pemko tanjungpinang

Peserta JKN-KIS Tidak Boleh Dibebankan Biaya Tambahan diluar Ketentuan Saat Pengobatan

Dinas Pendidikan Provinsi  Kepri

Kabupaten lingga

DPRD KABUPATEN LINGGA

Peserta JKN-KIS Tidak Boleh Dibebankan Biaya Tambahan diluar Ketentuan Saat Pengobatan
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lingga, Muherry

SK, Lingga – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak dibebankan biaya tambahan selama peserta mengikuti prosedur yang berlaku, baik dalam pembelian obat yang memang seharusnya sudah disediakan oleh pihak pelaksana program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lingga, Muherry mengatakan, “peserta JKN-KIS tidak dibeban biaya tambahan, khususnya biaya obat yang seharusnya sudah disediakan dalam pelayanan dan pelaksanaan program JKN-KIS. Pelayanan kesehatan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta JKN-KIS. Selama peserta mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang dilakukan dokter berdasarkan indikasi medis yang jelas, maka biayanya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Biaya manfaat tersebut sudah mencakup jasa dokter, obat, jasa pelayanan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan ketentuanyang berlaku”, jelasnya, Senin (25/03/2019).

Ini Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, paket manfaat yang akan diterima dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis pasien. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif

Jika ada peserta JKN-KIS yang dibebankan iur biaya untuk pelayanan kesehatan disebuah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka jangan ragu untuk melapor ke SIPP (Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan) yang ada di RS tersebut, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan Care Center 1500400, atau Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat sebelum melakukan transaksi pembayaran. Ini sesuai dgn peraturan menteri kesehatan nomor 36 tentang fraud, dimana dijelaskan disana ada 3 pihak yg berwenang untuk menindaklanjuti setiap pengaduan peserta JKN KIS, yaitu BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit.

Jika sudah terlanjur melakukan pembayaran, Anda dapat melapor dengan membawa bukti kuitansi transaksi pembayaran iur biaya. Jika penarikan iur biaya tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka pihak RS wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan peserta JKN-KIS tersebut. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional.

Saat dikonfirmasi oleh media ini, Dr. Bukit Gultom selaku Dirut RSUD Dabo Singkep mengaku tidak mengetahui bahwa terjadi praktek pembelian obat-obatan yang dibebankan kepada pihak pasien, walaupun sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Dr. Bukit Gultom juga menjelaskan bahwa Ia juga baru menjabat sebagai Direktur utama, lebih kurang menjabat selama dua minggu. Ini akan menjadi PR RSUD Dabo Singkep kedepannya demi peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS.

Pemberitaan ini Menindak kabar yang beredar bahwa peserta JKN-KIS masih tetap mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli obat saat melakukan perawatan/pengobatan di RSUD Dabo Singkep, meskipun para peserta telah mengikuti prosedur yang berlaku.(ari)

Peserta JKN-KIS Tidak Boleh Dibebankan Biaya Tambahan diluar Ketentuan Saat Pengobatan
Dr. Bukit Gultom selaku Dirut RSUD Dabo Singkep

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: