Anambas, SK.co.id – Pidato Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, dalam sebuah acara resmi Sidang Paripurna DPRD Anambas, Hari Jadi Kabupaten Anambas ke 16 Tahun, Senin, (24/06/20240), menuai kecaman keras dari berbagai kalangan masyarakat. Pernyataan Bupati yang berapi-api mengenai definisi “pejuang” dianggap merendahkan dan menyinggung pihak-pihak yang telah berjuang untuk kemajuan daerah.
Ikuti berita populer lainnya di Google News SAMUDERAKEPRI
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp SAMUDERA KEPRI
Dalam pidatonya, Bupati Abdul Haris menyatakan, “Pejuang itu tidak ada pabrih, tidak ada ukur-ukur, tidak ada jasa-jasa yang harus dikembalikan, tidak pejuang itu memang rela dan sukarela. Itulah yang namanya pejuang. Kalau orang masih berjuang minta-minta itu, itu bukan pejuang.” Pernyataan ini dianggap merendahkan perjuangan masyarakat yang kerap kali menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah.
Kecaman datang dari berbagai tokoh masyarakat, aktivis, dan warga Anambas. Mereka menilai pernyataan Bupati tidak mencerminkan sikap pemimpin yang seharusnya menghargai dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Selain itu, pernyataan tersebut juga dianggap tidak sesuai dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pembangunan daerah.
“Pernyataan Bupati sangat tidak pantas dan melukai hati masyarakat Anambas. Sebagai pemimpin, seharusnya beliau lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan menghargai perjuangan semua pihak,” ujar M.Fadil Hasan SH – Humas BP2KKA Pusat kepada samuderakepri.co.id. Kamis, (27/06/2024).
BP2KKA Pusat merasa tersinggung dan marah atas pernyataan Bupati Abdul Haris yang dianggap merendahkan martabat mereka. Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Bupati saat sidang paripurna dan diduga mengandung unsur pelecehan terhadap pejuang Anamabas.
M. Fadil Hasan, SH, Humas BP2KKA Pusat mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas ucapan Bupati. Ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya melukai perasaan pribadi, tetapi juga mencederai Masyarakat secara keseluruhan.
“Kami merasa sangat tersinggung dan tidak terima dengan pernyataan Bupati yang merendahkan kami. Pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya menghormati pejuang,” ujarnya dengan nada geram.
Menanggapi hal ini, M. Fadil Hasan, segera mengambil langkah dengan merilis pernyataan resmi yang mengecam keras ucapan Bupati. Pihaknya menuntut Bupati untuk segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh Pengurus BP2KKA dan Masyarakat Anambas.
“Kami mendesak Bupati untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya yang tidak pantas. Jika tidak ada itikad baik dari Bupati, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut,” tegas M. Fadil Hasan.
Sementara itu, Bupati Anambas Abdul Haris, melalui Sekda Satiar, saat di minta tangapannya, Kamis, (27/06/2024), belum memberikan tanggapan resminya. Situasi ini memicu ketegangan di Kabupaten Anambas. Publik pun menantikan respons Bupati dan berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan kepala dingin. (red)
