Terkait Eksekusi Rumah Warga Saat Sidang Mediasi, Ini Penjelasan Pengadilan Negeri Batam

SK – Batam. Pada penayangan pemberitaan sebelumnya telah tersaji fakta problema dan penderitaan seorang ibu rumah tangga berinisial HSi berdomisili di Batu Aji Kelurahan Buliang, yang diduga telah mengalami tindak kesewenangan dan kezholiman yang dilakukan oleh oknum-oknum berwajah suci nan bersih bernama manusia namun terkesan bagaikan sifat amuba. Dan tindak kesewenang-wenangan itu telah menuai kritikan pedas dan keras serta menjadi perhatian publik di Kota Batam.

Tindak kezholiman yang dialami oleh HSi dan anak-anaknya sekeluarga berupa Eksekusi atas rumah tinggalnya serta seluruh barang-barang isi rumah dikeluarkan secara paksa mengakibatkan banyak barangnya yang rusak, juga barang berharga yang hilang, disaksikan institusi maupun masyarakat banyak,

Pelaksanaan Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Nopember 2017, pada saat sidang mediasi berlangsung, yang di mohonkan oleh Pemenang Lelang, jadi bukan oleh BPR Indobaru selaku Kuasa Hak Tanggungan (HT) atau Kreditur yang dipercayai warga masyarakat baik sebagai debitur atau nasabahnya.

Dan anehnya petugas/pegawai PN Batam justru dianggap cukup berani, bernyali dan cukup dewasa sebab telah memberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada anak korban yang masih sekolah, masih diwajibkan oleh Undang-Undang Negara ini untuk memperoleh bimbingan khususnya belajar ilmu pendidikan sebagai generasi penerus bangsa ini.

Kondisi korban HSi beserta anak-anaknya sekeluarga mengalami traumatis yang mendalam. Dan hingga saat ini HSi masih melakukan upaya-upaya hukum untuk menuntut haknya kembali yang ia rasa telah dirampas oleh pihak BPR Indobaru hanya karena permasalahan piutang, sementara ia selaku debitur punya iktikat baik untuk mencicil pembayaran yang tertunggak,” Kata ibu HSi.

Dan setelah mengetahui, mempelajari permasalahan tersebut, awak media ini mencoba melakukan konfirmasi berulang kali kepada pihak Pengadilan Negeri Batam, kemudian ditanggapi oleh Humas PN Batam (26 Juli 2019).

Terkait Eksekusi rumah warga pada saat sidang mediasi berlangsung, Humas PN Batam mengatakan, bahwa secara yuridis Eksekusi dilakukan terhadap Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Upaya hukum tidak menghalangi pelaksanaan Eksekusi, dan mediasi bagian dari tahapan pemeriksaan perkara. Sedangkan putusan BHT yang akan di eksekusi adalah putusan BHT sehingga meskipun objek perkaranya sama namun tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi atas putusan BHT dalam perkara lain. Jadi putusan yang telah BHT itulah yang disebut Inkracht van gewijzde.

Menurut keterangan mbah Google melalui juru bicaranya jendral naga bonar mengatakan, seharusnya pihak Kreditur pada saat melakukan proses lelang (KPKNL) dengan data-data berkas yang baik dan benar, serta iklan pemberitahuan yang jelas/terang, dan disampaikan pula kepada pihak debitur. Khususnya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi adanya perubahan selisih nominal angka di dalamnya.

Dan proses Aanmaning seyogyanya terjadi antara Kreditur selaku Kuasa Hak Tanggungan atau HT (tidak terjadi Kuasa Menjual) dengan debitur untuk menemukan solusi terbaik. Akan tetapi bila pihak Pemenang Lelang akan menuntut haknya, selayaknya menyurati/membuat permohonan gugatan (debitur dan kreditur) karena dirinya sebagai pemenang lelang sementara fisik objek perkara masih dikuasai orang lain,” Kata mbah google.

Dari pantauan media ini diduga telah terjadi adanya kong kali kong atas prosesi eksekusi oleh oknum-oknum Pengadilan Negeri Batam. Dan diperkuat lagi oleh keterangan ucapan maupun foto dokumentasi yang disebutkan oleh korban. (ricky mora)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: