Home » Aceh » Presiden Diminta Brantas Mafia Migas di Aceh

Presiden Diminta Brantas Mafia Migas di Aceh

SK, Aceh – Mafia migas di Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru di Indonesia. Aceh sebuah provinsi yang berada di ujung pulau Sumatra menyimpan banyak sekali kekayaan alam minyak dan gas serta kekayaan Alam lainnya.dimana di bidang migas Aceh di kelola BPMA (Badan Pengelola Minyak Aceh).yang selama ini mengawasi perusahaan minyak dan gas dalam negeri dan juga perusahaan luar Negeri.

Lalu siapa pengelola sejumlah sumur minyak Illegal di Aceh?

Berikut adalah statemen Ketua EW-LMND Aceh , Munzir, di Baikers Coffee, Aceh Timur,Aceh, Minggu (07/07) .

Banyak masyarakat yang belum mengetahui Bagaimana pengelolaan migas Aceh . Bisa dijelaskan sekilas?

Tata kelola migas bisa diartikan secara sempit sebagai sebuah kebijakan mengatur tentang Bagaimana seharus nya kegiatan usaha migas di jalan kan di Aceh,sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Namun secara luas, ia bisa juga diartikan sebagai sebuah upaya negara dalam mengawasi seluruh kegiatan usaha migas di sebuah negara, yang salah satunya pembentukan BPMA di Aceh sebagai mana di Atur dalam UU No 11 Tahun 2006.

Jadi, ketika BPMA benar bekerja untuk rakyat sebagai mana amanah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 11 tahun 2006 maka Tata kelola migas Aceh tak amburadur seperti hari ini.

Tanggal 5 Juli kemaren telah kembali terjadi kebakaran sumur minyak illegal di desa seuneubok dalam, kecamatan Ranto peurlak, kabupaten Aceh timur.

Ini adalah bukti lemah nya pengawasan dan tata kelola migas kita yang tidak baik dalam pengelolaan nya.

Secara sederhana kita dapat melihat ini adalah kali kedua kebakaran sumur minyak Illegal setelah kejadian pada bulan April 2018 lalu, kali ini kembali terdapat dua korban yang mengalami luka bakar serius akibat kebakaran tersebut.

Konsep tata kelola migas kita masih jauh dari cita cita rakyat, yaitu seluruh kekayaan alam di kuasai negara dan sebesar besar nya di pergunakan untuk kepentingan rakyat.dimana lembaga pengelolaan hanya mengontrol people bukan kontrol terhadap eksploitasi migas itu sendiri.

Sebagai mana sejarah capitalisme nasional kita dari masa VOC abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 hingga masa Tanam Paksa 1830-1870. Dalam masa panjang itu sistem ekonomi kolonial diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Guna memaksimalkan produksi pasca kebangrutan VOC, Kolonial Belanda menyusun kebijakan tanam paksa.

Memasuki masa maleise sejak 1930-an, serta Perang Dunia II, produksi perkebunan merosot. Petani mendapatkan peluang dalam menduduki, mengolah dan memanfaatkan perkebunan Belanda yang tidak terlantar.

Ketika Jepang masuk, fasisme Jepang kemudian memanfaatkan lebih mendorong gerakan pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang dilakukan oleh kaum tani. Mereka juga mendorong kaum tani melakukan pembongkaran terhadap hutan untuk dijadikan lahan-lahan pertanian. Semua dilakukan untuk keperluan perang Asia Timur Raya.

Ketika Indonesia merdeka, gagasan Bung Karno adalah mengakhiri “cara-cara penghisapan manusia atas manusia, atau exploitation de l’home par l”homme.

Oleh karena itu maka Bung Karno, selaku presiden negara Indonesia merdeka hendak memberi batas tegas terhadap: 1. Kolonialisme yang secara konkritnya diterapkan dalam penguasaan lahan perkebunan dan swastaswasta asing; 2. Mengakhiri feodalisme. 

Maka lahir lah Pasal 33 UUD 1945 sebagai haluan ekonomi nasional kita sebagai jalan kemakmuran atas campur tangan negara yang kuat.

Tapi sampai saat ini kenapa masih ada mafia migas yang memanfaatkan rakyat dalam mencari keuntungan dari tanah peninggalan nenek moyangnya sendiri?

Penegakan atas kebijakan pengelolaan migas seperti yang telah terjadi tentu akan membahayakan olagarki tambang yang ada di Aceh dan Indonesia pada umum nya. Namun untuk kemenangan rakyat dan negara perlu ada roll model Tata kelola migas yang mengatur tentang aktivitas masyarakat yang sangat membahayakan itu.

Sebab-sebab kegagalan tata kelola migas kita , salah satunya adalah bahwa tata kelola migas selalu berhadapan dengan kekuatan riil, nyata, dan konkrit di pedesaan yang tidak selalu mendukung gagasan tersebut. Segala kebijakan pemerintah untuk memastikan tata kelola migas telah dibuat, namun praktek atas kebijakan tersebut berhadapan dan kalah oleh kekuasaan riil di pedesaan dan kecamatan yang ingin melanggengakan penguasaannya atas sumur sumur minyak illegal tersebut

Kesiapan organisasional yang mengawal tata kelola migas di kecamatan dan pedesaan tidak matang disiapkan baik oleh negara maupun organisasi masyarakat desa. Akibatnya ketegangan sosial tidak mampu diatasi dengan baik. Tata kelola digagalkan di tingkat praktek.

Sekarang ini, akibat dari Tata kelola migas yang kurang baik dan ada nya oligarki yang bermain , melahirkan Sebuah ironi yang menjadi akar kemiskinan di pedesaan.

Di era Orde Baru, Aceh menjadi salah ladang migas yang menjadi penopang ekonomi nasional yang tidak pula mampu mensejahtrakan rakyat.

Apa problem-problem yang biasanya ditemui dalam pelaksanaan Tata kelola migas di Indonesia sekarang? 

Tata kelola menghadapi setidaknya 4 problem mendasar. Pertama, tumpang-tindih peraturan yang disebabkan sektoralisme peraturan perundang-undangan. Satu sama lain saling bertolak belakang dan bahkan bertentangan baik terhadap UUD 45 maupun UU lain. 

Kedua, orientasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menggenjot kemanfaatan dari Tata kelola migas tanpa bicara soal pemerataan dan penyelesaian konflik. Ketiga, egoisme dalam sektor-sektor birokrasi yang luar biasa sehingga menyebabkan satu sama lain tidak sinergis bahkan juga sabotase terhadap program yang tidak berkenan di sektornya. 

Keempat, adalah problem kekuasaan riil dan konkrit di tingkat bawah, di desa-desa, dimana pengeboran sumur minyak baru masih dilakukan. Mereka boleh jadi elit desa, partai di tingkat lokal, makelar tanah, dan seterusnya yang siap melakukan sabotase terhadap praktik penyelenggaraan Tata kelola migas.

Nah atas persoalan yang sungguh serius ini, kita tidak dapat melakukan strategi perjuangan Tata kelola migas yang sepotong-potong atau semu.

Kita harus konsisten memperjuangkan terlaksananya pasal 33 UUD 1945 sebagai haluan ekonomi nasional.

Sebagai Mahasiswa , saya juga tetap melakukan koordinasi kerja di akar rumput, di antaranya dengan mempersiapkan organisasi yang anti terhadap kapitalisasi sumber daya alam dan oligarki tambang agar rakyat desa dapat menghadapi kendala-kendala pelaksanaan Tata kelola migas yang pro terhadap rakyat di lapangan, di antaranya penguatan organisasi rakyat miskin desa, pendidikan tentang SDA, akses pasar produk SDA, koperasi Masyarakat , dan seterusnya.

Kerja di tingkat desa dengan mengkonsolidasikan kepala-kepala desa, adalah suatu upaya untuk mengantisipasi atau mempersiapkan sedari awal praktik Tata kelola migas riil, di desa-desa nantinya.

Kita harus teruskan program Laksanakan Pasal 33 di Aceh karena sekarang ini kita terancam pada krisis jika tidak di kelola dengan baik.

Soal redistribusi kesejahtraan yang di lakukan pemerintah Aceh melalui program nya selama apakah itu sudah cukup? 

Cukup banyak rakyat ranto peurlak yang menggantungkan hajat hidup nya pada penambangan minyak hingga terus melakukan aktivitas walaupun resiko nya begitu besar sampai nyawa jadi taruhan.

Jika pun akibat nya seperti itu , mereka sudah menggantungkan harapan disitu, sekarang yang di perlukan harus adanya campur negara yang kuat supaya rakyat bisa merasakan hadir nya negara bukan cuma di manfaat kan oleh para mafia tambang yang selama ini memeras keringat mereka.

Harapan saya kedepan harus ada model Tata kelola migas yang pro terhadap rakyat, yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945 Sebagai haluan ekonomi nasional.

Dalam hal ini presiden sebagai pimpinan tertinggi harus mengirimkan tim investigasi dalam setiap kerja migas dalam upaya membrantas mafia migas yang sangat merugikan negara dan rakyat.

Dan harus memberi jaminan ranto peurlak Aceh timur sebagai pertambangan rakyat yang berdasarkan pada regulasi yang di keluarkan supaya mendapat kan jaminan dari negara ketika terjadi kecelakaan kerja.(***)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics
%d blogger menyukai ini: