Plt Sekretaris BNPP Sosialisasikan Perpres 43 Tahun 2020 di Provinsi Riau dan Kepri

SK.co.id, Pekanbaru – Badan Nasional Pengeola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
Plt Sekretaris BNPP Sosialisasikan Perpres 43 Tahun 2020 di Provinsi Riau dan Kepri
Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, dalam sambutannya menyampaikan kawasan perbatasan negara memiliki peran sangat penting dan strategis, karena merupakan batas kedaulatan negara dan merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan negara, oleh karena itu fungsi pertahanan dan keamanan sangat melekat di kawasan perbatasan negara.
Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro Mensosialisasikan Rancangan Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024
Lebih lanjut Suhajar mengatakan bahwa sebagai beranda depan negara, kawasan perbatasan negara dapat menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi perdagangan dengan negara tetangga, sehingga tidak hanya fungsi pertahanan dan keamanan saja yang sangat melekat di kawasan perbatasan negara, tetapi juga fungsi kesejahteraan atau ekonomi.

Suhajar menuturkan sampai dengan saat ini dari sembilan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, telah diterbitkan delapan Peraturan Presiden tentang Rencana Kawasan Perbatasan Negara, salah satunya adalah Perpres Nomor 43 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
Nelayan Dilarang Menangkap Ikan di Boya Milik Pemerintah Malaysia
“Adapun Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang belum ditetapkan yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dengan Laut Lepas masih berupa materi teknis,” kata Suhajar di Grand Central Hotel, Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2020).

Suhajar menekankan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan untuk menyelaraskan dan memberikan pemahaman terkait Perpres Nomor 43 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara agar pelaksanaan pembangunan di perbatasan negara dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

“BNPP memandang penting untuk memfasilitasi Sosialisasi Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara untuk menyelaraskan dan memberikan pemahaman terkait kedudukan dalam hal ini peran dan fungsi, arahan pemanfaatan ruang yaitu pola dan struktur ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang kepada para pemangku kepentingan, terutama antar sektor di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sektor swasta agar pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Provinsi Riau; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan; Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial; Direktur Wilayah Pertahanan, Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan; Koordinator Pusat Penelitian Sumberdaya Pesisir dan Laut, Universitas Maritim Raja Ali Haji; Para Pimpinan Perangkat Daerah di Provinsi Riau dan Kabupaten Perbatasan, serta para Camat pada 17 Kecamatan kawasan perbatasan Negara di Provinsi Riau; dan Para Pejabat di lingkungan BNPP.(***)

Berita Samudera kepri

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: