PSDKP Anambas Didemo Nelayan Terkait Penolakan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020

DPRD Batam

PSDKP Anambas Didemo Nelayan Terkait Penolakan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020

Anambas, SK.co.id – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar aksi pada hari ini 23 Desember 2020. Aksi tersebut digelar terkait menolak Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 59 tahun 2020.

Peryataan Sikap Nelayan Anambas

Melalui surat ini, seluruh nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berhimpun di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan sikap atas keluarnya Permen-KP 59 tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas terkait diizinkannya kembali beroperasi alat penangkapan ikan (API) cantrang dan pukat hela (trawl/pukat harimau) pada jalur penangkapan ikan III di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di laut Natuna Utara (Perairan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna) sebagai berikut :

a. Menolak Permen-KP 59 tahun 2020 terkait diizinkannya beroperasi alat
penangkapan ikan (API) cantrang dan pukat hela (trawl/pukat harimau) pada jalur penangkapan ikan III di Zona Ekonomi Ekslusif Indoensia (ZEEI) di laut Natuna Utara (Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna).

b. Alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela (trawl/pukat harimau) tidak ramah lingkungan dan merusak sumber daya ikan. Alat tangkap tersebut sebelumnya dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

c. Alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela (trawl/pukat harimau) di Laut Natuna Utara (perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna) akan menimbulkan konflik sosial dan ekonomi.

d. Alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela (trawl/pukat harimau) di laut Natuna Utara (perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna) mengancam hasil tangkapan dan keberlangsungan mata pencarian nelayan lokal.

e. Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menderita dengan keberadaan kapal-kapal ikan dari luar daerah yang berukuran 30 GT keatas izin Kementerian Kelautan dan Perikanan berjumlah 830 unit dengan berbagai jenis alat tangkap yang tersebar di laut Natuna Utara (perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Kabupaten Natuna) yang sering melakukan pelanggaran zona tangkap.

f. Memicu kecemburuan sosial dikarenakan nelayan lokal dengan armada dari 1-10 GT menggunakan pancing ulur, sedangkan alat penangkapan ikan cantrang dan pukat hela (trawl/pukat harimau) dengan armada dari 30 GT-150 GT menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan

g. Meminta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan pengamanan di laut Natuna Utara (perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Kabupaten Natuna) kepada Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan penertiban pelangaran zona tangkap kapal ikan perikanan dari dalam negeri.

h. Meminta Satwas SDKP Kepulauan Anambas untuk segera menuntas persoalan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait pelanggaran zonasi jalur tangkap ikan dan penertiban kapal penangkapan ikan dari luar daerah.

PSDKP Anambas Didemo Nelayan Terkait Penolakan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020, PSDKP Anambas Didemo Nelayan Terkait Penolakan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020, SamuderaKepri

“Aksi ini merupakan aksi bentuk protes dan penolakan dari seluruh nelayan di Anambas atas terbitnya Permen-KP 59 tahun 2020 yang telah melegalkan alat tangkap cantrang dan Hela (trawl/pukat harimau) beroperasi di laut Natuna Utara. Bertempat di Halaman Kantor PSDKP Anambas Desa Tarempa Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.
Para aksi demo berkumpul di Pelabuhan Nelayan Desa Tarempa Barat Sebagai Titik Kumpul dan Rombongan Menggunakan Sepeda Motor menujut ke Kantor PSDKP Anambas Desa Tarempa Timur. Peserta Aksi tetap mentaati Protokol Kesehatan Covid-19.

Dedi Syahputra Sekretaris HSNI saat menyampaikan orasinya didepan gedung Kantor PSDKP, ”Hari ini kami katakan pelanggaran zonasi tangkap itu karena kekosongan pengawasan di laut, Kalau pemerintah tidak menanggapi aksi kami hari ini maka kami akan mengulang aksi secara besar besaran, Kami minta penjelasan dri pak widodo Sebagai Koordinator PSDKP Anambas tentang keluarnya permen KP 59”.

“Kami sampai hari ini masih belum melihat dari instansi bapak yang datang kedesa desa untuk menertibkan kapal – kapal pukat mayang, Sampai saat ini kapal mayang masih beroperasi di laut kami dan masih melanggar zona tangkap, di mana pengawasan dari instansi bapak, Kalau Cantrang di izinkan kami juga meminta Bom dan Potasium juga di izinkan di Kabupaten Kepulauan Anambas Ini”.


M. Yusuf selaku Ketua Harian HSNI juga menyampaikan, “Kami meminta Satwas PSDKP turun ke Lapangan dan meminta PSDKP sesegra mungkin menyampaikan ke Pusat bahwa nelayan Anambas menolak keras Permen KP 59, Kami sebagai masyarakat nelayan dengan ada nya Trol saja sudah kewalahan apalagi dengan di legalnya Cantrang”.

Selaku Koordinator PSDKP Anambas Widodo menangapinya dengan menyampaikan, “Kami disini status nya hanya pelaksana kebijakan, Ketika ada aspirasi dari masyarakat kami hanya menampung dan melaporkan ke pimpinan kami untuk selanjutnya di teruskan ke pusat”.
“Terkait kapal pukat mayang, setiap mereka mau masuk selalu kami sampai kan titik labuh mereka tetap di antang sesuai dengan kesepakatan kita bersama di Kabupaten Kepulauan Anambas, Untuk kapal patroli sampai saat ini masih kurang makasimal dan masih dalam proses perbaikan di batam”.(ptr/red)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: