lagi Sidang Mediasi kok di Eksekusi dan gimana caranya pihak PN Batam bisa berbuat seperti itu kayak orang tidak punya aturan etika dan kayak orang buta hukum saja..? ” Kata Hasnawati.

Ia menambahkan, “Hutang saya di surat lelang/hutang pokok Rp 39.836.853,- , hutang bunga dan denda Rp 54.515.860,- tapi di dalam berkas data sidang bisa berubah angkanya menjadi hutang pokok Rp 39.836.853,- , bunga tertunggak Rp 12.115.060,- , dan hutang denda Rp 49.759.318,- . Dan Surat Permohonan keringanan pembayaran cicilan tanggal 28 Juni 2017, Surat Keberatan terhadap Penetapan Lelang tanggal 14 November 2017, Risalah Lelang tanggal 10 November 2017 No. 710/11/2017 dengan pejabat lelang Irwan Kusuma, pejabat penjual Chrisnawati Jhesie, dan Penjual adalah PT. BPR Indobaru Finansia, serta Eksekusi tanggal 21 November 2017.

Dan Gugatan Perdata pertama No. 257/Pdt-G/2018/PN.BTM, maupun Gugatan Perdata kedua No. 100/PDT.G/2019/PN.BTM. Jadi urusan atau hubungan saya dengan pihak BPR, seharusnya pihak BPR kan yang memohon Eksekusi. Ini malah terbalik, kenapa pula pihak lain yang memohon Eksekusi kepada pihak PN Batam…? Saya tidak menyetujui dan tidak ada menandatangani persetujuan menjual rumah itu sebab untuk masa depan anak-anak saya. Ada apa dengan Pengadilan Negeri Batam kok bisa menzholimi masyarakat kecil pada saat sidang…? ,” Keluhan Hasnawati.

Dan sebelumnya saya sudah bertemu bapak Sahlan (Ketua PN), lalu bapak itu bilang “tidak ada hubungannya gugatan perdata sama eksekusi sebab masalah itu berbeda…kata pak Sahlan”, membuat saya lebih kecewa lagi karena anak-anak saya yang masih sekolah, masih kecil melihat kejadian Eksekusi itu. Dan banyak barang-barang saya yang hilang (ada daftarnya),,” Ungkap Hasnawati.

Menanggapi tindak kesewenang-wenangan kezholiman yang dialami dan diderita oleh masyarakat kecil masyarakat lemah, LSM CCI bersama LBH HIPO non legitimasi diluar pengadilan memberi komentar melalui Marbun.

Marbun mengatakan, seharusnya pihak Pengadilan Negeri Batam mempelajari, meneliti data-data berkas secara baik dan benar. Apakah layak dan sudah benar perbuatan tindakan seperti itu…? Masyarakat kecil umumnya masyarakat Indonesia ingin melihat bukti kerja di dalam sumpah pejabat Negara khususnya yang dianggap sebagai wakil perpanjangan tangan dari Tuhan yang hidupnya mengabdi diatas dunia fana ini.

Bagaimana bila bapak atau ibu punya keluarga/saudara mengalami nasib yang sama seperti korban Hasnawati seorang ibu rumah tangga. Apa kira-kira yang akan anda lakukan….?

Sudah menjadi suatu keharusan bagi Pengadilan Negeri Batam khususnya untuk menerapkan dan menjiwai UUD 45. Jadi bukan sebaliknya memutar balik fakta, berpolemik, apa lagi membodoh-bodohi masyarakat kecil yang merupakan warga negara Indonesia yang baik pula,” Ujar Marbun.

Permasalahan yang dialami, diderita oleh korban Hasnawati Sinaga, kami support sebagai prioritas karena menjadi nuansa masukan positif bagi pelaksanaan aturan hukum yang sebenarnya khususnya sistem Peradilan di Kota Batam.

Permasalahan tindak kesewenang-wenangan kezholiman ini sudah kami sampaikan ke Tingkat Pusat, terutama terhadap fungsi dan kinerja Aparatur Negara di Batam, mulai dari OJK, KPKNL, Bank Indonesia tentang aturan Keselamatan Kredit dan ketentuan aturan UU Hak Tanggungan yang telah dipenggal-penggal oleh oknum. Sampai saat ini masih dalam proses Gugatan Sidang Perdata sebab Sertifikat masih atas nama korban/penggugat Hasnawati Sinaga.

Dan khususnya dipandang perlu Audit Keuangan BPR Indobaru berdasarkan jumlah hutang korban/nasabah bisa sama dengan nilai jual rumah dalam proses lelang KPKNL, bahkan bisa berubah-rubah angkanya dalam persidangan (mana dokumen berkas data yang betul..), serta ditemukan adanya 2 buku rekening tabungan untuk satu orang nasabah A/N : Hasnawati Sinaga yang diterbitkan oleh PT.BPR Indobaru Finansia. Diduga pihak BPR Indobaru selaku bank finansia yang sangat sehat telah melakukan Mal Administrasi dan disinyalir telah terjadi Penggelapan Pajak Negara di dalamnya,” Jelas Marbun – sambil menunjukkan surat tembusan dan jawaban dari Tingkat Pusat.

Dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Batam belum dapat dikonfirmasi atas permasalahan Eksekusi yang dilakukan saat sidang mediasi berlangsung.

Dari pantauan awak media ini, apakah dasar acuan dari Integrated Criminal Justice System dan Equality Before The Low dianggap hanya sebagai kalimat sampah belaka…? (ricky mora)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: